Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tambang CV ABI

Baca Juga: Banjir Rendam Jalur 2 Tenggarong Seberang-Samarinda, Sore Mulai Surut

Baca Juga: 4.200 Hektar Lahan Eks-Tambang Kaltim Bakal Disulap Jadi PLTS, Bagaimana Nasib Warga?

Baca Juga: Cegah Banjir, Panbers Bersihkan Drainase dan Sungai di Sejumlah Titik Kota

View this post on Instagram

Baca Juga: Lingkungan Terjaga, Pekerja Terlindungi, Pesan Bupati Kukar di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Baca Juga: Banjir Jalan Gatot Subroto Tak Kunjung Usai, DPRD Berau Desak DPUPR Bongkar Sedimen Drainase

Baca Juga: Distransnaker Kukar Siapkan Alternatif bagi Pekerja Terdampak PHK Tambang

Baca Juga: Minimalisir Potensi Banjir, Panbers DPUPR Bontang Normalisasi Sungai Dahlia

Baca Juga: Kubar Darurat Banjir, Ketinggian Air di Enam Kecamatan Capai 1,5 Meter

Baca Juga: Produksi Batu Bara Dibatasi Pusat, Pemkab Kukar Siapkan Skema Antisipasi PHK Massal

Baca Juga: Tambang Mulai Lesu, Pemkab Berau Targetkan Kemandirian Fiskal Lewat Sumber PAD Lain

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kaltim 5 Mei: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Berau hingga Samarinda Waspada

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]