Kaltimtoday.co, Bontang – Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, Andi Kurnia tak bisa tinggal diam saat melihat adanya aktivitas pematangan lahan yang diduga belum mengantongi izin.

Alhasil, pihak Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Bontang langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi di wilayah Segendis, Bontang Lestari.

Lahan luas yang sedang dimatangkan pemilik itupun rencananya akan dibangun untuk workshop kendaraan dari PT Energi Unggul Persada (EUP). Workshop tersebut milik salah satu sub kontraktor dari PT EUP.

Mengetahui hal itu, Andi Kurnia langsung meminta pemilik perusahaan agar segera mengurus izin untuk pembangunan workshop mobil.

“Kami minta perusahaan untuk segera mengurus izin ke Kantor DPM-PTSP Bontang,” kata Andi, Senin (26/4/2021).

Baca Juga: Hindari Remaja dari Risiko Seks Bebas, Wali Kota Neni Tekankan Pentingnya Edukasi Reproduksi

 

Baca Juga: Sengketa Kampung Sidrap Bersiap Masuk Meja Mediasi, Rencana Digelar di Jakarta

Baca Juga: Warga Kampung Sidrap Tetap Ingin di Bontang, Wawali Agus: Otonomi Daerah Harusnya Mendekatkan Pelayanan

Baca Juga: Kebocoran Atap Ganggu Ruang Server, Diskominfo Bontang Pastikan Data Digital Tetap Aman

Baca Juga: Viral Anggota Satlantas Pukul Kaca Mobil Warga yang Ugal-ugalan, Kapolres Bontang Sampaikan Permintaan Maaf

View this post on Instagram

Baca Juga: Wali Kota Neni Buka Uji Emisi 2025, Dorong Kesadaran Lingkungan di Bontang

Baca Juga: Server Diskominfo Bontang Rusak Terkena Hujan, Wali Kota Neni: Perasaan Saya Teriris

Baca Juga: Wawali Agus Haris Tinjau Rumah Retak di Berbas Tengah, Minta Perusahaan Turun Tangan

Baca Juga: Penguatan Demokrasi Daerah, Shemmy Tekankan Pentingnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Baca Juga: Gelar Sidak Gabungan, Petugas Temukan 240 Kilogram Beras Premium Diduga Oplosan di Bontang

Baca Juga: Perluas Cakupan MBG, Wawali Agus Sebut Ada Penambahan 2 Dapur Bulan Ini

Baca Juga: Wawali Agus Buka Posko Aduan di Rujab, Warga Ngeluh Soal Zonasi di SPMB hingga Susah Kerja karena Tak Punya Ordal

 

Baca Juga: Agus Haris Tanggapi Santai Ancaman PHM Soal Demonstrasi dan Tuntutan Pecat 72 TKD Damkar

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika pemilik perusahaan tak ingin mengurus izin, maka pihaknya bisa melakukan penghentian sementara aktivitas di lokasi tersebut. Mengingat seharusnya perusahaan mengurus dulu perizinan, baru melakukan kegiatan pembangunan.

“Sebelum melakukan pematangan lahan atau aktivitas di lapangan, sebaiknya membuat izin dulu. Jadi nomor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa dipasang di lokasi pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, wakar atau penjaga malam lahan tersebut mengatakan pemilik lahan memang berencana untuk mengurus perizinan pada Senin 26 April 2021.

Pemilik yang diketahui bernama Charli disebut sedang meminta surat keterangan dari pihak kelurahan setempat. Sehingga tak dapat bertemu dengan TKPRD Bontang yang kala itu melakukan monitoring dan evaluasi.

“Memang rencananya hari Senin pemilik perusahaan akan mengurus izin,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMIFO BONTANG]