Kaltimtoday.co, Samarinda - Gagasan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam Sebagai langkah penanganan banjir di Samarinda menuai tanggapan beragam. Meskipun Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyambut positif niat baik gubernur, ia menilai normalisasi Mahakam bukan solusi utama untuk menekan banjir di Kota Tepian.

Rudy sebelumnya menyampaikan rencana pengerukan Sungai Mahakam kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Menurutnya, normalisasi perlu segera dilakukan lantaran Sungai Mahakam sudah hampir dua dekade tidak pernah dikeruk. 

“Begitu hujan turun dengan volume tinggi, air langsung meluap karena aliran sungai kita tidak lancar. Maka perlu normalisasi supaya banjir cepat surut,” jelas Rudy, Senin (27/10/2025).

Rudy menilai, persoalan banjir di Kaltim tak lagi sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan masalah struktural yang kompleks. “Tidak hujan pun banjir, karena air pasang tinggi. Jadi ini bukan semata-mata karena hujan,” ujarnya.

Namun, Andi Harun menilai gagasan tersebut perlu dikaji ulang. Ia menyebut, pengerukan Mahakam sepanjang hampir seribu kilometer akan menyedot anggaran besar, sementara dampaknya terhadap banjir di Samarinda belum tentu signifikan. 

“Kalau konteksnya untuk penanggulangan banjir, pasti ada pengaruhnya. Tapi biayanya luar biasa besar, bahkan bisa lebih dari Rp5 triliun,” tegas Andi Harun, Selasa (28/10/2025).

Meski begitu, Andi Harun sepakat jika pengerukan difokuskan untuk kepentingan pelayaran. “Saya setuju seribu persen kalau konteksnya untuk alur pelayaran. Karena di beberapa titik seperti Muara Pegah dan Muara Jawa sedimentasinya sudah parah dan sering menyebabkan kecelakaan kapal,” katanya.

Menurut Andi Harun, permasalahan banjir Samarinda justru lebih erat kaitannya dengan kondisi Sungai Karang Mumus dan jaringan drainase kota yang belum optimal. “Kalau yang mau dikeruk itu Sungai Karang Mumus, saya sangat setuju. Karena itu jauh lebih prioritas untuk pengendalian banjir,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa data dan kajian pengendalian banjir Samarinda sudah lengkap. “Semua DED sudah kita siapkan. Mulai dari pintu air di Jembatan 1, rumah pompa di sepanjang Sungai Karang Mumus, sampai kolam retensi dan revitalisasi drainase. Kendalanya tinggal di pendanaan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut memperjuangkan kepentingan Samarinda di tingkat nasional, termasuk Anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono, yang memastikan program pengendalian banjir Samarinda masuk prioritas nasional 2026.

“Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi. Beliau yang memastikan Samarinda masuk prioritas tahun depan. Ini kabar baik bagi warga,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah memberi sinyal dukungan terhadap sejumlah proyek pengendalian banjir. “Pak Menteri PU mengatakan, ‘Pak Wali, Insyaallah kami bantu di 2026’. Mungkin butuh dua sampai tiga tahun, tapi sudah jadi prioritas,” tambahnya.

Andi Harun menegaskan, Pemkot Samarinda siap berkoordinasi penuh dengan Pemerintah Provinsi maupun kementerian terkait. “Kalau saya diperintahkan menghadap Pak Gubernur, saya akan datang. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu harus loyal dan hormat,” pungkasnya.

Sementara itu, Rudy Mas’ud menilai koordinasi lintas daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian banjir di Kaltim. “Normalisasi Mahakam ini bukan hanya untuk Samarinda, tapi juga untuk daerah hulu seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Semua harus bersinergi,” ujarnya.

[NKH]