Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu juga angkat bicara soal hasil pembahasan musyawarah tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada sejumlah poin prioritas pembangunan untuk Kaltim. Salah satunya penguatan koneksi antar daerah dan IKN. Namun, Bahar berpendapat bahwa hasil Musrenbang Kaltim tak tepat jika berpaku pada pembangunan IKN.

"IKN itu kan otoritas sendiri dan itu diurus pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Kita harus fokuskan kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan tahapan dari Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, kota, lalu ke provinsi," ungkap Bahar pada Jumat (23/4/2021) lalu.

Politisi dari Fraksi PAN itu berharap, apa yang jadi skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar rakyat. Menurut Bahar, pembangunan IKN mempunyai otoritas sendiri dari pemerintah pusat.

"Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain," tambahnya.

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

 

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya

Baca Juga: ASN Terus Menanti Kepastian Jadwal Pindah Ke IKN

Baca Juga: Target Baru Presiden Prabowo untuk IKN: Mulai Berkantor dan Pindahkan ASN 17 Agustus 2028

Baca Juga: Masjid Negara IKN Siap Digunakan untuk Salat Idulfitri 2025, Kapasitas Capai 60.000 Jemaah

View this post on Instagram

Baca Juga: Sudah Serap Anggaran Rp 836 Miliar, Bendungan Sepaku Semoi Belum BIsa Suplai Air ke IKN

Baca Juga: OIKN Jelaskan Penyebab dan Upaya Penanganan Banjir di Sepaku

Baca Juga: Desa Loh Sumber Dorong Regenerasi Petani Muda untuk Hadapi Persaingan Era IKN

Baca Juga: Wandi Sebut Dapil IV Siap Jadi Penyangga Pangan Utama untuk IKN

Baca Juga: AHY Dorong Pengusaha Kadin Berperan dalam Pembangunan IKN

Baca Juga: Banjir Rendam Wilayah Sekitar IKN di Sepaku, Ratusan Rumah dan Jiwa Terkena Dampak

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Produk Hortikultura untuk IKN Berstandar Prima Tiga

 

Baca Juga: Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Target-target pembangunan yang diinginkan Pemprov Kaltim pun dinilai masih banyak yang belum tercapai. Contohnya, sejumlah fasilitas gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak, sampai masalah sektor pertanian.

"Masalah jalan provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPJ tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun," beber Bahar.

Pengembangan sektor jalan-jalan pertanian rakyat dan jalan provinsi sudah jelas tertera di RPJMD. Menurutnya, hal tersebut sudah sejak lama menjadi komitmen Pemprov.

Dia pun meminta Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD bisa fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dibarengi tahapan yang sesuai berdasar kepada usulan rakyat pula. Jangan sampai ada usulan yang hilang tiba-tiba.

"Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan kabupaten dan kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ," tandas Bahar.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]