Kaltimtoday.co, Bontang – Permukiman di atas laut yang berada di perairan Kota Bontang seperti di Selambai Loktuan dan Bontang Kuala juga diberikan hak atas tanah. Namun, jaminan hak atas tanah yang diberikan itu dengan jangka waktu, bukan hak milik. 

Hal tersebut yang disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang Irwansyah saat menghadiri acara Webinar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dengan tema Permasalahan Pemberian Hak Atas Tanah di Perairan Laut yang di Command Center, Rabu (30/3/2022).

Dijelaskannya, pemberian hak atas tanah terhadap ruang baik di daratan maupun lautan sudah terbagi. Seperti di kawasan hutan yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk kawasan laut kewenangannya pada Kementerian Kelautan, sedangkan di daratan kewenangannya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kaitannya dengan sertifikat hak atas tanah yang ada di Bontang, Irwansyah mengatakan sudah diberikan melalui program Presiden Joko Widodo Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Selambai dan Bontang Kuala.

Baca Juga: Promosikan Gaya Hidup Sehat dan Produktif Melalui Olahraga, Shemmy Inisiasi Turnamen Pickleball Berseri

 

Baca Juga: Gelar Sosper Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Sampaikan Pentingnya Awasi Penggunaan Medsos dan Gawai ke Anak

Baca Juga: Finalisasi PDSS Rampung, Murid SMK Negeri 1 Bontang Akhirnya Bisa Daftar Perguruan Tinggi Jalur SNBP

Baca Juga: DPR Tegaskan Pupuk Kaltim Tak Lagi Miliki Kewajiban atas Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya

View this post on Instagram

Baca Juga: Sekolah Gagal Finalisasi PDSS, Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Bontang Terancam Tak Bisa Masuk Universitas Jalur SNBP

Baca Juga: Bontang Dorong Investasi Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Tawarkan Sektor Unggulan

Baca Juga: Upaya Dukung Kemandirian Industri Nasional, Pupuk Kaltim Bangun Pabrik Soda Ash Pertama di Bontang

Baca Juga: Tak Ada Sengketa Hasil Pemilihan di MK, Neni-Agus Berpeluang Dilantik Lebih Awal

Baca Juga: Ketua Komisi B Bontang Sebut Lapangan Bessai Berinta Belum Layak Ditarik Retribusi

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: Dispoparekraf Bontang Berencana Tarik Retribusi di Lapangan Bessai Berinta, Winardi: Bagaimana 'Rumusnya' Fasum Diterapkan Retribusi?

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Serukan Kepedulian Kolektif untuk Perangi Narkotika 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kepala Kampung Pilanjau Enggan Bertanda Tangan di Sertifikat Hak Milik Warga, Penerbitan jadi Terhambat

“Ini dilihat dari sisi sejarah. Yang menempati di pesisir mungkin lebih tua dari kita, maka dilihat dari sisi jaminan hak atas tanahnya perlu ada ketenangan bagi mereka,” terang Irwansyah.

Sehingga, lanjutnya, saat program PTSL diluncurkan, warga yang bermukim di Selambai dan Bontang Kuala juga diberikan hak atas tanah. Tapi pemberian hak atas tanah di dua lokasi tersebut, diberikan dengan jangka waktu bukan hak milik. Selain itu, objek yang diberikan sertifikat itu murni yang ada bangunan eksistingnya.

“Lebih dari pada itu, tidak kami berikan. Murni yang sudah berdiri bangunan di atas perairan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa BPN belum menyentuh pulau-pulau seperti Malahing, Gusung, Selangan dan Tihi-Tihi. Karena pihaknya hanya berkaitan akses langsung dengan daratan. 

“Kalau untuk pulau-pulau terkecil, belum kami lakukan pendaftaran tanah. Kalau dilakukan pendaftaran di atas tanah, tapi bagian objek-objek di atasnya, bukan satu pulau dimiliki seseorang,”pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.