Kaltimtoday.co, Tenggarong — Rencana penarikan bantuan puluhan hewan ternak sapi dari Kelompok Tani (Poktan) mendapat sorotan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mengatasi permasalahan dan mencarikan solusi, DPRD mengelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (26/9/2022).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi, didampingi Wakil Ketua III Siswo Cahyono dan Anggota dewan dapil III Suyono. Turut hadir lima Poktan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda, Bapenda dan perusahaan penyedia jasa.

Alif Turiadi mengungkapkan, RDP ini dalam rangka mencarikan solusi bantuan sapi yang sudah di distribusikan kepada petani. Dimana, akan terjadi penarikan lantaran rekanan belum mendapatkan bayaran dari dinas terkait.

Hal ini bermula pada 2021, penyedia jasa melakukan kontrak pengadaan bibit sapi sebanyak 232 ekor, yang berasal dari aspirasi beberapa anggota DPRD Kukar. Hanya saja sampai di Kukar sekitar 200 ekor, belum termasuk yang meninggal dan tidak memenuhi kriteria, sehingga yang diterima Distanak hanya 98.

"Persoalannya karena mengacu pada kontrak, maka dia (Distanak) tidak mau membayar. Tentu ini menjadi preseden yang buruk bagi kita, baik itu dinas maupun visi misi Bupati. Kami tidak berharap ini tidak terbayarkan karena pasti menjadi persoalan baru," ungkap politisi Fraksi Gerinda.

Sebagai dewan perwakilan rakyat, tentunya tidak setuju jika bantuan sapi ditarik kembali. Apalagi sapi sudah dipelihara berbulan-bulan, kemudian mau ditarik lagi tanpa adanya jaminan. Maka, dampaknya sangat merugikan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, hewan ternak sudah diusulkan dan diinginkan sejak lama oleh masyarakat. Sehingga DPRD turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

"DPRD Kukar pastikan sapi itu tidak ditarik. Kami tidak berani ambil resiko itu, kalau ditarik tentu implikasinya sangat besar. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang tidak mensejahterakan masyarakatnya. Itu tidak boleh terjadi," tuturnya.

Ada solusi yang ditawarkan Bappeda Kukar yakni bantuan yang diterima oleh pemerintah dijadikan utang. Nantinya akan dievaluasi dan dihitung-hitung nilainya, berapa yang akan dibayarkan kepada penyedia jasa. Harapannya, secepatnya utang dievaluasi oleh Inspektorat Kukar.

"Secepatnya. Yang penting proses utang ini bisa diselesaikan oleh dinas," tutupnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.