Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Gelar Buka Puasa Bersama, PKB Bontang Perkuat Konsolidasi

 

Baca Juga: Dari Transparansi Data dan Fakta hingga Gaya Komunikasi, Winardi Beberkan Blunder PT EUP di Kasus Dugaan Pencemaran Laut

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Warga dan Urai Antrean BBM, Pertamina Berencana Tambah Dua SPBU Baru di Bontang

Baca Juga: PT EUP Bantah Dugaan Limbah Jadi Penyebab Ribuan Ikan Mati di Bontang, Sebut Faktor Arus hingga Sabotase

View this post on Instagram

Baca Juga: Tingkatkan Investasi Bontang, Kemudahan Perizinan Hingga Inovasi Promosi Jadi Kunci

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Kaji Pembangunan Pelabuhan Logistik untuk Tingkatkan Investasi Maritim

Baca Juga: Kematian Ribuan Ikan di Bontang Diduga akibat Limbah, Winardi Desak Tindakan Serius

Baca Juga: Ribuan Ikan Diduga Mati akibat Paparan Limbah, Pemkot Bontang Minta DLH Kaltim Segera Periksa dan Uji Lab

Baca Juga: Ribuan Ikan di Perairan Bontang Lestari Mati Diduga Terpapar Limbah Perusahaan, Nelayan Desak Pemerintah Ambil Sikap

Baca Juga: Investasi di Bontang Meningkat, Wali Kota Dorong SDM Lokal Lebih Kompetitif

Baca Juga: Permudah Orangtua dan Calon Peserta Didik, Disdikbud Bontang Pusatkan SPMB Murid Difabel di Gedung Autis Center

Baca Juga: Sebanyak 615 Orang di Kukar Jadi Penerima Manfaat Bantuan Sosial 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Kota Bontang: Inovasi Pelayanan di Pasar yang Mempermudah Perizinan

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]