Kaltimtoday.co, Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menemukan kejanggalan laporan yang disampaikan dalam rapat evaluasi Pansus LKPJ Bupati Kutim Tahun anggaran 2020 dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Pansus Faizal Rachman, menyebutkan Tim pansus kembali menyoroti laporan yang disajikan. Pasalnya, dalam laporan terjadi peningkatan anggaran di BPKAD Kutim pada 2020 lalu dari Rp28 miliar (APBD Murni), menjadi Rp41 miliar (APBD Perubahan).

Padahal di APBD-Perubahan tahun lalu Pemkab Kutim justru melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Ini yang menjadi pertanyaan dilaporan kami menemukan belanja pegawai mengalami kenaikan padahal jelas saat itu terjadi rasionalisasi, kami selalu minta kalau untuk belanja ke masyarakat janganlah dipotong. Dan kasus ini kami tanyakan tadi, tapi mereka belum bisa menjawab,” tegas Faizal Rachman saat ditemui awak media.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Respon Cepat Banjir di Desa Pengadan dan Baay

 

Baca Juga: Safari Ramadan, Momen PT Indexim Coalindo Pererat Silaturahmi dan Kolaborasi bersama Masyarakat di Lingkar Tambang

Baca Juga: DLH Kutim dan PT Indexim Coalindo Bagikan Paket Sembako Ramadhan untuk Ratusan Petugas Kebersihan di Sangatta

Baca Juga: Kisah Inspiratif Abdul Razak, dari Bangkrut Kini Berdayakan Masyarakat Melalui Budidaya Maggot

View this post on Instagram

Baca Juga: Pererat Silaturahmi bersama Warga, PT Indexim Coalindo dan Pemerintah Desa Pengadan Gelar Festival Ramadan 2025

Baca Juga: PT Indexim Gelar Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim, Bupati Ardiansyah Apresiasi Kontribusi Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Baca Juga: Perjuangan Kampung Sidrap Berlanjut, Agus Haris Sebut Bontang Siapkan Saksi Pengungkap Fakta

Baca Juga: Mengenal Nia Purnamasari, Perempuan Penggerak Ekonomi dari Bukit Permata

Baca Juga: Diikuti Ratusan Warga, PT Indexim Coalindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Baay dan Pengadan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Gelar Pelatihan Pembuatan Mikro Organisme Lokal bagi Petani di Desa Bukit Permata

Baca Juga: Lahan 500 Hektare Diambil Alih Koperasi, Kelompok Tani di Kutim Inginkan Keadilan

Baca Juga: Tuntut Hak Pekerja Dipenuhi, Ratusan Buruh Sawit di Kutim Gelar Demonstrasi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

Untuk itu, karena belum ada jawaban dan kepastian dari BPKAD Kutim, akhirnya pihaknya kembali menunda rapat dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat di lain waktu.

“Tadikan harusnya dua OPD yang hadir, BPKAD dan Sekretariat Daerah. Cuman karena Sekretariat Daerah hanya Sekda yang hadir akhirnya rapat ditunda kembali,” Jelasnya

Lebih Lanjut Faizal mengaku, jika sejak dulu dirinya selalu menyampaikan ke Pemerintah, jika bisa Pembahasan APBD dibahas sampai ke lampiran ke 3. Karena ketika APBD sudah disahkan maka otomatis akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

“Kamikan biasanya hanya fokus membahas global pendapatan dan pengeluaran. Tapi rincian ketiganya kita tidak pernah plototin, makanya tadi begitu kita lihat satu-satu APBD-nya ya begitu kok ini malah naik, sementara yang naik belanja pegawai. Bahkan dalam laporan LKPJ dari Rp41 miliar itu, terealisasi 99 persen. Ini OPD lain melakukan rasionalisasi tapi BPKAD justru mengalami kenaikan,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]