Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik menyebutkan bahwa, E-Parking yang di-launching oleh Andi Harun adalah upaya meminimalisir kebocoran Anggaran Pendapatan Daerah (PAD).

Selama ini pemetaan parkir di Samarinda tidak dikelola secara maksimal. Masih banyak tempat yang diwajibkan bayar parkir secara manual sehingga penerimaan PAD relatif rendah.

"Terobosan baru dan sangat bagus, tentu hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran anggaran. Namun Pemkot juga harus memberikan pelatihan khusus kepada juru parkir E-parking mengenai teknologi dalam mengoperasikan parkir eletronik itu, agar tidak gagap teknologi (gaptek)," ujar Abdul Rofik pada Kamis (6/5/2021).

 

Baca Juga: Maksimalkan Pendidikan Politik di Masyarakat, Anggota DPRD Samarinda Usul Kenaikan Dana Hibah Parpol

Baca Juga: Pengelolaan Dinilai Belum Optimal, Komisi II DPRD Samarinda Susun Raperda Penataan Pasar

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rancang SPBU Khusus ASN, Kurangi Tekanan Distribusi dan Dorong Efisiensi BBM

Baca Juga: Samarinda Serius Kembangkan PLTSa, Bidik Peringkat 10 Besar Nasional Pengelolaan Sampah 2026

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Penataan Kawasan Kumuh, Soroti Bangunan Liar di Sepanjang Sungai yang Jadi Penyebab Banjir

Baca Juga: Sempat Diwanti Menteri LH, Andi Harun Pastikan Insinerator di Samarinda Tetap Ramah Lingkungan

Baca Juga: Pemkot Samarinda Dorong Penanggulangan Banjir Terintegrasi di Kawasan Mugirejo, Targetkan Rampung 2026

Baca Juga: Tinjau Perumahan Bengkuring, Wali Kota Samarinda Upayakan Perluasan Drainase dan Soroti Void Bekas Tambang

Baca Juga: Menteri LHK Tegaskan Larangan Open Dumping, Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah di Kaltim

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Optimis Penataan Pasar Segiri Jadi Bagian Revitalisasi Kawasan Kumuh

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Prosedur Penyelesaian Tak Kesampingkan Penanganan Kesehatan Korban Kekerasan Anak

Baca Juga: Penanganan Jangka Pendek, Dinas PUPR Samarinda Perbaiki Sistem Drainase di Sejumlah Titik Rawan Banjir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, jika tidak ada pelatihan khusus akan menambah masalah, pasalnya sumber daya manusia (SDM) tidak mumpuni dalam bidang e-parking tersebut.

Menurut Politisi PKS ini, Pemkot Samarinda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengguna parkir telah disediakan pembayaran non tunai, sehingga masyarakat juga mengetahui informasi ini agar tidak ada lagi pungutan liar dari parkir-parkir yang ada di Samarinda

"Kami terus memantau ya, jika tidak efektif maka kami akan panggil Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan mengenai penggunaan e-parking ini," ungkap Rofik.

[SDH | ADV]