Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah menyoroti sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Samarinda yang belum maksimal memberikan informasi terkait laporan kinerja kepada publik.

Laila Fatihah menilai bahwa, setiap lembaga berbadan publik dengan menggunakan anggaran pemerintah seharusnya secara terbuka memberikan laporan pertangungjawaban kepada publik.

"Karena keterbukaan informasi itu salah satunya adalah kebutuhan dan hak publik untuk mengetahui segala aktivitas BUMD, ya saya rasa harus diikuti," ungkap Laila Fatihah di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Jum'at (10/6/2021).

Menurut Politisi PPP tersebut, apabila BUMD tidak mengindahkan keterbukaan informasi, tentu patut dicurigai, misalnya ada sesuatu yang ditutupi. Hal ini pun menjadi catatan pihak Komisi II DPRD Samarinda.

"Kalau BUMD itu membandel, dalam tanda kutip mungkin ada sesuatu yang disembunyikan, kenapa dia (BUMD, red) takut untuk membuka informasi itu," tuturnya.

Legislator yang akrab disapa Laila ini merasa heran jika di era digital dan kemajuan informasi seperti saat ini, BUMD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih belum terbuka soal informasi kepada publik. Hal ini menjadi dasar kecurigaan masyarakat terhadap sejumlah BUMD yang belum maksimal dalam memberikan informasi.

"Jangankan kami (anggota DPRD Samarinda, red), masyarakat pun pasti bertanya-tanya ada apa dan mengapa sampai saat ini belum maksimal terhadap keterbukaan informasi kepada publik," ujar Laila.

Di era digital ini, seharusnya BUMD sudah terbuka informasinya kepada publik, sehingga tidak ada kecurigaan dan kejanggalan dari masyarakat terhadap kinerja BUMD.

Oleh sebab itu, pihak Komisi II DPRD Samarinda akan memanggil sejumlah pihak BUMD untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait persoalan keterbukaan informasi kepada publik.

"Kami berharap, BUMD terbuka soal informasi dan kinerja, sehingga masyarakat pun mudah mengakses dan mengontrol bagaimana kinerja dan tangung jawab BUMD," tutupnya.

[SDH | RWT | ADV]