Kaltimtoday.co, Samarinda - Rapat paripurna ke-7 kembali digelar oleh DPRD Kaltim pada Senin (29/3/2021). Bertempat di gedung D lantai 6, ada beberapa agenda yang dibahas. Salah satunya mengenai penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk tahun anggaran 2020.

Rapat berlangsung dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Tampak Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menghadiri rapat paripurna tersebut. Hadi menyampaikan beberapa poin yang ada di LKPJ. Salah satunya perihal peningkatan angka kemiskinan sebesar 1 persen. Semula berada di angka 5,94 persen dan kini meningkat di 6,64 persen.

Dijelaskan Hadi, hal ini terjadi karena sebagian sektor perekonomian terhenti akibat pandemi Covid-19. "Angka tersebut masih terbilang rendah dibandingkan dengan angka nasional," beber Hadi.

Ditemui di tempat yang sama, Makmur mengungkapkan bahwa penyampaian LKPJ oleh Hadi berjalan dengan baik. Namun dirinya mengaku belum menganalisa lebih jauh.

Baca Juga: Unmul Bidik Dukungan Hibah Rp 2 Triliun dari Pemprov Kaltim untuk Pengembangan Kampus 

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

Baca Juga: Jalan Baru Hubungkan Kubar–PPU, Pemprov Kaltim Targetkan Rampung 2027

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: Pemprov Kaltim Mulai Program Religi Gratis, 211 Marbot Berangkat Umrah Perdana

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Kenaikan Kontribusi CSR Tambang Jadi Rp10.000 per Ton Batu Bara

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

Baca Juga: Target Rampung Desember 2025, Pemprov Kaltim Kebut Proyek Jalan Kubar-Mahulu

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

"Dari yang saya tangkap berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan, kita harus memahami ada keterbatasan karena Covid-19," jelas Makmur.

DPRD Kaltim turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Pembentukan itu bertujuan untuk mendalami dan mengevaluasi LKPJ yang ada. Keluar beberapa nama yang akan mengisi posisi di Pansus tersebut. Diketuai oleh Andi Harahap serta Rusman Ya'qub sebagai wakilnya.

Anggota Pansus meliputi Hasanuddin Mas'ud, Salehuddin, H Baba, Edy Sunardi, Agiel Suwarno, Bagus Susetyo, Ekti Imanuel, Nasiruddin, Sutomo Jabir, Syafruddin, Harun Al-Rasyid, Saefuddin Zuhri, serta Andi Faisal Assegaf. Dilanjutkan Makmur, Pansus LKPJ akan berkaitan erat dengan Pansus Inventarisir Aset Daerah pula.

"Semoga kami bisa bekerja secara maksimal selama 30 hari. Kita akan evaluasi kinerja Pemprov. Apalagi ada persoalan infrastruktur dan ekonomi," tutup Makmur.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]