Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

 

Baca Juga: Dispoparekraf Bontang Berencana Tarik Retribusi di Lapangan Bessai Berinta, Winardi: Bagaimana 'Rumusnya' Fasum Diterapkan Retribusi?

Baca Juga: Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Dinsos Kaltim Bakal Salurkan Bansos untuk 1.500 KPM di 2025

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Serukan Kepedulian Kolektif untuk Perangi Narkotika 

View this post on Instagram

Baca Juga: Dua Polisi di Bontang Alami Luka Parah Usai Ditabrak Pelaku Curanmor

Baca Juga: KPU Resmi Tetapkan Neni-Agus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Terpilih Periode 2025-2030

Baca Juga: Dinilai Tidak Efektif, Agus Haris Dorong Forum CSR Fokus pada Isu Kesejahteraan Warga

Baca Juga: Trotoar Ketinggian hingga Paving Rapuh, Alfin Rausan Fikry Soroti Proyek Rp7 Miliar Pemkot Bontang

Baca Juga: Alfin Sebut Perencanaan Proyek Pemkot Bontang Banyak Asal-asalan

Baca Juga: Sahib Sebut Tugu PKK Bontang Jelek, Bahkan Layak Dibongkar

Baca Juga: Cak Imin Imbau Masyarakat Laporkan Orang Kaya Penerima Bansos

Baca Juga: Sebut Kemiskinan Ekstrem Bisa Tuntas dalam 30 Hari, Agus Haris Tuntut Partisipasi Aktif Perusahaan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Neni-Agus Bidik Nol Kemiskinan Ekstrem dalam 100 Hari Pertama Kepemimpinan

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]