Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengelolaan APBD Kaltim selama masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi juga disoroti Pokja 30. Menurut Koordinator FH Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, Kaltim Berdaulat yang dibawa keduanya sejak 2018 belum tercapai. 

Buyung menyebut, capaian biasanya dimulai dengan rencana jangka menengah dan panjang. Namun menurutnya, rencana jangka menengah Isran-Hadi saja masih tidak cukup. Apalagi jangka panjang, tentu belum tercapai. 

"Selama periode 3,5 tahun itu, kami melihat pemprov mengalokasikan anggaran dihabiskan dengan belanja operasional," ujar Buyung. 

Belanja operasional yang dimaksud Buyung itu meliputi untuk gubernur, sekretariat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim. Sebagai contoh adalah perjalanan dinas luar. 

Diketahui, beberapa kali memang ada pejabat Pemprov Kaltim yang melaksanakan dinas ke luar kota bahkan luar negeri. Biaya keberangkatan itu mesti berasal dari APBD Kaltim, bukan untuk kepentingan rakyat Kaltim.  

"Jalan-jalan tersebut apa hasilnya untuk rakyat Kaltim? Pernah kah dilaporkan terbuka untuk publik? Ini tidak pernah dipublikasikan. Seharusnya warga Kaltim wajib mengetahuinya," tegas Buyung. 

Disinggung mengenai kenaikan APBD Perubahan Kaltim sebesar Rp 25,32 triliun, Buyung melihat angka itu dengan perhitungan pedagang. Alias, kenaikan APBD juga tak bisa serta-merta dikatakan positif. 

Menurutnya, hal tersebut justru jadi pertanyaan. Apakah kenaikan APBD Perubahan justru jadi hal positif untuk pembangunan Kaltim atau hanya ke pemerintah daerah saja. 

"Apabila perhitungan dagang, jika menerima APBD meningkat, harusnya publik itu merasakan pemerataan pembangunan," tandasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.