Kaltimtoday.co, Tenggarong - Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (14/04/2021). Kunker kali ini, dalam rangka membahas batas wilayah antara Kabupaten Kukar dan Kutai Barat (Kubar). Turut hadir Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar.

Ketua rombongan DPRD Kaltim, Masykur Sarmian mengatakan, selama ini belum ada kejelasan tapal batas wilayah antara Kukar dan Kubar. Sehingga persoalan ini jangan sampai berlarut-larut sebab menyangkut kedaulatan sebuah daerah yang berdampak pada ekonomi, politik dan keamanan. Terlebih, kini Kukar  sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

"Jangan sampai Kaltim yang damai dan aman diberikan penghormatan sebagai wilayah IKN, kedepannya terjadi masalah karena batas wilayah belum jelas," pesannya.

Oleh karena itu, lanjut Masykur, kordinasi bersama DPRD dan Pemerintah sangat diperlukan untuk mendapatkan data lalu disinkronkan bersama. Dirinya berharap, permasalahan tapal batas kedua daerah segera terselesaikan.

"Saya kira itu yang paling penting, terutama di Kecamatan Muara Muntai dan Bongan. Kedua daerah ini harus selesai," terangnya.

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

 

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

View this post on Instagram

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

Baca Juga: Tak Ingin Tergerus, Aktivis Harap Masyarakat Terus Lestarikan Bahasa Kutai di IKN

Baca Juga: Komunitas Adat Sempeket Benuaq Dingin Tementekng di Kubar Tuntut PT EBH Hentikan Kriminalisasi

Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun Secara Masif Mulai Tahun 2023

Baca Juga: Sidang Keliling Penerbitan Buku Nikah dan Dokumen Kependudukan, Wujud Kolaborasi Tiga Instansi di Kukar

 

Baca Juga: Otorita Bakal Fasilitasi Pengusaha Lokal Ambil Peran di Pembangunan IKN

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sekretaris Komisi I DRPD Kukar, Ahmad Jais pun membenarkan hal tersebut. Ada 5 Kecamatan di Kukar berbatasan dengan Kubar. Namun, yang paling krusial yakni wilayah Muara Muntai dan Bongan.

Pada intinya, lanjut Jais, ketika ada investor dan tanah bernilai ekonomis sehingga terjadi permasalahan itu. Ditambah lagi ada hak yang dimasukan dalam masalah adat setempat.

"Pada prinsipnya, masuk wilayah Kukar tapi mereka ditetapkan juga masuk Kubar. Sedangkan kepemilikan tanah banyak orang Kukar yang masuk. Itulah timbul masalahnya," ujarnya.

Politikus Golkar ini menambahkan, ada pemahman yang belum tuntas dikalangan masyarakat.

Masyarakat masih beranggapan, jika terbentuk kabupaten baru, maka Kukar akan dihapuskan. Untuk menagani hal ini, Jais mengatakan, perlunya pendekatan dari unsur pimpinan ke pihak-pihak terkait agar masalah tapal batas antar Kukar dan Kubar dapat segera terselesaikan.

"Jadi, tinggal dipanggil saja Camat Muara Muntai dan Bongan serta Desa terkait," tandasnya.

[SUP | NON]