Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menemukan kejanggalan laporan yang disampaikan dalam rapat evaluasi Pansus LKPJ Bupati Kutim Tahun anggaran 2020 dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Pansus Faizal Rachman, menyebutkan Tim pansus kembali menyoroti laporan yang disajikan. Pasalnya, dalam laporan terjadi peningkatan anggaran di BPKAD Kutim pada 2020 lalu dari Rp28 miliar (APBD Murni), menjadi Rp41 miliar (APBD Perubahan).

Padahal di APBD-Perubahan tahun lalu Pemkab Kutim justru melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Ini yang menjadi pertanyaan dilaporan kami menemukan belanja pegawai mengalami kenaikan padahal jelas saat itu terjadi rasionalisasi, kami selalu minta kalau untuk belanja ke masyarakat janganlah dipotong. Dan kasus ini kami tanyakan tadi, tapi mereka belum bisa menjawab,” tegas Faizal Rachman saat ditemui awak media.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

 

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: Konsisten Berdayakan Pelaku Usaha Olahan Pisang, PT Indexim Coalindo Raih Penghargaan di ISDA 2024

Baca Juga: BPPUP Pantau Program Pangan untuk Penghijauan PT Indexim Coalindo di Kaliorang dan Kaubun 

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: SMPN 1 Kaubun dan SDN 006 Karangan Raih Adiwiyata Nasional

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Budidaya Maggot bagi Kelompok Tani Hutan di Kutim

Untuk itu, karena belum ada jawaban dan kepastian dari BPKAD Kutim, akhirnya pihaknya kembali menunda rapat dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat di lain waktu.

“Tadikan harusnya dua OPD yang hadir, BPKAD dan Sekretariat Daerah. Cuman karena Sekretariat Daerah hanya Sekda yang hadir akhirnya rapat ditunda kembali,” Jelasnya

Lebih Lanjut Faizal mengaku, jika sejak dulu dirinya selalu menyampaikan ke Pemerintah, jika bisa Pembahasan APBD dibahas sampai ke lampiran ke 3. Karena ketika APBD sudah disahkan maka otomatis akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

“Kamikan biasanya hanya fokus membahas global pendapatan dan pengeluaran. Tapi rincian ketiganya kita tidak pernah plototin, makanya tadi begitu kita lihat satu-satu APBD-nya ya begitu kok ini malah naik, sementara yang naik belanja pegawai. Bahkan dalam laporan LKPJ dari Rp41 miliar itu, terealisasi 99 persen. Ini OPD lain melakukan rasionalisasi tapi BPKAD justru mengalami kenaikan,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]