Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Pastikan Nyalon Lagi, Najirah Ambil Formulir di PDIP

 

Baca Juga: Kata Aswar Mengenai Sosok Neni Moerniaeni: Pekerja Keras dan Kreatif Mengelola APBD

Baca Juga: Bontang Perketat Aturan Reklame Rokok Demi Predikat Kota Ramah Anak Utama

Baca Juga: Kuota Haji Bontang 2024 Turun, Simak Penjelasan dan Jadwal Keberangkatan Kloter 16

View this post on Instagram

Baca Juga: Pelaku Pengetap Pertalite di Bontang Diamankan Polisi, Terancam 6 Tahun Penjara

Baca Juga: Kembalikan Formulir Pakai Sedan Kuning, Aswar Mantap Daftar Bacalon Wakil Wali Kota Bontang di Golkar

Baca Juga: Berbondong-bondong Ambil Formulir di Golkar, Muslimin: Elektabilitas Golkar Sudah Terbukti

Baca Juga: Ambil Formulir di Golkar, Aswar Mantap Hadapi Pilkada Bontang 2024

Baca Juga: Atasi Antrean Panjang akibat Sistem Bermasalah, PDAM Bontang Perpanjang Pembayaran

Baca Juga: Siap Maju Pilkada Bontang, Bakhtiar Wakkang Mendaftar di 3 Parpol

Baca Juga: Nyaris 3 Ribu Wisatawan Padati Pulau Beras Basah Saat Liburan Idulfitri

Baca Juga: Kronologi Meninggalnya Wisatawan Asal Samarinda Saat Berlibur ke Pulau Beras Basah di Bontang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Intens Bangun Komunikasi Politik Jelang Pilkada Bontang, Aswar Merapat ke Neni Moerniaeni

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]