Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Pemkot Bontang Salurkan Cadangan Pangan untuk 30 Keluarga Miskin Rentan

 

Baca Juga: Dorong Transaksi Non-Tunai dan Transparansi Belanja di Lingkungan Pemkot Bontang, Wali Kota Neni Luncurkan Kartu Kredit Indonesia

Baca Juga: Kota Industri, Wali Kota Neni Ingatkan Damkar Bontang Pahami Mitigasi Bahaya Pabrik

Baca Juga: Pemprov Kaltim Salurkan Bansos di UMKM Festival 2025, Fokus pada Kelompok Rentan

View this post on Instagram

Baca Juga: Apresiasi Keberanian dan Dedikasi Personel Disdamkartan Bontang, Wali Kota Neni Tegaskan Tidak Ada Pemutusan Kerja

Baca Juga: Ribuan Dana Bansos Gagal Cair akibat Salah Nama, DPR Minta Audit Total

Baca Juga: Usai Insiden di Beras Basah, Pemkot Bontang Rencana Siapkan Ambulans Laut

Baca Juga: Siapkan Penataan Pulau Beras Basah, Pemkot Bontang Libatkan Warga Lokal

Baca Juga: Pos Jaga di Guntung Rampung, Disdamkartan Bontang Bakal Tambah 28 Personel Baru

Baca Juga: Tausiah Reni Murni Iringi Launching Program Tengok Tetangga MAN Bontang

Baca Juga: Bangun Empati dan Kepedulian Sosial Pelajar, Pemkot dan MAN Bontang Luncurkan Program 'Tengok Tetangga'

Baca Juga: Mahasiswa Unijaya Siap Tempuh Jalur Hukum Bila Kampus Abaikan Hak Mereka

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Unijaya Bontang Resmi Ditutup, Mahasiswa Tuntut Kampus Kembalikan Uang Yudisium dan Wisuda

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]