Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Jalan Rusak Hambat Perdagangan dan Mobilitas Warga di Poros Bontang–Sangatta 

 

Baca Juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, Andi Harun: Prosesnya Masih Panjang

Baca Juga: Kolaborasi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatra, Pemuda Pancasila-Forum Anak Bontang Kumpulkan Rp14,4 Juta

Baca Juga: Cara Cek BLT Kesra Rp 900.000 yang Tak Kunjung Cair, Lewat Aplikasi dan Situs Resmi Kemensos

View this post on Instagram

Baca Juga: Shemmy Gandeng DP3AKB Bahas Ketahanan Keluarga dan Isu Kekerasan dalam Sosialisasi Perda di Bontang

Baca Juga: Bantu Korban Bencana Sumatra, MPC Pemuda Pancasila Bontang Galang Donasi Kemanusiaan

Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Gerindra Bontang Disambut Antusias Warga, Donasi Capai Rp30 Juta

Baca Juga: Damkar Bontang Berhasil Evakuasi Kunci Mobil yang Tertinggal di Dalam Kendaraan

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Dua Laporan Evakuasi Ular di Hari yang Sama

Baca Juga: BPBD Bontang Tegaskan Pentingnya Life Jacket, Siapkan Sidak Kapal Wisata dan Nelayan

Baca Juga: BPBD Bontang Siagakan Personel Amankan Open Race Ketinting di Selambai

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Korsleting Listrik di Loktuan, Penanganan Cepat Cegah Potensi Kebakaran

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Bontang Jadi Sentra Industri Pengalengan Ikan

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]