Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Purna Tugas, Sekda Aji Erlynawaty Dikenang Usman sebagai Sekda Terbaik Bontang

 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 3 November 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Lahan di Kuburan Pisangan

Baca Juga: DPD Gelora Bontang Meriahkan HUT ke-6 dengan Lomba Video dan Pasar Murah

View this post on Instagram

Baca Juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung Dibahas, DPRD Kukar Siap Sahkan

Baca Juga: Petugas Damkar Bontang Selamatkan Warga yang Jarinya Tersangkut Alat Perasan Jeruk

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Terus Perkuat Peran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

Baca Juga: Pupuk Kaltim Kirim 4.650 Ton Pupuk Bersubsidi ke Sumbawa, Harga Turun 20 Persen

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 1 November 2025

Baca Juga: Pemkot Bontang Sebut "Seni Sana Sini" Garapan PKT Jadi Ruang Penting Jaga Budaya dan Kesenian Lokal

Baca Juga: Perkuat Respons Darurat, BPBD Bontang Lengkapi Kelurahan dengan Peralatan Tanggap Bencana

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Luncurkan “Tim Medis Damkar” untuk Perkuat Respons Darurat

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dari Kebakaran hingga Evakuasi Warga, Damkar Bontang Tangani 100 Kejadian Sepanjang Oktober 2025

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]