Kaltimtoday.co, Samarinda - Penertiban sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dalam program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda sudah dilakukan.

Hasilnya, puluhan TPS yang berlokasi di pinggir jalan protokol berhasil direlokasi. Meskipun kebijakan ini  mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan yang menganggap menyulitkan warga Kota Tepian. Lantaran jarak menuju TPS menjadi jauh karena jumlah TPS tak lagi sebanyak dulu.

Opsi penambahan TPS pun muncul. Namun, menurut penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani hal tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

“Harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat dalam suatu kawasan. Jika TPS di kawasan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya bisa saja ditambah,” kata Nurrahmani.

Sedangkan untuk untuk menambah TPS yang lokasinya di pinggir jalan umum, menurut Nurrahmani rasanya tak mungkin dilakukan. Hal ini akan berbenturan dengan tujuan penertiban TPS yang pernah dikerjakannya. Padahal, tujuan awal untuk menertibkan TPS di Samarinda adalah guna membenahi wajah Kota Tepian yang selama ini dianggap kurang memenuhi unsur estetika.

“Intinya kalau tidak di pinggir jalan raya, kami pasti akan lakukan kesepakatan bersama warga sekitar,” tegasnya.

Untuk diketahui, sebelum dilakukan penertiban, setidaknya ada 200 lebih TPS di Samarinda yang tersebar di seluruh penjuru kota.

Setelah mengeksekusi kebijakan tersebut, saat ini hanya ada sekitar 90 hingga 100 TPS yang tersisa, dan seluruhnya tidak terletak di pinggir jalan protokol.

Selain merapikan tata letak TPS di Samarinda, dalam program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DLH juga memasang jaring sampah di sejumlah jembatan yang berdiri diatas Sungai Karang Mumus (SKM).

[KA | NON | ADV DLH SAMARINDA]