Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda menggelar rapat paripurna mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dalam rapat paripurna ini sejumlah fraksi memberikan sejumlah catatan kritis, kecuali dari fraksi Gerindra dan Nasdem.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Abdul Rofik mengatakan, seluruh fraksi menyetujui raperda disahkan menjadi perda, tapi banyak catatan dari masing-masing fraksi yang dibacakan saat rapat peripurna berlangsung.

Disebukan Rofik, misal dari Fraksi PDIP menyetujui Perda RPJMD tersebut, namun dengan catatan, bahwa pelaksanaan dan penyerapan APBD Samarinda harus berdasarkan prinsip efektifitas. Sehingga kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengedepankan kualitas belanja yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mereka juga mengusulkan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia, atasi banjir, pengerukan sampah di Sungai Karang Mumus, penanganan Covid-19, dan meningkatakan ekonomi kerakyatan,” kata Abdul Rofik.

Sementara Fraksi Golkar meminta agar Wali Kota Samarinda Andi Harun minta agar perda yang disahkan disesuaikan dengan Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Fraksi Golkar mengusulkan agar raperda dapat mewujudkan tatanan birokrasi yang transparansi, akuntabilitas, responsif, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perda itu pun diminta disosialisasikan kepada masyarakat,” kata Rofik.

Selanjutnya diungkapkan Rofik, Fraksi PKS mengharapkan RPJMD ini terintergrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan diminta diimplementasi.

Sedangkan Fraksi Demokrat meminta kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun agar RPJMD 2021-2026 terintegrasi dengan program strategis pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga sinergitas dalam meningkatkan pembangunan terkoordinasi secara merata.

“Kalau Fraksi Gerindra dan Nasdem menyetujui, tapi tidak memberikan catatat khusus terhadap Perda RPJMD Samarinda 2021-2026,” sebut Rofik.

Lalu Fraksi PAN, Rofik menyebutkan mereka minta Andi Harun fokus memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, menuntaskan masalah sosial, dan kesehatan. Perlu kajian mendalam menentukan srategi dan arah kebijakan yang berkenaan dengan perubahan RPJMD 2021-2026 tersebut.

“Mereka mendorong agar RPJMD ini tetap konsisten berpedoman pada visi misi berdasarkan janji poltik wali kota dan wakil wali kota,” sebutnya,

Namun, catatan menarik yang dibacakan oleh Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rofik mengutip pandangan dari Fraksi Kebangkitan Pembangunan (PKB-PPP) bahwa jangan sekali-kali ada dusta karena itu sangat berbahaya.

Fraksi Kebangkitan Pembangunan meminta visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih tidak hanya menjadi jargon pada saat Pilkada saja, tapi harus diimplementasikan dalam program-program nyata yang dapat dirasakan warga Samarinda.

“Kutipan yang saya baca itu, sedikit menyingung Andi Harun. Sehingga menimbulkan salah paham, diantara kami, disebabkan ada bahasa itu dalam catatan teman-teman fraksi PKB-PPP," ujar Rofik.

Dari pernyataan tersebut, Rofik mengaku tidak mengetahui maksud yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Pembangunan. Catatan itu, mungkin ditafsirkan Andi Harun bahwa seolah-olah tidak ada kepercayaan dan menohok terhadap kepemimpinan wali kota Samarinda yang baru.

“Teman-teman wartawan banyak yang bertanya kepada saya atas pernyataan itu, tapi saya tidak mengerti dan tidak berhak menafsirkan maksud teman-teman fraksi PKB-PPP. Silakan bertanya kepada fraksi yang bersangkutan. Mereka lebih mengetahui pernyataannya,” tutup Rofik.

[SDH | TOS | ADV]