Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Gakkum Kementerian Kehutanan Selidiki Aktivitas Tambang Ilegal di KHDTK Unmul

Baca Juga: Banjir Musiman Rendam Kecamatan Tabang, BPBD Kukar Siaga Kirim Tim Pemantau

Baca Juga: Kendaraan Mogok Usai Isi BBM di SPBU, Abdul Rohim Desak Pemkot Samarinda Segera Bentuk Tim Investigasi Independen

Baca Juga: Hutan Pendidikan Unmul Digasak Tambang Ilegal Saat Libur Lebaran, Area Seluas 3,2 Hektare Ludes Dibuka

View this post on Instagram

Baca Juga: Banjir dan Longsor Terjang Berau: 9 Kampung Terdampak, Dua Lansia Meninggal Dunia

Baca Juga: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Desak Penambahan Ambulans dan Sopir di Puskesmas

Baca Juga: Jelang Lebaran, DPRD Samarinda Minta Masalah Sampah Jadi Perhatian Serius

Baca Juga: Program Gratispol Masih Tunggu Regulasi, DPRD Samarinda Siap Awasi Implementasinya

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Warga Tak Gelar Lapak Penukaran Uang di Trotoar

Baca Juga: Cek Laporan Kinerja Wali Kota, DPRD Samarinda Turunkan Pansus untuk Verifikasi LKPJ

Baca Juga: Efisiensi APBD Samarinda Capai Rp58 Miliar, DPRD Pastikan Pelayanan Publik Tetap Aman

Baca Juga: DPRD Samarinda Ingatkan Perusahaan Taat Bayar THR, Jangan Abaikan Hak Pekerja

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]