Kaltimtoday.co , Bontang - Pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.

Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

Kabid Pengaduan Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia pernyataan, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan fasilitas di UKK Imigrasi, namun belum dianggarkan di APBD murni tahun 2021.

“Harapannya bisa dialokasikan di APBD perubahan tahun 2021 ini,” terang Andi.

Baca Juga: Disdikbud Bontang Mulai Sosialisasikan SPMB, Penerimaan Siswa Baru Rencana Dimulai Akhir Mei 2025 

 

Baca Juga: Dongkrak IPM di Bontang, Wali Kota Neni Usulkan Pemkot Akuisisi Universitas Trunajaya 

Baca Juga: Jejak Cahaya di Ujung Jalan

Baca Juga: Sitti Yara Beri Catatan untuk Program Pengentasan Miskin Ekstrem di Bontang

Baca Juga: Andi Faizal Sentil Kepala OPD Rajin Mangkir Rapat Paripurna, Agus Haris: Kalau Tak Layak, Ditegur dan Dievaluasi

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Dorong Paperless School, Wali Kota Neni Rencana Beri Tablet untuk Seluruh Pelajar SD-SMP di Bontang

Baca Juga: Hindari Bontang dari Krisis Air Bersih, PUPR Kaltim Target Bendung Kampung Masdarling Beroperasi Akhir 2025

Baca Juga: Realisasi Investasi Kota Bontang 2024 Capai Rp2,7 Triliun, Tumbuh 12,97 Persen

Baca Juga: Pembangunan Bendung Bontang di Kampung Masdarling Bermasalah, Alfin Soroti Kinerja Kontraktor Pelaksana

Baca Juga: Jadwal Imsak Ramadhan 1446 H untuk Wilayah Kota Bontang

Baca Juga: Ratusan Warga Bontang Ikuti Konvoi Penyambutan Neni-Agus

Baca Juga: Selama 2024, DPMPTSP Bontang Berhasil Terbitkan 1.269 Izin dan 2.589 NIB, Iklim Usaha Kota Taman Tumbuh Positif

 

Baca Juga: Promosikan Gaya Hidup Sehat dan Produktif Melalui Olahraga, Shemmy Inisiasi Turnamen Pickleball Berseri

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

Dijelaskannya, kekurangan sapras di UKK Imigrasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar, yang paling penting dalam sapras tersebut yakni kesisteman dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Sisanya berupa mebeler untuk menunjang pelayanan imigrasi.

"Selama ini yang digunakan di UKK Imigrasi alat dari pusat, statusnya masih pinjam, makanya butuh pengadaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang Okka. Ia menyebut alat yang digunakan milik Dirjen Imigrasi.

"Salah satu syarat naik kelas III yaitu hibah kantor, jadi bisa terpisah dari Samarinda. PKS juga diharapkan terpenuhi semuanya, agar bisa segera naik kelas III," pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]