Kaltimtoday.co, Jakarta - Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) akhirnya keluar. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap empat anggota FPI.

"Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam keterangan pers di Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Choirul Anam menyebutkan, penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI tersebut.

Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas HAM juga meminta ada pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI.

Sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa, Kerawang, pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak 7 Desember 2020.

Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antaranya tujuh buah proyektil, tiga buah slongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut.

Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak, antara lain kepolisian, siber, nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas, hingga pengurus FPI dalam proses penyelidikan tersebut.

Berikut rekomendasi Tim Penyelidik Komnas HAM atas kasus tersebut:

Baca Juga: BPSDM Kaltim: AI sebagai Kunci Transformasi Digital di Sektor Publik
1. Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM,

   Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan

   hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih

   Baca Juga: Debat Panas Pilgub Kaltim

   lengkap dan menegakkan keadilan.

2. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua

   mobil avanza hitam B 1739 PWQ dan avanza silver B 1278 KJD.

Baca Juga: 4.479 Berkas Dimusnahkan, DPK Terima Penyerahan 142 Arsip Statis dari Dispora Kaltim
3. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.
4. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar

   Hak Asasi Manusia.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Buka MTQ KORPRI VII, 1.700 Peserta dari 35 Provinsi dan 54 Lembaga

[TOS]