Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Samarinda Darurat Kekerasan Anak, Komisi IV DPRD Desak Pengawasan Ketat di Panti Asuhan

Baca Juga: TPS Jauh Picu Warga Buang Sampah ke Sungai, DPRD Samarinda Desak Solusi Konkret

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Soroti Tambang Gunakan Jalan Umum: Legal atau Ilegal, Keduanya Bermasalah

Baca Juga: Gubernur Kaltim Larang Angkutan Tambang Lewat Jalan Umum, Minta Gunakan Jalur Laut atau Sungai

View this post on Instagram

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Soroti Tambang Penyebab Banjir di Batuah, Lima Kali RDP Tak Temui Titik Terang

Baca Juga: Pelaporan Dapodik Tidak Akurat, DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Bantuan Pendidikan Salah Sasaran

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

Baca Juga: Cegah Banjir Berulang, Komisi II DPRD Kukar Dorong Perbaikan Drainase dan Jalan di Tenggarong

Baca Juga: Komisi IV DPRD Dorong Penambahan Sekolah di Samarinda Seberang, Kajian Lahan Sudah Dimulai

Baca Juga: Dukung Komitmen Kota Layak Anak, DPRD Samarinda Dorong Pemkot Hadirkan Fasilitas Publik Inklusif

Baca Juga: Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar

Baca Juga: Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]