Advertorial

Pemda PPU Raih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Ketua DPRD Minta Dipertahankan

Muhammad Razil Fauzan — Kaltim Today 04 Mei 2024 09:29
Pemda PPU Raih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Ketua DPRD Minta Dipertahankan
Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor (kiri) dan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun (kanan) saat menerima penghargaan Opini WTP dari BPK Kaltim. (Istimewa)

Kaltimtoday.co, Penajam - Prestasi Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU. 

Ketua DPRD, Syahrudin M Noor, menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian tersebut, menganggapnya sebagai tonggak keberhasilan yang menandai kesehatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Selamat buat Pemda PPU atas diperolehnya predikat opini WTP. Ini merupakan prestasi yang tertinggi dari hasil pemeriksaan BPK yang kita peroleh," ujar Syahrudin dengan nada yang penuh penghargaan.

Tetapi, Syahrudin juga menegaskan pentingnya untuk terus mempertahankan pencapaian ini kedepannya. Syahrudin M Noor juga dengan tegas menyampaikan, penting untuk menjaga momentum ini sebagai fondasi untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan dan pelayanan kepada masyarakat. 

"Mudah-mudahan ke depannya terus ini dipertahankan, karena kalau ini terus berkesesuaian antara belanja dengan perolehan hasil baik fisik maupun belanja operasional, saya kira pemerintahan kita semakin sehat,” tambahnya.

Ketua DPRD POU, Syahrudin M Noor.

Dalam konteks ini, opini WTP tidak hanya menjadi pujian semata, tetapi juga menjadi cerminan dari tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. 

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, DPRD PPU meminta agar Pemda terus meningkatkan kualitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menuai harapan agar capaian ini memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat akibat dari kesehatan keuangan pemerintahan.

“Tentu dengan semakin sehatnya pemerintahan kita itu akan dirasakan juga oleh masyarakat kita serta semakin meningkat juga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat karena belanja-belanja itu untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Syahrudin. 

Capaian opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, katanya, tetapi menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi kemajuan daerah.

Selain itu, Syahrudin M Noor juga akan terus mengintensifkan peran pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mengalir untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Upaya pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemda PPU juga menjadi sorotan utama Syahrudin M Noor. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dalam mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat menghindari terjadinya potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.

[RWT | ADV DPRD PPU]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp 



Berita Lainnya