Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Wakil Bupati PPU Soroti Pengembang Perumahan yang Diduga Jadi Penyebab Banjir

Baca Juga: DPRD Dorong Pemerintah Kembangkan Wisata Alam Baru di Samarinda

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Inisiasi Regulasi Baru untuk Pengembangan Pasar Tradisional dan Desa Wisata

Baca Juga: DPRD Dukung Strategi Varia Niaga Samarinda Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Idulfitri

View this post on Instagram

Baca Juga: Ada Ketimpangan Alokasi Anggaran Olahraga-Pariwisata, DPRD Sebut Rp 4 Miliar Kecil untuk Peningkatan Sektor Wisata

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Rencana AMDK Perumdam Tirta Kencana, Jadi Kontribusi Positif untuk Ekonomi Daerah

Baca Juga: Kontraktor Janji Bayar Upah Pekerja Teras Samarinda, Komisi III DPRD: Yang Penting Dibayar Penuh

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Usul Mahasiswa-Akademisi Dilibatkan untuk Inventarisasi Pengelolaan Parkir Samarinda

Baca Juga: DPRD Samarinda Siap Fasilitasi Penyelesaian Pendirian Gereja Toraja Sungai Keledang

Baca Juga: Banjir dan Ujian Pak Bagus

Baca Juga: Hujan Deras Guyur Balikpapan, Sejumlah Titik Terendam Banjir hingga 1 Meter

Baca Juga: Lahan Terhimpit Tambang, Petani Embalut Berjuang Kembalikan Kesuburan Tanah

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]