Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Dampak Pemangkasan RKAB 2026, Serikat Pekerja Sebut 12 Ribu Pekerja Tambang Kutim Terancam PHK

Baca Juga: Kerugian Negara Rp6,8 Triliun, Kejati Kaltim Sita Rp699 Miliar dari Terdakwa PT JMB Group

Baca Juga: Diduga Jadi Korban Rekayasa Kasus, Pejuang Lingkungan Muara Kate Mengadu ke Kompolnas dan Lembaga HAM di Jakarta

Baca Juga: Persiapkan Masa Depan Kaltim Pasca Tambang, Green Zetizen Training Kenalkan Pekerjaan Hijau ke 30 Pelajar Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Bupati Kukar Harap Kehadiran DSI Percepat RKAB Tambang, Cegah Ancaman PHK

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Tambang CV ABI

Baca Juga: Banjir Rendam Jalur 2 Tenggarong Seberang-Samarinda, Sore Mulai Surut

Baca Juga: 4.200 Hektar Lahan Eks-Tambang Kaltim Bakal Disulap Jadi PLTS, Bagaimana Nasib Warga?

Baca Juga: Cegah Banjir, Panbers Bersihkan Drainase dan Sungai di Sejumlah Titik Kota

Baca Juga: Lingkungan Terjaga, Pekerja Terlindungi, Pesan Bupati Kukar di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Baca Juga: Banjir Jalan Gatot Subroto Tak Kunjung Usai, DPRD Berau Desak DPUPR Bongkar Sedimen Drainase

Baca Juga: Distransnaker Kukar Siapkan Alternatif bagi Pekerja Terdampak PHK Tambang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]