Kaltimtoday.co , Bontang - Pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.

Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

Kabid Pengaduan Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia pernyataan, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan fasilitas di UKK Imigrasi, namun belum dianggarkan di APBD murni tahun 2021.

“Harapannya bisa dialokasikan di APBD perubahan tahun 2021 ini,” terang Andi.

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

 

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

Baca Juga: Membanggakan, Warga Binaan Lapas Bontang Tembus 13 Besar Lomba Cipta Lagu Fest 2.0

 

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

Dijelaskannya, kekurangan sapras di UKK Imigrasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar, yang paling penting dalam sapras tersebut yakni kesisteman dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Sisanya berupa mebeler untuk menunjang pelayanan imigrasi.

"Selama ini yang digunakan di UKK Imigrasi alat dari pusat, statusnya masih pinjam, makanya butuh pengadaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang Okka. Ia menyebut alat yang digunakan milik Dirjen Imigrasi.

"Salah satu syarat naik kelas III yaitu hibah kantor, jadi bisa terpisah dari Samarinda. PKS juga diharapkan terpenuhi semuanya, agar bisa segera naik kelas III," pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]