Samarinda
DPRD Samarinda Minta OPD Terkait Rutin Lakukan Pengawasan Pemanfaatan Lahan

Kaltimtoday.co, Samarinda – Maraknya kegiatan penambangan tanpa izin berkedok pemanfaatan lahan menjadi momok bagi warga Samarinda. Pasalnya bukan satu dua kegiatan pemanfaatan lahan yang diduga kuat menjadi faktor utama penyebab terjadinya beberapa dampak negatif yang langsung dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari meminta agar Pemkot Samarinda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk rutin melakukan pengawasan. Terutama pada kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan di Samarinda. Dia menegaskan, jangan sampai pemerintah kecolongan dengan terjadinya aktivitas penambangan tak berizin di Kota Tepian.
“Pengawasan harus rutin dilakukan, misalnya mengecek perizinannya. Kalau sudah ada dan izinnya sesuai pun, praktiknya harus diawasi dan diperhatikan secara serius,” tegas Celni.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda Ulu ini pun meminta agar pemerintah daerah bisa melakukan pencocokan atas kesesuaian izin yang dimiliki pengelola lahan, dengan kegiatan di lapangan. Laporan-laporan yang disampaikan masyarakat pun harus bisa menjadi sinyal bagi Pemkot Samarinda untuk meningkatkan pengawasan mereka pada aktivitas yang dimaksud.
“Misalnya sudah ada warga yang melaporkan kecurigaan mereka, harus lekas ditangani. Kita cek ke lapangan, apakah indikasi kegiatan ilegal itu ada atau tidak,” sambungnya.
Kepada OPD terkait, Celni berharap agar pengiriman tim ke lapangan bisa rutin dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar potensi kegiatan ilegal bisa tertangani sebelum adanya dampak negatif yang bisa terjadi akibat kegiatan tersebut.
Penambangan tanpa izin menurutnya berpotensi besar memberikan kerusakan lingkungan, karena oknum-oknum yang mengerjakan hal tersebut tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan lingkungan ke kondisi awal.
Beberapa penemuan aktivitas tambang ilegal di Kota Tepian memang kerap menjadikan kegiatan pematangan lahan sebagai kedok. Sementara warga di sekitar lokasi terkena imbasnya, mulai dari tanah longsor, hingga banjir lumpur akibat adanya galian di sekitar pemukiman mereka.
[PS | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- DPR Sahkan Revisi UU Minerba Hari Ini, UMKM dan Koperasi Bisa Ikut Kelola Tambang
- DPR Sahkan Revisi UU Minerba Hari Ini, Simak 9 Poin Perubahannya
- Mimpi Buruk Warga Sanga Sanga, Hadapi Kebisingan Tambang Jarak 30 Meter dari Pemukiman
- UMKT Siap Berkontribusi dalam Program Rehabilitasi Lahan Eks Tambang dan Stunting di Kaltim
- Kontra Tambang di Tangan Universitas, JATAM Kaltim: Perguruan Tinggi Tidak Harus jadi Pelaku Industri Ekstraktif