Kaltimtoday.co, Samarinda - Rapat paripurna ke-7 kembali digelar oleh DPRD Kaltim pada Senin (29/3/2021). Bertempat di gedung D lantai 6, ada beberapa agenda yang dibahas. Salah satunya mengenai penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk tahun anggaran 2020.

Rapat berlangsung dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Tampak Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menghadiri rapat paripurna tersebut. Hadi menyampaikan beberapa poin yang ada di LKPJ. Salah satunya perihal peningkatan angka kemiskinan sebesar 1 persen. Semula berada di angka 5,94 persen dan kini meningkat di 6,64 persen.

Dijelaskan Hadi, hal ini terjadi karena sebagian sektor perekonomian terhenti akibat pandemi Covid-19. "Angka tersebut masih terbilang rendah dibandingkan dengan angka nasional," beber Hadi.

Ditemui di tempat yang sama, Makmur mengungkapkan bahwa penyampaian LKPJ oleh Hadi berjalan dengan baik. Namun dirinya mengaku belum menganalisa lebih jauh.

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

 

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Samarinda Dapat Bantuan Keuangan Rp588,3 Miliar dari Pemprov, Jadi Penerima Terbesar di Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Videotron untuk Live Streaming Upacara HUT RI di IKN

Baca Juga: Alami Sedikit Penurunan, Pemprov Kaltim Tetapkan Harga TBS Sawit Jadi Rp2.656,02 per Kg Juli 2024

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Masa Kerja Pansus Kembali Diperpanjang, DPRD Balikpapan Serius Benahi Aset Daerah

"Dari yang saya tangkap berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan, kita harus memahami ada keterbatasan karena Covid-19," jelas Makmur.

DPRD Kaltim turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pembentukan itu bertujuan untuk mendalami dan mengevaluasi LKPJ yang ada. Keluar beberapa nama yang akan mengisi posisi di Pansus tersebut. Diketuai oleh Andi Harahap serta Rusman Ya'qub sebagai wakilnya.

Anggota Pansus meliputi Hasanuddin Mas'ud, Salehuddin, H Baba, Edy Sunardi, Agiel Suwarno, Bagus Susetyo, Ekti Imanuel, Nasiruddin, Sutomo Jabir, Syafruddin, Harun Al-Rasyid, Saefuddin Zuhri, serta Andi Faisal Assegaf. Dilanjutkan Makmur, Pansus LKPJ akan berkaitan erat dengan Pansus Inventarisir Aset Daerah pula.

"Semoga kami bisa bekerja secara maksimal selama 30 hari. Kita akan evaluasi kinerja Pemprov. Apalagi ada persoalan infrastruktur dan ekonomi," tutup Makmur.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]