Kaltimtoday.co, Samarinda - Rapat paripurna ke-7 kembali digelar oleh DPRD Kaltim pada Senin (29/3/2021). Bertempat di gedung D lantai 6, ada beberapa agenda yang dibahas. Salah satunya mengenai penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk tahun anggaran 2020.

Rapat berlangsung dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Tampak Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menghadiri rapat paripurna tersebut. Hadi menyampaikan beberapa poin yang ada di LKPJ. Salah satunya perihal peningkatan angka kemiskinan sebesar 1 persen. Semula berada di angka 5,94 persen dan kini meningkat di 6,64 persen.

Dijelaskan Hadi, hal ini terjadi karena sebagian sektor perekonomian terhenti akibat pandemi Covid-19. "Angka tersebut masih terbilang rendah dibandingkan dengan angka nasional," beber Hadi.

Ditemui di tempat yang sama, Makmur mengungkapkan bahwa penyampaian LKPJ oleh Hadi berjalan dengan baik. Namun dirinya mengaku belum menganalisa lebih jauh.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Resmi Luncurkan Layanan SP2D Online dan Seven Days Service untuk Percepat Pencairan Anggaran

 

Baca Juga: Komisi I DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru TPA

Baca Juga: Insentif Guru Honorer Swasta Lambat Cair, DPRD Kaltim Tekankan Soal Sinkronisasi Data

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kaltim Kamaruddin Ibrahim Dinilai Pihak Kuasa Hukum sebagai Perselisihan Perdata

View this post on Instagram

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Kontribusi Petani Lokal Jadi Penyuplai Bahan untuk Program MBG di Kaltim

Baca Juga: Atasi Banjir Samarinda, Komisi III DPRD Kaltim Usulkan Penambahan Embung di Hulu Sungai Karang Mumus

Baca Juga: Wali Kota Bontang Minta Dukungan DPRD Kaltim Terkait Status Kampung Sidrap

Baca Juga: DPRD Kaltim Tegaskan SMAN 10 akan Beroperasi Lagi di Samarinda Seberang

Baca Juga: Kunjungi PT EUP, Andi Satya Desak Perusahaan Tetap Buka Ruang Negosiasi dengan Nelayan

Baca Juga: Pemprov Kaltim Salurkan 150 Paket Bantuan untuk Korban Banjir Loa Janan Samarinda

Baca Juga: Simpang Odah Etam Kukar Diakui Pemprov Kaltim Jadi Role Model Ekonomi Kreatif

Baca Juga: Pemprov Kaltim Amankan Aset Daerah untuk Dukung Pendidikan dan Tata Kelola Transparan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dorong Pemerataan Akses Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim Minta SMAN 10 Samarinda Kembali ke Lokasi Asal

"Dari yang saya tangkap berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan, kita harus memahami ada keterbatasan karena Covid-19," jelas Makmur.

DPRD Kaltim turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pembentukan itu bertujuan untuk mendalami dan mengevaluasi LKPJ yang ada. Keluar beberapa nama yang akan mengisi posisi di Pansus tersebut. Diketuai oleh Andi Harahap serta Rusman Ya'qub sebagai wakilnya.

Anggota Pansus meliputi Hasanuddin Mas'ud, Salehuddin, H Baba, Edy Sunardi, Agiel Suwarno, Bagus Susetyo, Ekti Imanuel, Nasiruddin, Sutomo Jabir, Syafruddin, Harun Al-Rasyid, Saefuddin Zuhri, serta Andi Faisal Assegaf. Dilanjutkan Makmur, Pansus LKPJ akan berkaitan erat dengan Pansus Inventarisir Aset Daerah pula.

"Semoga kami bisa bekerja secara maksimal selama 30 hari. Kita akan evaluasi kinerja Pemprov. Apalagi ada persoalan infrastruktur dan ekonomi," tutup Makmur.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]