Kaltimtoday.co, Samarinda - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda Lujah Irang mengatakan, hingga Jumat (16/4/2020) ada sebanyak 341 karyawan terkena PHK karena pandemi Covid-19.

Selain itu, ada sebanyak 119 karyawan di Samarinda dirumahkan. Jumlah itu masih akan terus bertambah seiring upaya efesiensi dan colapsnya beberapa perusahaan di Samarinda imbas wabah Covid-19.

"Yang terdampak banyak, mulai karyawan di sektor industri kayu, tambang, travel, restoran, hingga hotel," ujar Lujah Irang.

Dirincikannya, PT Tirta Mahakam hingga saat ini sudah melakukan PHK kepada 256 karyawannya. Perusahaan yang bergerak di industri perkayuan itu memiliki total 1.000 orang karyawan. Terdiri atas 300 karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan 700 karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).

"Laporan yang saya terima, 300 karyawan kontraknya sudah tidak diperpanjang, sementara 407 karyawan lainnya akan dilaku PHK secara bertahap sebelum Ramadhan," ungkapnya.

View this post on Instagram

Gelombang PHK besar-besaran terjadi akibat Covid-19. Di Kaltim, efek ini sudah mulai terasa. . #kaltim #phk #balikpapan #samarinda

Baca Juga: Kapal Wisata Kandas di Perairan Kedindingan, 25 Wisatawan Samarinda Dievakuasi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Apr 17, 2020 at 2:10am PDT

Selain itu, lanjut dia, ada PT Hayu Pratama Kaltim yang melakukan PHK kepada 69 karyawannya. PT Kangaroo Lintas Nusantara melakukan PHK kepada 69 karyawan.

"69 karyawan dari perusahaan travel itu diputus tanpa upah," ungkapnya.

Selain perusahaan-perusahaan itu, ada pula dari industri perhotelan dan restoran. Mereka terpaksa melakukan PHK demi efisiensi perusahaan. Karena mereka merupakan salah satu yang paling terpukul imbas Covid-19.

Untuk Samarinda, perusahaan yang sudah melaporkan di antaranya, My Kopi O, Hotel Manau, Hotel Diamon, Ong Palace Restaurant, dan Warung Wakaka. Total karyawan yang mereka rumahkan sebanyak 50 orang.

"Kami akan terus mengumpulkan data PHK

untuk selanjutnya dibuatkan kartu pra kerja ke Kementerian Tenaga Kerja," pungkasnya.

[TOS]