JAKARTA, Kaltimtoday.co - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengimbau seluruh kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan ad hoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat nomor 400.5.7/4295/SJ, yang memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna memastikan anggota badan ad hoc terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

“Surat ini jelas mewajibkan penggunaan APBD untuk membayar iuran program JKK dan JKM bagi pekerja penyelenggara Pilkada 2024. Tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk mengabaikannya,” ujar Timboel, Kamis (21/9/2024).

Badan ad hoc mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta Panitia Pengawas Kecamatan dan Lapangan (Panwaslu), sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.

Timboel berharap Mendagri terus mengawasi implementasi instruksi ini, agar seluruh kepala daerah, KPU, dan Bawaslu memastikan hak-hak pekerja Pilkada terlindungi. Pada pemilu sebelumnya, tercatat hanya 1,1 juta petugas KPU dan Bawaslu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan 44 petugas meninggal dunia dalam tugas dengan total santunan Rp2,57 miliar.

Menurut BPJS Ketenagakerjaan, manfaat JKK dan JKM meliputi perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dan beasiswa pendidikan bagi dua anak peserta hingga Rp174 juta. Ahli waris pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja berhak menerima santunan 48 kali upah terakhir, sementara santunan Rp42 juta diberikan untuk kematian bukan karena kecelakaan kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Erfan Kurniawan, menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja Pilkada. "Kesehatan dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas. Kami berharap kepala daerah menunjukkan komitmen dalam melindungi hak-hak pekerja ini,” tutup Erfan.

[TOS | ADV]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.