PROKOM KUKAR

Senjata Ekonomi Rakyat: Kredit Kukar Idaman Tanpa Bunga, Plafon Ditingkatkan hingga Rp 500 Juta

Kaltim Today
29 Oktober 2025 09:41
Senjata Ekonomi Rakyat: Kredit Kukar Idaman Tanpa Bunga, Plafon Ditingkatkan hingga Rp 500 Juta
Infografik 3: Senjata Ekonomi Rakyat: Kredit Kukar Idaman Tanpa Bunga, Plafon Ditingkatkan hingga Rp 500 Juta.

TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan lewat program Kredit Kukar Idaman (KKI). Program permodalan tanpa bunga ini kini mengalami peningkatan plafon pinjaman hingga Rp500 juta per usaha, atau naik lima kali lipat dari skema sebelumnya yang hanya Rp100 juta.

Langkah ini menjadi strategi Pemkab Kukar dalam memperkuat ekonomi nonoekstraktif dengan membuka akses pembiayaan yang mudah bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sekaligus melawan praktik rentenir di daerah.

“Harapannya, program petani naik kelas, nelayan naik kelas, dan UMKM naik kelas bisa semakin nyata,” ujar Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, Senin (20/10/2025).

Program KKI dirancang agar mudah diakses. Pemohon cukup memiliki KTP Kutai Kartanegara dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diurus secara digital melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kukar juga mendapat dukungan penuh dari Bankaltimtara, di mana pemerintah daerah menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan kepemilikan sekitar 7 persen.

Berdasarkan data per September 2025, total penyaluran KKI mencapai Rp36–37 miliar dengan 1.800 debitur penerima manfaat.

Tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) tercatat di bawah 2,5 persen, menunjukkan kualitas penyaluran yang relatif sehat.

Untuk memperkuat likuiditas program, Pemkab Kukar juga menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp21 miliar tahun depan, yang akan diambil dari dividen hasil kepemilikan saham di Bankaltimtara.

Pemkab Kukar menargetkan agar KKI menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi rakyat di sektor nonpertambangan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses permodalan produktif, mendorong tumbuhnya wirausaha baru, dan memastikan pelaku ekonomi lokal bisa naik kelas.

“Ini bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap pelaku ekonomi rakyat,” kata Aulia. “Tidak hanya menyalurkan pinjaman, tapi juga membuka ruang kemitraan dan pembinaan agar usaha mereka berkelanjutan.”

[TOS | ADV PROKOM KUKAR]



Berita Lainnya