Kaltimtoday.co, Tenggarong — Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 telah disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (12/7/2022) sore. Sementara, hasil kesepakatan bersama, APBD Kukar 2023 sebesar Rp 4,3 triliun.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan, karena APBD 2023 sifatnya masih sementara. Ada kemungkinan bertambah mengingat harga komoditi pertambangan batu bara serta minyak dan gas (Migas) sedang naik.

"Mudah-mudahan kedepan anggaran kami bisa stabil dan bisa menjalankan rencana kegiatan pembangunan ke depan," kata Rasid.

Selain itu, perlu dukungan perusahaan dalam upaya percepatan pembangunan daerah melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan keterbatasan APBD, tidak bisa menjangkau semua infrastruktur secara bersamaan sehingga dilakukan bertahap.

"Harapannya, dengan APBD terbatas ini akan bisa lebih maksimal kalau ditunjang dengan CSR perusahaan," tambahnya.

Baca Juga: Demi Kepentingan Masyarakat, Pj Bupati PPU Gelar Malam Apresiasi tanpa APBD

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Hobi Bimtek Luar Kota, Anggota DPRD Sebut Mubazir dan Bermuatan Kepentingan Politis

Baca Juga: Pembahasan APBD Molor, Joni Desak Pemkab Lakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan

Baca Juga: DPRD PPU Soroti Keterlambatan Pembahasan APBD dan Potensi Perubahan Isi

Baca Juga: 29 November 2023 Memperingati HUT KORPRI Ke-52: Berikut Tema, Tujuan dan Link Download Logo

View this post on Instagram

Baca Juga: APBD Kukar 2024 Diprediksi Capai Rp 13 Triliun!

Baca Juga: Fraksi Demokrat Harap Kenaikan Angka pada R-APBD TA 2024 Bawa Perubahan dan Perbaikan di Kutim  

Baca Juga: Fraksi AKB Minta Pemkab Kutim Fokus Pengelolaan APBD, Jimmy: Kurangi Anggaran Belanja Dinas yang Tidak Penting 

Baca Juga: Raup Muin Sebut Pembangunan IKN Menjanjikan Dampak Positif bagi PPU

Baca Juga: Seno Aji Dorong Pemprov Kaltim Rutin Evaluasi Capaian APBD di Tiap Tahun Anggaran

Baca Juga: Pembangunan IKN Capai 51,6 Persen, 16.990 Orang Bakal Pindah di 2024 untuk Tahap Pertama

Baca Juga: DPRD Kaltim Beberkan Alasan Mengapa Anggaran untuk Sektor Pertanian Perlu Ditingkatkan

 

Baca Juga: Evaluasi Kinerja dan Optimalisasi APBD, Upaya DPMPTSP Kaltim untuk Tingkatkan Pembangunan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, Rasid juga menyoroti sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak bisa memaksimalkan anggaran tahun ini. Secara tegas, ia mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Pak wabup juga menyampaikan, jika ada SKPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran yang sudah dianggarkan, akan dikurang di tahun yang akan datang," imbuhnya.

Sementara Wabup Kukar, Rendi Solihin menuturkan, kegiatan prioritas pada 2023 diantaranya hilirisasi industri, ketahanan pangan dan konektivitas antar wilayah. Kendati, ada 4 program prioritas utama, yakni rumah sakit Muara Badak, pasar tangga arung, jalur poros kahala Kehonan yang menghubungkan 3 kecamatan dan koneksi infrastruktur dari Muara Badak menuju Anggana.

"Keempat ini (kegiatan) ukan anggaran kecil, semua rata-rata Rp 100 miliar. Artinya keseriusan kita memulai program ini, jangan sampai dibangun 2023 dan mangkrak," tutup Rendi.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.