Inkonsistensi Ucapan, Pemerintah Justru sebagai Contoh Buruk bagi Rakyat

Oleh:

Pemerintah harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu bagi rakyat agar rakyat bisa mencontoh yang baik pula, karena sikap rakyat hari ini adalah cerminan dari pemimpinnya.

Ada pepatah yang mengatan “ikan itu busuk dari kepalanya, jika kepalnya busuk maka organ-organ di dalam ikannya pun ikut busuk.” Begitu juga demikian dengan kita jika pemimpinnya baik, maka akan baik pula rakyatnya dan sebaliknya jka pemimpinnya tidak mencontohkan yang baik maka cenderung akan demikian rakyatnya.

Banyaknya inkonsistensi ucapan dari pemerintah mereka justru akan menjadi contoh yang buruk bagi rakyat. Mulai dari larangan membuat kerumunan, pemerintah ingin rakyatnya aktif mengkritik, dan ajakan benci produk asing itu semua hanya sekedar ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang ada dan kita rasakan sekarang, bahkan cenderung pemerintah sendiri yang melanggar dan menciderai ucapan-ucapannya tersebut sehingga memberi contoh yang tidak baik dimulai dari:

Ucapan Jokowi yang meminta kumpulan masa harus ditindak (larangan membuat kerumunan)

Presiden mengatakan bahwa penegakan disiplin protocol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus corona dan bisa menularkan ke yang lainnya didalam kerumunan.

Intruksi yang disampaikan jokowi itu sejatinya merupakan bentuk teguran terhadap Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah atas peristiwa kerumunan penyambutan kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yaitu Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, eristiwa kerumunan acara pernikahan anaknya Rizieq Shihab di Petamburan dan juga kunjungannya rizieq ke Megamendung.

Karena peristiwa kerumunan massa yang besar itu Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka.

Langgar aturan yang dibuat sendiri

pada tanggal 23/2/2021 presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Apa yang terjadi saat jokowi melakukan kunkernya saat itu?

Jokowi disambut kerumunan massa yang sangat banyak dan sebagian besar tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak karena antusianya warga menyambut kedatangan orang nomor satu diindonesia itu.

Yang secara hukum justru, presiden jelas melanggar aturan protokol kesehatan (prokes), dimana aturan itu dibikin oleh presiden sendiri.

Ini merupakan inkonsistensinya ucapan yang dimana tindakannya tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan sebelumnya.

Pemerintah ingin rakyat aktif mengkritik

Presiden jokowi mengajak masyarakat lebih aktif untuk memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah terutama soal pelayanan publik.

Namun lagi-lagi ini seakan sekedar omong kosong yang disampaikan pemerintah kepada rakyat. Karena per Oktober 2020 ada sekitar empat belas orang diproses hukum dalam sepuluh peristiwa keritik terhadap Jokowi.

Salah satunya kasus Jumhur Hidayat, 13 Oktober 2020 Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Jumhur Hidayat ditangkap lantaran diduga mengunggah ujaran kebencian melalui akun twiter pribadinya.

Melihat hal tersebut kita bisa menilai, bahwasanya pemerintah sendirilah yang sebenarnya antikritk. Pasalanya banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Dengan dalih melanggar undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemerintah ingin rakyatnya aktif mengritik tapi malah dijebloskan kepenjara dengan dalih melanggar UU ITE, sehingga banyak rakyat yang takut mengkiritik karena dibayang-bayangi oleh hantu UU ITE yang dianggap sebagai penjaga pemerintah.

Ajakan Jokowi untuk benci produk Asing

Pada rapat kerja nasional kementrian perdagangan tahun 2021 di istana negara, Presiden Joko Widodo membuka dan menyampaikan permintaannya agar kampanye cinta produk-produk Indonesia terus digaungkan. Bersama dengan itu, ia ingin agar ajakan untuk membenci produk-produk luar nengri disuarakan.

Hal inipun bisa dikatakan bahwa ucapan tersebut tak satu kata dengan perbuatan. Pasalnya sudahkah pemerintah mencontohkan hal tersebut?. Seperti yang dikatakan pak presiden cintai produk dalam negri, dan benci produk Asing. Saya rasa pemerintah masih belum memberikan contoh bagi rakyatnya.

Sebagai informasi, saat ini Jokowi menggunakan mobil kepresidenan buatan luar negri yakni Mercedes-Benz S 600 Guard.

Jadi jika Jokowi ingin menggaungkan kampanye benci produk asing maka harus dimulai dari presidennya terlebih dahulu. Contohnya mobil kepresidenan juga harus buatan dalam negri.

Dan anehnya lagi seusai digaungkannya benci produk Asing oleh Presiden Jokowi. pemerintah malah justru kembali membuka impor beras sebanyak 1,5 juta ton. kebijakan impor tersebut merupakan tindakan yang kontradiksi dengan apa yang telah disampaikan presiden Jokowi sebelumnya mengenai gaungan benci produk asing.

Maka melihat dari beberapa ucapan pemerintah yang tidak sesuai dengan tindakannya justru sangat berdampak buruk bagi rakyat. Pemerintah harus benar-benar komitmen terhadap apa yang telah diucapkan agar bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya.

Jika pemerintah masih terus seperti ini khawatir kedepan akan banyak masyarakat yang tidak lagi mendengarkan pemerintah dan justru mengikuti perbuatan-perbuatan buruk sama dengan apa yang telah pemerintah lakukan.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co