Kaltimtoday.co, Tenggarong — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022, naik menjadi sekitar Rp 6,5 triliun. Setelah disahkan oleh DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rapat paripurna pada Rabu (24/8/2022).

Penambahan APBD-P salah satuhnya bersumber dari Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sekitar Rp 55 miliar, namun tak bisa digunakan secara utuh.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi. Kegiatan yang sudah direncanakan namun belum terlaksana, akan dimasukan di perubahan. Dikarenakan, waktunya cukup singkat maka kegiatan yang paling diutamakan bersifat urgent dan prioritas, terutama infrastruktur konektivitas antar wilayah.

 

Baca Juga: DPRD Kukar Dorong Standarisasi Anggaran Infrastruktur Tiap Kecamatan agar Tak Ada Wilayah Tertinggal

Baca Juga: Temui APDESI Loa Kulu, Ketua DPRD Kukar Dorong Pemerataan Anggaran Infrastruktur

Baca Juga: Percepat Konektivitas, Pemprov Kaltim Targetkan Pembangunan Jalan Nasional dan Provinsi Rampung 2027

Baca Juga: Kecamatan Tabang Kejar Infrastruktur untuk Buka Peluang Ekonomi

View this post on Instagram

Baca Juga: Menyongsong IKN, Mudyat Noor Gencar Lobi Pusat untuk Infrastruktur PPU

Baca Juga: Rudy Mas'ud Sebut Program Gratispol dan Jospol Jadi Strategi Kaltim Atasi Kemiskinan di Pedalaman

Baca Juga: Bupati PPU Tekankan Pentingnya Percepatan Infrastruktur untuk Dukung IKN

Baca Juga: Disperkim dan PU Kukar Sinkronisasi Data Infrastruktur untuk Cegah Tumpang Tindih

Baca Juga: Proyek Tender Berpotensi Telat, PUPR Sebut akibat Administrasi hingga Keterbatasan PPK Berkompeten

Baca Juga: Tiga Kecamatan di Dapil V Kukar Jadi Fokus Pengembangan SDA dan Infrastruktur

Baca Juga: Peningkatan Infrastruktur di PPU Tingkatkan Daya Saing Investasi

Baca Juga: Bahas APBD Perubahan 2024, DPRD Kukar Beri Catatan untuk Sektor Kesehatan hingga Infrastruktur

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Kegiatan prioritas diantaranya pematangan lahan rumah sakit Muara Badak, pematangan lahan Pasar Tangga Arung dan pembebasan lahan jembatan Sebulu. Kemudian lanjutan poros Kahala, akses penghubung Muara Badak-Anggana, jalan di Desa Sebelimbingan, Kedang Ipil, SP 2, SP 6 Kecamatan Kota Bangun.

"Itu semua sudah masuk dianggaran perubahan," kata Rendi.

Diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan maksimal. Dengan harapan, fasilitas sarana prasana yang dibutuhkan masyarakat bisa segera rampung.

"Apa yang dimulai di perubahan, semua infrastruktur pendukungnya bisa tuntas di 2023," harap Rendi.

Selain itu, Pemkab Kukar juga mengakomodir anggaran dua kecamatan baru yakni Samboja Barat dan Kota Bangun Darat. Alokasi anggaran diperuntukan untuk kelengkapan kecamatan, termasuk persiapan pegawai di kecamatan.

"Insyaallah, secepatnya juga akan dilantik camatnya," tutup Rendi.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.