Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu juga angkat bicara soal hasil pembahasan musyawarah tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada sejumlah poin prioritas pembangunan untuk Kaltim. Salah satunya penguatan koneksi antar daerah dan IKN. Namun, Bahar berpendapat bahwa hasil Musrenbang Kaltim tak tepat jika berpaku pada pembangunan IKN.

"IKN itu kan otoritas sendiri dan itu diurus pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Kita harus fokuskan kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan tahapan dari Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, kota, lalu ke provinsi," ungkap Bahar pada Jumat (23/4/2021) lalu.

Politisi dari Fraksi PAN itu berharap, apa yang jadi skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar rakyat. Menurut Bahar, pembangunan IKN mempunyai otoritas sendiri dari pemerintah pusat.

"Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain," tambahnya.

Baca Juga: Gubernur Kaltim dan Otorita IKN Dorong Pembangunan Lapangan Golf Dekat Istana untuk Tarik Investor

 

Baca Juga: Desa Loa Janan Ulu Gelar Musrenbangdes, Infrastruktur Jadi Usulan Prioritas Warga

Baca Juga: Pembangunan Kukar Gunakan Skala Prioritas, Musrenbang Jadi Acuan Utama Tentukan Proyek Daerah

Baca Juga: IKN Pecahkan Rekor MURI, 1.486 Warga Tanam Kopi Liberika di DAS Sanggai

Baca Juga: Rahmat Dermawan Minta Kepastian Pembangunan Kukar di Kawasan IKN

View this post on Instagram

Baca Juga: Pasca Kebakaran Hunian IKN, Wagub Seno Aji Peringati Pekerja yang Merokok Sembarangan 

Baca Juga: IKN dan Dinas Perkebunan Kaltim Dorong Kopi Liberika Jadi Komoditas Unggulan Nusantara

Baca Juga: Kebakaran Hunian Pekerja IKN Tower 14, Penyebab Masih Diselidiki

Baca Juga: Desa Ponoragan Gelar Musrenbang, Fokuskan Perencanaan Pembangunan 2026–2027

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: IKN 2028: Ujian Legitimasi dan Panggung Politik

Baca Juga: Wagub Kaltim Sampaikan Presiden RI Teken Perpres Ibu Kota Politik 2028 di IKN

 

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Target-target pembangunan yang diinginkan Pemprov Kaltim pun dinilai masih banyak yang belum tercapai. Contohnya, sejumlah fasilitas gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak, sampai masalah sektor pertanian.

"Masalah jalan provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPJ tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun," beber Bahar.

Pengembangan sektor jalan-jalan pertanian rakyat dan jalan provinsi sudah jelas tertera di RPJMD. Menurutnya, hal tersebut sudah sejak lama menjadi komitmen Pemprov.

Dia pun meminta Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD bisa fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dibarengi tahapan yang sesuai berdasar kepada usulan rakyat pula. Jangan sampai ada usulan yang hilang tiba-tiba.

"Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan kabupaten dan kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ," tandas Bahar.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]