Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Turnamen Minisoccer HUT ke-62 Golkar di Bontang Tuntas, Belimbing dan Berseri FC Raih Gelar Juara

 

Baca Juga: HUT ke-62 Golkar, DPD II Bontang Santuni 30 Anak Yatim dan Bagikan 100 Paket Sembako

Baca Juga: Antusiasme Warga Tinggi, Golkar Bontang Salurkan 1.300 Paket Sembako Murah

Baca Juga: Semarak HUT ke-62 Golkar, Turnamen Minisoccer Galanita Jadi Ajang Silaturahmi Warga Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Cara Daftar Bansos 2026 Lewat Portal Perlinsos Digital agar Dapat PKH dan BPNT

Baca Juga: Amankan Aset Infrastruktur Listrik, PLN UIP KLT Terima 11 Sertifikat Tanah di Bontang

Baca Juga: Bazar Murah, Turnamen Minisoccer hingga Lari Meriahkan HUT ke-62 Golkar di Bontang

Baca Juga: Data Bansos Tak Muncul di Cek Bansos Kemensos? Ini 5 Langkah Solusinya

Baca Juga: Perkuat Fasilitas Olahraga, Lapangan MAN Bontang Rampung Dibenahi

Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Ralat Desil DTSEN Lewat Aplikasi Cek Bansos Kemensos Agat Berpotensi Dapat Bansos

Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Daftar Mandiri Bansos PKH dan BPNT 2026 Lewat Perlinsos Digital  

Baca Juga: Bansos Tak Tepat Sasaran? Ini Panduan Lengkap Mengajukan Sanggah di Portal Perlinsos Digital

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Kategori Desil DTSEN Penerima Bansos Rp 600.000 dan PBI-JK 2026

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]