Kaltimtoday.co, Bontang – Permukiman di atas laut yang berada di perairan Kota Bontang seperti di Selambai Loktuan dan Bontang Kuala juga diberikan hak atas tanah. Namun, jaminan hak atas tanah yang diberikan itu dengan jangka waktu, bukan hak milik. 

Hal tersebut yang disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang Irwansyah saat menghadiri acara Webinar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dengan tema Permasalahan Pemberian Hak Atas Tanah di Perairan Laut yang di Command Center, Rabu (30/3/2022).

Dijelaskannya, pemberian hak atas tanah terhadap ruang baik di daratan maupun lautan sudah terbagi. Seperti di kawasan hutan yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk kawasan laut kewenangannya pada Kementerian Kelautan, sedangkan di daratan kewenangannya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kaitannya dengan sertifikat hak atas tanah yang ada di Bontang, Irwansyah mengatakan sudah diberikan melalui program Presiden Joko Widodo Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Selambai dan Bontang Kuala.

Baca Juga: 100 Hari Pertama Neni-Agus: Fokus Realisasikan Visi-Misi dan Program Kerja Prioritas

 

Baca Juga: Reses di Bontang, Senator DPD RI Sofyan Hasdam Dicurhati Guru Swasta

Baca Juga: Sofyan Sebut Lobi Bappenas Bantu Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Lingkar

Baca Juga: Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar

Baca Juga: Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah

Baca Juga: Gelar Silaturahmi, IKA Unhas Pertegas Komitmen Mengawal Pembangunan Bontang

Baca Juga: ASN Pemkot Bontang di Kelurahan Gunung Telihan Positif Narkoba, BNN Lakukan Assesment

Baca Juga: Raih Dua Emas, Bontang Juara Umum Para-Catur Peparpeda I/2024

Baca Juga: Sofyan Hasdam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Bontang-Kutim

Baca Juga: Lanjutkan Aksi di Jakarta, Mantan Karyawan PKT Ancam Laporkan Masalah Pensiun ke DPR dan Presiden

Baca Juga: Rayakan HUT Ke-47, Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp15,3 Miliar untuk Warga Bontang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Siapkan Jurnalis Sekolah yang Andal, SMAN 3 Bontang Gelar Pelatihan Student Journalist

“Ini dilihat dari sisi sejarah. Yang menempati di pesisir mungkin lebih tua dari kita, maka dilihat dari sisi jaminan hak atas tanahnya perlu ada ketenangan bagi mereka,” terang Irwansyah.

Sehingga, lanjutnya, saat program PTSL diluncurkan, warga yang bermukim di Selambai dan Bontang Kuala juga diberikan hak atas tanah. Tapi pemberian hak atas tanah di dua lokasi tersebut, diberikan dengan jangka waktu bukan hak milik. Selain itu, objek yang diberikan sertifikat itu murni yang ada bangunan eksistingnya.

“Lebih dari pada itu, tidak kami berikan. Murni yang sudah berdiri bangunan di atas perairan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa BPN belum menyentuh pulau-pulau seperti Malahing, Gusung, Selangan dan Tihi-Tihi. Karena pihaknya hanya berkaitan akses langsung dengan daratan. 

“Kalau untuk pulau-pulau terkecil, belum kami lakukan pendaftaran tanah. Kalau dilakukan pendaftaran di atas tanah, tapi bagian objek-objek di atasnya, bukan satu pulau dimiliki seseorang,”pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.