Kaltimtoday.co , Bontang - Pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.

Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

Kabid Pengaduan Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia pernyataan, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan fasilitas di UKK Imigrasi, namun belum dianggarkan di APBD murni tahun 2021.

“Harapannya bisa dialokasikan di APBD perubahan tahun 2021 ini,” terang Andi.

Baca Juga: Ribuan Ikan Diduga Mati akibat Paparan Limbah, Pemkot Bontang Minta DLH Kaltim Segera Periksa dan Uji Lab

 

Baca Juga: Ribuan Ikan di Perairan Bontang Lestari Mati Diduga Terpapar Limbah Perusahaan, Nelayan Desak Pemerintah Ambil Sikap

Baca Juga: Investasi di Bontang Meningkat, Wali Kota Dorong SDM Lokal Lebih Kompetitif

Baca Juga: Permudah Orangtua dan Calon Peserta Didik, Disdikbud Bontang Pusatkan SPMB Murid Difabel di Gedung Autis Center

Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bontang: Inovasi Pelayanan di Pasar yang Mempermudah Perizinan

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bontang, Inovasi Pelayanan Publik di Pasar Rawa Indah

Baca Juga: Dianggap Meninggal Tak Wajar, Keluarga Laporkan Kasus Kematian WBP Lapas Bontang ke Polisi

Baca Juga: Warga Binaan Meninggal, Petugas Lapas Bontang Diperiksa

Baca Juga: Diduga Korban Penganiayaan, Warga Binaan Lapas Bontang Meninggal dengan Penuh Luka Memar

Baca Juga: Pemkot Target Rute Penyeberangan Bontang-Mamuju Dibuka Tahun 2025

Baca Juga: Perkuat Solidaritas dan Silaturahmi, DPD Gelora Bontang Gelar Buka Bersama

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Dorong Pembangunan Keluarga Tangguh di Kaltim

 

Baca Juga: Rencana Percepat SPMB 2025, Disdikbud Bontang Mulai Selaraskan Kegiatan dengan Proker Pemerintahan Terbaru

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

Dijelaskannya, kekurangan sapras di UKK Imigrasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar, yang paling penting dalam sapras tersebut yakni kesisteman dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Sisanya berupa mebeler untuk menunjang pelayanan imigrasi.

"Selama ini yang digunakan di UKK Imigrasi alat dari pusat, statusnya masih pinjam, makanya butuh pengadaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang Okka. Ia menyebut alat yang digunakan milik Dirjen Imigrasi.

"Salah satu syarat naik kelas III yaitu hibah kantor, jadi bisa terpisah dari Samarinda. PKS juga diharapkan terpenuhi semuanya, agar bisa segera naik kelas III," pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]