Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Subandi menyoroti sarana prasarana pendidikan yang masih minim, di tengah rencana Pemkot Samarinda membangun sekolah bertaraf internasional. 

Pembangunan sekolah bertaraf internasional dari jenjang SD hingga SMA ini rencananya akan berlokasi di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang pada 2024 mendatang. 

Alih-alih membangun sekolah bertaraf internasional, Subandi menilai masih ada sekolah yang butuh perhatian lebih, karena kualitas sarana dan prasarananya masih minim.

Subandi mengatakan, masih banyak temuan sarpras di beberapa sekolah yang sudah tidak layak pakai.

"Bahwa masih banyak sarana prasarana sekolah kita yang sangat minim dan sangat terbatas. Saya berharap, Pemkot Samarinda dalam pengalokasian khususnya infrastruktur sarana prasarana pendidikan untuk ditingkatkan," sebut Subandi.

"Banyak sekali SD yang tidak layak, meja kursi tidak layak, dan banyak hal yang harus di-support dengan anggaran," tambahnya.

Meski demikian, Subandi tetap mendukung rencana Pemkot Samarinda untuk membangun sekolah bertaraf internasional tersebut. Namun Subandi mengingatkan agar Pemkot Samarinda tetap memprioritaskan sekolah lainnya yang membutuhkan bantuan sarpras yang lebih layak.

"Maksud saya jangan sampai nanti ketika ada sekolah yang unggul ini, sekolah lain tidak diperhatikan," ujarnya.

Dia mengakui, beberapa kali mendapat curhatan dari kepala sekolah yang mengeluhkan kondisi sekolahnya.

"Ada yang mengirim foto seperti meja reot, ruang lokalnya yang kebanjiran, plafon yang bocor. Ini salah satu contohnya. Perlu menjadi perhatian bersama, demi meningkatnya sarana prasarana pendidikan di Samarinda," pungkasnya.

Subandi menyebutkan bahwa, 20 persen dana APBD, dialokasikan untuk pendidikan. Itu pun masih kurang, karena tergabung dengan guru, honor dan lain lain.

"Dana APBD 20 persennya itu untuk pendidikan, namun fakta di lapangan alokasi tersebut masih kurang. Ketika hanya dialokasikan ke sarana dan prasarana itu cukup ya, namun jika include untuk guru, honor dan lain lain, itu tidak cukup. Masih ada saranan prasarana pendidikan yang minim, butuh support anggaran agar bisa membaik," ucapnya 

Hadirnya kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, ditanggapi oleh Politikus PKS itu sebagai salah satu cara meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia. 

Menurutnya, Merdeka Belajar yang dimaksudkan, yakni semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan diperlukannya dukungan pemerintah melalui sarpras yang baik dan tidak hanya berlaku bagi sekolah unggulan ini nantinya.

"Jadi mari kita maknai Merdeka Belajar bahwa semua sekolah punya kemampuan kompetisi yang sama dan tentu didukung oleh sarana prasana. Itu yang harus diperhatikan," tutup. 

[RWT]