Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai, warga pesisir butuh perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memasukan sebagai skala prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Masyarakat yang tinggal di pesisir perlu pembinaan secara berkala untuk membangun kehidupan yang layak . Seperti memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai kepada bernelayan,” ungkapnya.

Agus menilai, perlakuan kepada masyarakat pesisir harus berbeda dengan yang di darat. Sebab umumnya di pesisir terkendala ketersediaan air bersih hingga fasilitas penunjang. Kondisi ini sangat rentan terhadap kemiskinan.

"Lihat saja infrastruktur di sana. Banyak yang tidak layak. Makanya pemerintah harus memberikan solusi buat mereka," tuturnya.

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

 

Baca Juga: Wabup Kukar Jadikan Momen Idul Fitri untuk Sapa Masyarakat Pesisir

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

Baca Juga: Petahana dan DPRD Terpilih Maju Pilkada Bontang, Harus Mundur atau Cuti?

View this post on Instagram

Baca Juga: Pembatasan Jam Operasional Truk Berat di Bontang Berlaku Mulai 5-16 April 2024

Baca Juga: Pejabat Bontang Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Terancam Sanksi Pidana

Baca Juga: Ekonomi Bontang Tumbuh 4,16% di 2023, Tertinggi di Kaltim!

Baca Juga: Nilai Duet Basri-Najirah Berhasil, PHM Dorong Keduanya Kembali Pimpin Bontang

Baca Juga: Cek Jadwal Kapal PELNI Pelabuhan Loktuan Bontang Jelang Lebaran 2024

Baca Juga: Pemkot Bontang Bebaskan 40 Hektare Lahan untuk Kolam Depresi, Anggarkan Rp 2,3 Miliar

Baca Juga: Mudik Lebaran 2024, Pelni Tambah Kuota 908 Penumpang Kapal dari Bontang

Baca Juga: 211 PPPK Bontang yang Baru Dilantik Bakal Terima THR Idulfitri 2024, Ini Rinciannya!

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Posko Pengaduan THR Bontang Resmi Dibuka hingga 17 April 2024

Selain itu, Agus Haris juga menaruh harapan besar kepada Basri-Najirah untuk mengawal persoalan tapal batas di Kampung Sidrap. Warga di sana hidup dalam ketidakpastian. Banyak layanan publik yang tak bisa mereka nikmati akibat ketidakjelasan ini.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, telah menyediakan anggaran senilai Rp12,5 miliar bagi masyarakat pesisir.

Sebanyak Rp 7 miliar dari bantuan tersebut nantinya diperuntukkan untuk belanja alat tangkap kemudian dihibahkan ke para nelayan.

Sebelum dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh gubernur Kaltim pada 26 April 2021 lalu. Basri Rase- Najirah menang telak di 4 pulau pesisir, yakni Malahing, Selangan, Tihi-Tihi, dan pulau Gusung atas pasangan Neni-Joni.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]