Kaltimtoday.co , Bontang - Pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.

Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

Kabid Pengaduan Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia pernyataan, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan fasilitas di UKK Imigrasi, namun belum dianggarkan di APBD murni tahun 2021.

“Harapannya bisa dialokasikan di APBD perubahan tahun 2021 ini,” terang Andi.

Baca Juga: Bekas Lahan Pasar Citra Mas Lok Tuan Diusulkan Jadi Alternatif Relokasi PKL Jalan Slamet Riyadi

 

Baca Juga: Kota Bontang Siap Jadi Pusat Hilirisasi Perikanan Nasional, Industri Pengalengan Ikan Kian Prospektif

Baca Juga: Hasil Sampling Air di Area PT EUP: Parameter Pencemar Diklaim di Bawah Ambang Batas

Baca Juga: Kunjungan ke LLDIKTI hingga Kemendikbudristek, Pemkot Bontang Fasilitasi Masalah Mahasiswa Unijaya

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris Dorong Penyempurnaan Replika Rumah Adat Kutai sebagai Destinasi Wisata Budaya

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: UMKM Bontang Tunjukkan Potensi Investasi Besar, Didukung Industri dan Pariwisata

Baca Juga: Kawasan Bontang Lestari Tawarkan Peluang Investasi Strategis di Kaltim

Baca Juga: Wali Kota Neni Beri Peringatan Tegas ke Bankaltimtara: NPL dan Dividen Harus Dievaluasi

Baca Juga: Rajut Kebersamaan Usai Ramadan, HMTB Bontang Gelar Pengajian Penuh Hikmah

Baca Juga: Kembangkan Ekonomi Kreatif, Agus Haris Tegaskan Komitmen Pemkot Bontang dalam Lestarikan dan Pengembangan Olahraga Sumpit

Baca Juga: Hindari Kebocoran Uang di Luar Daerah, Agus Haris Usul Gaji Pegawai Pemkot Bontang Dibayar di Hari Kerja

Baca Juga: Penghentian Dinilai Tidak Realistis, Agus Haris Usul Galian C di Bontang Dilegalkan

 

Baca Juga: Kurang dari 100 Hari Kerja, Neni-Agus Berhasil Selesaikan Miskin Ekstem di Kelurahan Berbas Tengah

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

Dijelaskannya, kekurangan sapras di UKK Imigrasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar, yang paling penting dalam sapras tersebut yakni kesisteman dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Sisanya berupa mebeler untuk menunjang pelayanan imigrasi.

"Selama ini yang digunakan di UKK Imigrasi alat dari pusat, statusnya masih pinjam, makanya butuh pengadaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang Okka. Ia menyebut alat yang digunakan milik Dirjen Imigrasi.

"Salah satu syarat naik kelas III yaitu hibah kantor, jadi bisa terpisah dari Samarinda. PKS juga diharapkan terpenuhi semuanya, agar bisa segera naik kelas III," pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]