Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu juga angkat bicara soal hasil pembahasan musyawarah tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada sejumlah poin prioritas pembangunan untuk Kaltim. Salah satunya penguatan koneksi antar daerah dan IKN. Namun, Bahar berpendapat bahwa hasil Musrenbang Kaltim tak tepat jika berpaku pada pembangunan IKN.

"IKN itu kan otoritas sendiri dan itu diurus pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Kita harus fokuskan kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan tahapan dari Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, kota, lalu ke provinsi," ungkap Bahar pada Jumat (23/4/2021) lalu.

Politisi dari Fraksi PAN itu berharap, apa yang jadi skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar rakyat. Menurut Bahar, pembangunan IKN mempunyai otoritas sendiri dari pemerintah pusat.

"Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain," tambahnya.

Baca Juga: Dinilai Janggal, PUPR Rincikan Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Senilai Rp55 Miliar

 

Baca Juga: Aliansi Mahasiswa dan Warga Telemow Gelar Aksi di DPRD PPU, Tuntut Penolakan RUU Polri dan Pembebasan Warga

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Tanah di Desa Telemow Memanas, Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas

Baca Juga: Andi Satya Tanggapi Positif Gelombang Aksi Massa di DPRD Kaltim, Sebut Publik Berhak Sampaikan Pendapat di Muka Umum

Baca Juga: Sakit dan Dibatasi Bertemu Keluarga, Warga Telemow Minta Perlakuan Adil, JPU: Tunggu Keputusan Hakim

View this post on Instagram

Baca Juga: Dituding Kaburkan Jadwal Sidang Perkara Tanah di Desa Telemow, JPU Berikan Keterangan dan Tegaskan Kewenangan Hakim

Baca Juga: Sempat Diwarnai Simpang Siur Informasi, LBH Samarinda Tuding Ada Unsur Permainan di Sidang Perdana Kasus Pemidanaan Warga Desa Telemow

Baca Juga: Sidang Perdana Dugaan Penyerobotan Lahan di IKN: Warga Desa Telemow Tuntut Keadilan Hingga Desak Prabowo Bersikap

Baca Juga: Sengketa Lahan Antara Warga Desa Telemow di IKN dan PT ITCI KU Resmi Dilimpahkan ke Pengadilan

Baca Juga: Empat Warga Desa Telemow di IKN Ditahan, Ishak Rahman: Pemerintah Harus Turun, Hadir, dan Lindungi Rakyat

Baca Juga: Warga Telemow Ditahan Kejari PPU, PT ITCI-KU Klaim Lahan Masuk HGB dan Sudah Pendekatan Persuasif, LBH Samarinda Bakal Ajukan Penangguhan

Baca Juga: LBH Samarinda Kritik Penahanan Warga Telemow di IKN, Minta Prabowo Buktikan Bela Rakyat!

 

Baca Juga: Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan, Kejaksaan Tahan Empat Warga Desa Telemow di Rutan Polres PPU

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Target-target pembangunan yang diinginkan Pemprov Kaltim pun dinilai masih banyak yang belum tercapai. Contohnya, sejumlah fasilitas gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak, sampai masalah sektor pertanian.

"Masalah jalan provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPJ tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun," beber Bahar.

Pengembangan sektor jalan-jalan pertanian rakyat dan jalan provinsi sudah jelas tertera di RPJMD. Menurutnya, hal tersebut sudah sejak lama menjadi komitmen Pemprov.

Dia pun meminta Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD bisa fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dibarengi tahapan yang sesuai berdasar kepada usulan rakyat pula. Jangan sampai ada usulan yang hilang tiba-tiba.

"Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan kabupaten dan kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ," tandas Bahar.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]