Kaltimtoday.co, Berau - Alih fungsi lahan pertanian di Berau masih menjadi tantangan utama bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Berau. Maraknya konversi lahan pertanian ke sektor lain, seperti perkebunan kelapa sawit, dikhawatirkan berdampak pada ketahanan pangan di daerah.

Kepala DTPHP Berau, Junaidi, menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 1/2023 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi serta memberikan kepastian hukum bagi petani.

DTPHP Berau mencatat bahwa total lahan yang telah dialokasikan untuk pangan berkelanjutan mencapai 2.311 hektare (Ha), yang tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Tabalar, Talisayan, Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Teluk Bayur. 

"Aturan ini juga nanti kita tingkatkan lagi ke perda supaya fungsi lahan ini tetap kita pertahankan dan tidak dialihfungsikan ke kegiatan lain yang non pangan," ujar Junaidi, Rabu (12/3/2025).

Selain merumuskan Perda, upaya lain yang akan dilakukan pihaknya untuk mengatasi alih fungsi lahan adalah dengan meningkatan stimulan ke petani sehingga semakin giat dan bergairah dalam bertani. Seperti halnya, memaksimalkan pemberian bantuan kepada semua kelompok tani.

Terkait itu, kata Junaidi menyinggung jika DTPHP sudah mengusulkan penganggaran lewat APBD Murni 2025 untuk alat pengering padi. Alat mesin pertanian itu, diprioritaskan untuk memperoleh gabah yang nantinya dapat dijual kembali ke Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tanjung Redeb.

"Begitu orang panen sekarang langsung diambil gabah-gabahnya oleh Bulog. Di APBD Murni ada usulan itu. Mudah-mudahan tidak dipangkas," tegasnya.

[MGN | RWT]