Catatan Rizal Effendi 

ADA isu hangat hari-hari ini terarah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Yaitu soal maraknya pekerja seks komersial (PSK) atau prostitusi dan kelanjutan nasib IKN di masa depan di antaranya dengan adanya usul agar dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Soal PSK sebenarnya sudah lama terjadi. Maklum di sana ada ribuan pekerja. Otomatis tempat hiburan malam termasuk PSK-nya tumbuh subur. Hanya saja selama ini isunya tertutup dan kalah seksi dibanding soal pembangunan IKN itu sendiri. Apalagi Presiden Jokowi waktu itu hampir setiap saat datang.

Belakangan ini IKN ramai disorot karena Presiden Prabowo Subianto belum pernah datang sejak dilantik 20 Oktober 2024. Baru Wapres yang pernah menengok satu kali. Maka muncullah beberapa isu baru di antaranya soal maraknya prostitusi dan usul terbaru menjadikan IKN cukup sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.

Saya kaget mendengar keterangan Kabid Trantibum Satpol PP PPU Rakhmadi yang dirilis media Kumparan belum lama ini. Dia bilang data by name di Satpol PP PPU per 10 Juli 2025 ada 93 PSK yang masih aktif dan secara online menawarkan atau menjajakan dirinya di sekitar IKN.

Dia menyebutkan, tarif sekali kencan dengan PSK itu Rp300 ribu per jam. “Kalau kami kalikan perputaran uang mencapai Rp27.900.000 per jam. Rata-rata mereka melayani 5 lelaki hidung belang per malam.  Jadi ada uang yang didapat Rp139,5 juta sehari semalam. Total sebulan mencapai Rp4,18 miliar. Seperti itu gambarannya dalam satu bulan,” kata Rakhmadi.

Menurut sumber lain, jumlah PSK yang beroperasi di sana jauh lebih besar. Mereka ada yang datang dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi. Tarifnya pun melonjak sampai Rp700 ribu sekali kencan. Jadi angka uang yang beredar jauh lebih besar lagi. Sejauh ini tidak terdengar soal penanganan kesehatannya.

Pihak Otorita sendiri mengungkapkan mereka sudah mengambil langkah-langkah penanganan bersama Pemkab PPU. “Insyaallah sudah tidak ada lagi, sabung ayam juga nggak ada. Kita bersama  aparat hukum sudah melakukan sterilisasi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di depan Komisi II DPR RI.

Mendengar adanya prostitusi di IKN, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis sempat bereaksi. “Coba dicek kembali apa benar? Jangan sampai IKN menjadi ibu kota neraka,” katanya bertanya sekaligus menyindir seperti diberitakan Amanah Ummat.Com.

Selain soal PSK, Kiai Nafis juga mengingatkan agar IKN jangan menjadi proyek mubazir. “Kalau toh belum menjadi ibu kota negara, tetap harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Dalam Islam kita tidak boleh mubazir, menyia-nyiakan sesuatu yang kita punya,” tandasnya.

Seperti dijelaskan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan IKN Tahap I sudah selesai. Untuk pemeliharaannya dibutuhkan dana atau biaya sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar.

Tapi gedung kantor, istana, rumah jabatan menteri, rusun serta bandara yang sudah rampung itu belum dimanfaatkan maksimal. Satu-satunya kantor yang sudah terisi penuh adalah kantor Otorita IKN. Di situ ada seribu lebih ASN dan P3K. Sedang rencana pemindahan ASN dari berbagai kementerian dari Jakarta terus saja tertunda-tunda.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo sebelumnya juga mengingatkan agar IKN segera dimanfaatkan. “Sudah mahal biaya pembangunan dan pemeliharaannya, jika tidak dimanfaatkan buang-buang anggaran. Itu termasuk pemborosan atau penghamburan uang negara,” katanya seperti ditulis inilah.com.

USUL PARTAI NASDEM                                                                                                                          

Pekan lalu ada usul mengagetkan dari Partai NasDem. Disampaikan secara khusus melalui acara jumpa pers oleh Wakil Ketua Umum Saan Mustopa. NasDem menawarkan beberapa alternatif untuk menghentikan polemik tentang status IKN.

NasDem mengajukan usul agar UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau kembali sekaligus mengusulkan lokasi IKN di Sepaku agar menjadi ibu kota Provinsi Kaltim. “Jadi Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” kata Saan.

Saan meminta agar Pemerintah mengeluarkan moratorium (penundaan) sementara pembangunan IKN di Sepaku, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.

“Pikiran Partai NasDem ini adalah pikiran paling moderat untuk menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elite bangsa,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, yang juga dari NasDem.

Dari sisi lain, Partai NasDem juga setuju untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur IKN, Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di sana. Soalnya sudah Rp130 triliun duit APBN tersedot. “Nanti diikuti beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas,” kata Saan.

Kubu Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati usul NasDem yang menunjukkan kekhawatiran terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Apalagi pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Karena itu PAN mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan. “Ini kebijakan besar, tentu diperlukan arahan langsung dari Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Partai Golkar menganggap sah-sah saja usulan yang disampaikan Partai NasDem. “Tapi Golkar akan mengkaji terlebih dahulu apa untung-ruginya jika pembangunan IKN distop dan dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir seperti diberitakan Kompas.com.

Menurut Adies, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). Karena itu diperlukan adanya pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR apabila ada perubahan rencana.

Gibran sendiri pernah menyatakan tidak berkeberatan berkantor di IKN. Menurut Basuki, Istana Wapres selesai akhir tahun 2025 ini. Jadi tahun depan 2026, Wapres sudah bisa berkantor di IKN. “Saya sebagai pembantu presiden siap berkantor di mana saja,” kata putra sulung mantan presiden Jokowi itu.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya pernah menyatakan, dia akan berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 setelah fasilitas kantor untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung semuanya. Saya dengar Otorita IKN sudah melelang pembangunan gedung DPR/MPR serta Mahkamah Agung (MA).

Informasi terbaru Presiden Prabowo memutuskan perayaan HUT ke-80 Kemerdekan RI berlangsung di Jakarta kembali. “Ya informasi terbaru yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus 2025 di Jakarta,” kata Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Hal ini tentu berbeda dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 lalu. Waktu itu Presiden Jokowi melaksanakannya di IKN, meski di Jakarta juga ada dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP setuju peringatan HUT ke-80 RI kembali di Jakarta. “IKN di Sepaku belum layak, baik lokasi maupun akses untuk menggelar peringatan hari kemerdekaan,” katanya.

Polemik tentang IKN saya jadi teringat pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor. Dia bilang orang yang tidak setuju IKN umurnya pendek. Bagi orang Kaltim, IKN tetap harga mati.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp