Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Pemkot Bontang Teken MoU dengan Universitas Langlangbuana, Mahasiswa Unijaya Bisa Transfer Tanpa Biaya Pendaftaran

 

Baca Juga: Demi Ramaikan Pasar Taman Rawa Indah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni Siap Ngantor di Pasar Setiap Pekan

Baca Juga: Bontang Kebagian Rumah Subsidi, Cicilan Rp500 Ribu per Bulan, Durasi 20 Tahun

Baca Juga: SPMB 2025 Dimulai, Arfian Arsyad Ingatkan Sistem Berjalan Adil dan Transparan

View this post on Instagram

Baca Juga: Dukung UMKM, Pemkot Bontang dan Bankaltimtara Sediakan Kredit Lunak Tanpa Bunga

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi, MAN Bontang Selenggarakan Pelatihan Deep Learning 2025

Baca Juga: Jalan Soekarno-Hatta Bontang Mulai Diperbaiki, Pemprov Kucurkan Dana Rp2 Miliar

Baca Juga: Belum Lama Dipasang Tiang Bollard Jalan Ahmad Yani Sudah Goyang, Sahib Ingatkan PUPR Kejar Pertanggungjawaban Kontraktor

Baca Juga: Apresiasi Rencana Pendirian Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia, Winardi Ingatkan Komitmen Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pengusaha Lokal

Baca Juga: Wawali Agus Tegaskan Larang Praktik Penahanan Ijazah, Sekolah yang Ngeyel akan Didatangi Petugas

Baca Juga: Pemkot Pastikan Tak Ada Pekerja Anak di Bontang

Baca Juga: Bukan Cuma Iklan, Kegiatan Disponsori Rokok Juga Dilarang di Bontang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Neni Moerniaeni Optimis Bontang Naik Peringkat dalam Penilaian Kota Layak Anak 2025

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]