Bontang
Dorong Pelayanan Imigrasi Naik Kelas II, Pemkot Bontang Didesak Penuhi Perjanjian Kerja Sama
Kaltimtoday.co , Bontang - Pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.
Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.
Kabid Pengaduan Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia pernyataan, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan fasilitas di UKK Imigrasi, namun belum dianggarkan di APBD murni tahun 2021.
“Harapannya bisa dialokasikan di APBD perubahan tahun 2021 ini,” terang Andi.
Baca Juga: Anis Matta Temui Pengurus Gelora se-Kaltim, Dorong Penguatan Internal dan Rekrutmen Anggota BaruLihat postingan ini di InstagramBaca Juga: Hindari Remaja dari Risiko Seks Bebas, Wali Kota Neni Tekankan Pentingnya Edukasi Reproduksi
Dijelaskannya, kekurangan sapras di UKK Imigrasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar, yang paling penting dalam sapras tersebut yakni kesisteman dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Sisanya berupa mebeler untuk menunjang pelayanan imigrasi.
"Selama ini yang digunakan di UKK Imigrasi alat dari pusat, statusnya masih pinjam, makanya butuh pengadaan," ujarnya.
Hal itu dibenarkan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang Okka. Ia menyebut alat yang digunakan milik Dirjen Imigrasi.
"Salah satu syarat naik kelas III yaitu hibah kantor, jadi bisa terpisah dari Samarinda. PKS juga diharapkan terpenuhi semuanya, agar bisa segera naik kelas III," pungkasnya.
[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]
[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]
Related Posts
- Wawali Agus Buka Posko Aduan di Rujab, Warga Ngeluh Soal Zonasi di SPMB hingga Susah Kerja karena Tak Punya Ordal
- Agus Haris Tanggapi Santai Ancaman PHM Soal Demonstrasi dan Tuntutan Pecat 72 TKD Damkar
- Pemkot Masih Pekerjakan 72 Pegawai Damkar, PHM Ancam Lakukan Demonstrasi
- MBG Berjalan di Bontang, Sitti Yara Ingatkan Kebersihan dan Kualitas Makanan
- Sitti Yara Ingatkan Rumah Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Adil
