Kaltimtoday.co, Samarinda - Pandemi Covid-19 turut memengaruhi jumlah lapangan kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat sebab lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pelamar yang kian meninggi sejak Covid-19 melanda.

Di Kaltim misalnya, angka pengangguran tertinggi ditempati oleh Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ketiganya merupakan kota besar di Benua Etam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa, sektor pertambangan paling terkena dampaknya. Sebab banyak yang dirumahkan hingga memicu angka pengangguran bertambah.

"Kebetulan saya sedang menganalisa masalah pengangguran, datanya lagi saya kumpulkan juga," beber pria yang akrab disapa Tiyo itu pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

 

Baca Juga: Tingkat Pengangguran RI Turun 7,8 Persen di 2023

Baca Juga: Keadaan Ketenagakerjaan di Berau Alami Perubahan yang Signifikan, BPS Catat Lonjakan Angkatan Kerja dan Turunnya Pengangguran

Baca Juga: ILO Prediksi Pengangguran Global di Tahun 2024 Meningkat

View this post on Instagram

Baca Juga: Bukan Hanya Wacana, BLK di Berau Bakal Segera Dibangun

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Lulusan SMK di Kaltim Lebih Rendah dari SMA, Disnakertrans: Punya Kelebihan di Ranah Vokasi

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Ahmad Rifai Dorong Pemkab Berau Buat Program Prioritas

Baca Juga: Ketua DPRD Usulkan Pembangunan BLK untuk Dukung Program Kukar Siap Kerja

Baca Juga: Abd Rahman Wahid Menyebut BLK Punya Peran dalam Pengembangan SDM Masyarakat PPU

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Evaluasi Program Penciptaan Lapangan Kerja, DPRD Kutim Dorong Kebijakan Lebih Tepat Sasaran

Di ranah Pemkot contohnya, Tiyo berpendapat untuk tenaga kerja asing (TKA) bisa dibatasi dan tidak masuk dulu. Kemudian, mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pertukaran tenaga kerja juga memungkinkan untuk boleh diberlakukan kembali.

"Seperti dulu kan ada yang ke Jepang. Saya tidak tahu kalau bicara Covid-19 hari ini. Mungkin ada kebijakan-kebijakan diplomatik yang bisa ditempuh, misalnya. Itu meningkatkan skill set dan mindset bagi tenaga kerja kita," pungkas politisi dari Fraksi Golkar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]