Kaltimtoday.co , Bontang - Pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.

Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

Kabid Pengaduan Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia pernyataan, pihaknya sudah mengajukan kebutuhan fasilitas di UKK Imigrasi, namun belum dianggarkan di APBD murni tahun 2021.

“Harapannya bisa dialokasikan di APBD perubahan tahun 2021 ini,” terang Andi.

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

 

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

Baca Juga: Petahana dan DPRD Terpilih Maju Pilkada Bontang, Harus Mundur atau Cuti?

Baca Juga: Pembatasan Jam Operasional Truk Berat di Bontang Berlaku Mulai 5-16 April 2024

Baca Juga: Pejabat Bontang Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Terancam Sanksi Pidana

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Ekonomi Bontang Tumbuh 4,16% di 2023, Tertinggi di Kaltim!

Baca Juga: Nilai Duet Basri-Najirah Berhasil, PHM Dorong Keduanya Kembali Pimpin Bontang

Baca Juga: Cek Jadwal Kapal PELNI Pelabuhan Loktuan Bontang Jelang Lebaran 2024

Baca Juga: Pemkot Bontang Bebaskan 40 Hektare Lahan untuk Kolam Depresi, Anggarkan Rp 2,3 Miliar

Baca Juga: Mudik Lebaran 2024, Pelni Tambah Kuota 908 Penumpang Kapal dari Bontang

Baca Juga: 211 PPPK Bontang yang Baru Dilantik Bakal Terima THR Idulfitri 2024, Ini Rinciannya!

Baca Juga: Posko Pengaduan THR Bontang Resmi Dibuka hingga 17 April 2024

 

Baca Juga: Kembangkan UMKM Bontang, Hetifah Dukung Kuliner sebagai Daya Tarik Pariwisata

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

Dijelaskannya, kekurangan sapras di UKK Imigrasi diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar, yang paling penting dalam sapras tersebut yakni kesisteman dengan anggaran senilai Rp1,3 miliar. Sisanya berupa mebeler untuk menunjang pelayanan imigrasi.

"Selama ini yang digunakan di UKK Imigrasi alat dari pusat, statusnya masih pinjam, makanya butuh pengadaan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang Okka. Ia menyebut alat yang digunakan milik Dirjen Imigrasi.

"Salah satu syarat naik kelas III yaitu hibah kantor, jadi bisa terpisah dari Samarinda. PKS juga diharapkan terpenuhi semuanya, agar bisa segera naik kelas III," pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]