Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Luncurkan TERA, Layanan WhatsApp untuk Informasi Perizinan

 

Baca Juga: PRISMA Digitalisasi Layanan MPP Bontang, Dorong Akurasi Data Pelayanan Publik

Baca Juga: Mangsa Ternak Warga, Disdamkartan Bontang Evakuasi Ular Piton di Jalan Pattimura

Baca Juga: Lewat Identitas Visual Baru, Instagram MPP Bontang Kini Lebih Rapi dan Komunikatif

View this post on Instagram

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Gelar Bimtek Sosialisasi LKPM, Dorong Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kenaikan Investasi

Baca Juga: Butuh Ambulans, Petugas Disdamkartan Bantu Antara Pasien Buat Kontrol ke RSUD Taman Husada

Baca Juga: Tim Rescue 3 Disdamkartan Evakuasi Ular Piton di Bontang Lestari 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Selasa, 25 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Evakuasi Lebah di Plafon Salah Satu Rumah Warga 

Baca Juga: Buaya Serang Anak di Tanjung Limau, Korban Alami 18 Jahitan

Baca Juga: GOR Taman Prestasi Dikaji untuk Kerja Sama Pengelolaan, DPMPTSP Hanya Fokus Perizinan

Baca Juga: Dugaan Korsleting Listrik, Ruko Megah Jaya Kramik Nyaris Ludes Terbakar

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 24 November 2025

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]