Kaltimtoday.co, Bontang – Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, Andi Kurnia tak bisa tinggal diam saat melihat adanya aktivitas pematangan lahan yang diduga belum mengantongi izin.

Alhasil, pihak Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Bontang langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi di wilayah Segendis, Bontang Lestari.

Lahan luas yang sedang dimatangkan pemilik itupun rencananya akan dibangun untuk workshop kendaraan dari PT Energi Unggul Persada (EUP). Workshop tersebut milik salah satu sub kontraktor dari PT EUP.

Mengetahui hal itu, Andi Kurnia langsung meminta pemilik perusahaan agar segera mengurus izin untuk pembangunan workshop mobil.

“Kami minta perusahaan untuk segera mengurus izin ke Kantor DPM-PTSP Bontang,” kata Andi, Senin (26/4/2021).

Baca Juga: Pemkot Bontang Batalkan CFN, Rekomendasi Polres Tak Terbit

 

Baca Juga: Atasi Banjir, Pemkot Bontang Siapkan Polder di Tanjung Laut dan Bontang Kuala

Baca Juga: Disambut Ratusan Siswa, Wali Kota Neni Resmikan Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

Baca Juga: Bangunan Pelabuhan Bontang Kumuh dan Kurang Terawat, Wali Kota Neni Tegur PT LBB

Baca Juga: Warga Sidrap Terpinggirkan dalam Mediasi, Wawali Agus Nilai Kabiro Pemprov Kaltim Tidak Netral

View this post on Instagram

Baca Juga: Sengketa Tapal Batas Kampung Sidrap Berakhir Buntu, Putusan Akhir Berada di MK

Baca Juga: Temui Warga Kampung Sidrap di Kutim, Rudy Mas'ud: Insha Allah Sesuai Harapan

Baca Juga: Wali Kota Neni Kecewa Mediasi Kampung Sidrap Kurang Tampung Aspirasi Warga

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Ingatkan Peran Krusial Keluarga dalam Membentuk Masyarakat yang Kuat

Baca Juga: Sekolah Rakyat Senilai Rp250 Miliar Bakal Dibangun di Bontang, Siap Tampung 2 Ribu Siswa Kurang Mampu 

Baca Juga: Sekolah Rakyat di Bontang Bakal Dilengkapi Lapangan Berstandar FIFA 

Baca Juga: Pemkot Bontang Siapkan Sekolah Rakyat Gratis untuk Anak Putus Sekolah dan Keluarga Tidak Mampu

 

Baca Juga: Wawali Agus Tegaskan CFN Terus Dikaji Demi Kebermanfaatan Masyarakat

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika pemilik perusahaan tak ingin mengurus izin, maka pihaknya bisa melakukan penghentian sementara aktivitas di lokasi tersebut. Mengingat seharusnya perusahaan mengurus dulu perizinan, baru melakukan kegiatan pembangunan.

“Sebelum melakukan pematangan lahan atau aktivitas di lapangan, sebaiknya membuat izin dulu. Jadi nomor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa dipasang di lokasi pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, wakar atau penjaga malam lahan tersebut mengatakan pemilik lahan memang berencana untuk mengurus perizinan pada Senin 26 April 2021.

Pemilik yang diketahui bernama Charli disebut sedang meminta surat keterangan dari pihak kelurahan setempat. Sehingga tak dapat bertemu dengan TKPRD Bontang yang kala itu melakukan monitoring dan evaluasi.

“Memang rencananya hari Senin pemilik perusahaan akan mengurus izin,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMIFO BONTANG]