Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu juga angkat bicara soal hasil pembahasan musyawarah tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada sejumlah poin prioritas pembangunan untuk Kaltim. Salah satunya penguatan koneksi antar daerah dan IKN. Namun, Bahar berpendapat bahwa hasil Musrenbang Kaltim tak tepat jika berpaku pada pembangunan IKN.

"IKN itu kan otoritas sendiri dan itu diurus pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Kita harus fokuskan kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan tahapan dari Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, kota, lalu ke provinsi," ungkap Bahar pada Jumat (23/4/2021) lalu.

Politisi dari Fraksi PAN itu berharap, apa yang jadi skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar rakyat. Menurut Bahar, pembangunan IKN mempunyai otoritas sendiri dari pemerintah pusat.

"Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain," tambahnya.

Baca Juga: Sambut IKN, Disnakertrans Kaltim Siapkan Tenaga Kerja Lokal Kompeten

 

Baca Juga: Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp4,3 Triliun, Digunakan untuk Bangun Istana, Rusun ASN, dan Infrastruktur Lainnya

Baca Juga: Wamen LHK ke UNMUL, Ajak Mahasiswa Ambil Peran dalam Transformasi Hutan Hujan Tropis di IKN

Baca Juga: Kemenkes Butuh 5.500 Tenaga Kesehatan untuk 4 Rumah Sakit Baru, Salah Satunya IKN

Baca Juga: 2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, AHY Sebut Presiden Minta Penyelesaian Humanis

View this post on Instagram

Baca Juga: OIKN Bidik Investor Teknologi Ramah Lingkungan di Hannover Messe 2024 untuk Ibu Kota Baru

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

Baca Juga: Syarat ASN pindah ke IKN: Literasi Digital, Multitasking, dan Nilai Berakhlak

Baca Juga: Cerita Warga Kaltim Tetap Pilih Merantau ke Jakarta untuk Tingkatkan Keterampilan Meski Sudah Ada IKN

Baca Juga: Terusir dari Kampung Sendiri: Nasib Warga Pemaluan di IKN

Baca Juga: Siap Hadapi Gelombang Urbanisasi Ibu Kota Baru, Pemkot Samarinda Perketat Pencatatan Pendatang Baru

Baca Juga: Bahaya Debu IKN, DPRD PPU Minta Pemerintah Bersinergi Cegah ISPA

 

Baca Juga: Pemerintah Bakal Pilih Kota Percontohan Rendah Emisi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Target-target pembangunan yang diinginkan Pemprov Kaltim pun dinilai masih banyak yang belum tercapai. Contohnya, sejumlah fasilitas gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak, sampai masalah sektor pertanian.

"Masalah jalan provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPJ tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun," beber Bahar.

Pengembangan sektor jalan-jalan pertanian rakyat dan jalan provinsi sudah jelas tertera di RPJMD. Menurutnya, hal tersebut sudah sejak lama menjadi komitmen Pemprov.

Dia pun meminta Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD bisa fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dibarengi tahapan yang sesuai berdasar kepada usulan rakyat pula. Jangan sampai ada usulan yang hilang tiba-tiba.

"Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan kabupaten dan kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ," tandas Bahar.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]