Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menerima aspirasi dari sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu. Aspirasi itu disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025).

RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Loa Kulu. Ia didampingi Ketua Komisi IV beserta sejumlah anggota komisi. Pembahasan terfokus pada persoalan ketimpangan pembangunan di sejumlah kecamatan, khususnya di Loa Kulu.

Ahmad Yani mengatakan, infrastruktur dasar di Kecamatan Loa Kulu seharusnya menjadi prioritas Pemkab Kukar, namun hingga kini masih banyak yang belum direalisasikan. Salah satunya adalah pembangunan jembatan permanen, mengingat banyak sungai yang dilintasi kendaraan berat, tetapi fasilitas yang tersedia masih berupa jembatan manual.

“Misalnya pembangunan jembatan, di sana kan banyak sungai yang jembatannya masih manual. Padahal kendaraan yang melintas kebanyakan alat berat. Ini harus dipermanenkan, anggarannya juga tidak terlalu besar,” kata Yani.

Selain persoalan jembatan, kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur, dan sulit dilalui juga menjadi perhatian serius. Salah satunya jalan dari Desa Loh Sumber hingga Sungai Payang maupun di Jembayan. Infrastruktur jalan di wilayah tersebut selama ini baru sebagian kecil tersentuh pembangunan.

Menurutnya, jalan-jalan tersebut harus segera diperbaiki secara tuntas. Termasuk jalur dari Jonggon Desa menuju Margahayu yang kondisinya hampir putus akibat longsor. Titik-titik ini dinilai rawan kecelakaan jika tidak segera ditangani. 

“Ini harus segera diperhatikan. Sebelum terjadi kecelakaan, wajib dibenahi dan diperbaiki. Itu aspirasi utama dari masyarakat desa,” sebutnya.

Menurut Yani, selama ini Kecamatan Loa Kulu minim mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kukar. Karena itu, DPRD berkomitmen penuh untuk mendorong pemerataan anggaran secara lebih proporsional.

Salah satu usulan yang disampaikan yakni menetapkan standar alokasi anggaran antara Rp25 miliar hingga Rp50 miliar per kecamatan.

“Kalau kita punya 20 kecamatan, tinggal dikalikan saja. Jumlah ini sebenarnya tidak terlalu besar, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan itu penting. Jadi kecamatan yang alokasi APBD-nya besar mungkin bisa dikurangi, dan yang selama ini kecil bisa kita tingkatkan,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]