Kaltimtoday.co, Samarinda - Pandemi Covid-19 turut memengaruhi jumlah lapangan kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat sebab lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pelamar yang kian meninggi sejak Covid-19 melanda.

Di Kaltim misalnya, angka pengangguran tertinggi ditempati oleh Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ketiganya merupakan kota besar di Benua Etam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa, sektor pertambangan paling terkena dampaknya. Sebab banyak yang dirumahkan hingga memicu angka pengangguran bertambah.

"Kebetulan saya sedang menganalisa masalah pengangguran, datanya lagi saya kumpulkan juga," beber pria yang akrab disapa Tiyo itu pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

 

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

Baca Juga: BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD

View this post on Instagram

Baca Juga: Alasan Program Gratispol Tak Sepenuhnya Gratis, DPRD Kaltim Sebut Kapasitas Fiskal hingga Terbentur Regulasi

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Gratispol hingga Bantuan Seragam Sekolah untuk Pelajar

Baca Juga: DPRD Kaltim Desak Pemetaan Ormas Demi Stabilitas Jelang Pembangunan IKN Nusantara

Baca Juga: Job Fair Diikuti 675 Peserta, Pemkab Kukar Dorong Perusahaan Lakukan Rekrutmen Langsung dan Tekan Pengangguran

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

Baca Juga: Insiden Kebakaran di Hotel Atlet Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Perbaikan serta Perawatan Aset Bangunan Pemprov

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas RPJMD 2025–2029, Fraksi-Fraksi Soroti Arah Pembangunan dan Program Prioritas Lima Tahun ke Depan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Pemindahan ASN ke IKN, Komisi IV : Harus Dikaji Secara Matang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Komisi I DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru TPA

Di ranah Pemkot contohnya, Tiyo berpendapat untuk tenaga kerja asing (TKA) bisa dibatasi dan tidak masuk dulu. Kemudian, mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pertukaran tenaga kerja juga memungkinkan untuk boleh diberlakukan kembali.

"Seperti dulu kan ada yang ke Jepang. Saya tidak tahu kalau bicara Covid-19 hari ini. Mungkin ada kebijakan-kebijakan diplomatik yang bisa ditempuh, misalnya. Itu meningkatkan skill set dan mindset bagi tenaga kerja kita," pungkas politisi dari Fraksi Golkar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]