Kaltimtoday.co, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan keprihatinan atas situasi politik yang memanas akibat kudeta oleh militer di Myanmar.

Kudeta tersebut diikuti dengan penangkapan Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pejabat lain. Kemlu meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri.

"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," tulis akun twitter, @Kemlu_RI, pada Senin (1/2/2021).

Kemlu mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia juga berharap perselisihan terkait hasil pemilihan umum  dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tulis Kemlu.

Sementara itu, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan, belum ada keputusan, apakah pemerintah akan memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Myanmar.

Menurutnya, Indonesia memantau terus perihal perkembangan kondisi di Myanmar.

"Sedang dipastikan oleh pejabat terkait," katanya.

Myanmar Masih Mencekam

Situasi terkini di Myanmar masih mencekam setelah kudeta militer dan penahanan tokoh politik dari partai berkuasa. Rakyat Myanmar juga menyampaikan kemarahan atas kudeta militer melalui media sosial.

Terkini, tentara menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Myanmar juga langsung menetapkan keadaan darurat selama satu tahun.

Kepada publik, tentara Myanmar menyebut kudeta diambil atas dasar penipuan pemilu yang sedang berlangsung. Min Aung Hlaing kepada rakyat Myanmar menjanjikan akan menggelar pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu yang jelas.

Kudeta militer Myanmar ini mendapat kecaman dari pemimpin dunia. Dewan Keamanan PBB, selasa (2/2/2021), akan berkumpul untuk membahas secara serius kudeta militer Myanmar.

Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan, kudeta merupakan serangan langsung terhadap transisi Myanmar menuju demokrasi dan supremasi hukum.

[TOS]