Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu juga angkat bicara soal hasil pembahasan musyawarah tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada sejumlah poin prioritas pembangunan untuk Kaltim. Salah satunya penguatan koneksi antar daerah dan IKN. Namun, Bahar berpendapat bahwa hasil Musrenbang Kaltim tak tepat jika berpaku pada pembangunan IKN.

"IKN itu kan otoritas sendiri dan itu diurus pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Kita harus fokuskan kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan tahapan dari Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, kota, lalu ke provinsi," ungkap Bahar pada Jumat (23/4/2021) lalu.

Politisi dari Fraksi PAN itu berharap, apa yang jadi skala prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar rakyat. Menurut Bahar, pembangunan IKN mempunyai otoritas sendiri dari pemerintah pusat.

"Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain," tambahnya.

Baca Juga: PPU Persiapkan Generasi Muda Sambut Ibu Kota Nusantara, Standar Pendidikan Ditargetkan Meningkat

 

Baca Juga: Calon Pemimpin yang Abaikan Keadilan Sosial dan Ekologis Tak Layak Memimpin

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Yang Baru, Berikut Profil Lengkap Basuki Hadimuljono

View this post on Instagram

Baca Juga: Otorita IKN Gandeng 7 Perusahaan Teknologi AS untuk Pengembangan Command Center Fase II di Nusantara

Baca Juga: Diskusi SIEJ Ungkap Berbagai Dampak Buruk Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

Baca Juga: DKP PPU Butuh Mobil Laboratorium untuk Uji Cepat Keamanan Pangan IKN

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Pangan yang Disuplai ke IKN Aman dari Residu Kimia Berbahaya

Baca Juga: PPU Harus Siap Jadi Sumber Utama Pangan IKN, DKP Percepat Persiapan

Baca Juga: DPMD PPU Kaji Usulan Pemekaran Desa di Kecamatan Sepaku, Sinergi dengan IKN

Baca Juga: Dispertan PPU Fokus Tingkatkan Bantuan Bibit Buah Berkualitas untuk Dukung Kebutuhan IKN

 

Baca Juga: Pengembangan Mahulu: Kunci Sukses Ketahanan Pangan dan Ekonomi IKN Nusantara

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Target-target pembangunan yang diinginkan Pemprov Kaltim pun dinilai masih banyak yang belum tercapai. Contohnya, sejumlah fasilitas gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak, sampai masalah sektor pertanian.

"Masalah jalan provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPJ tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun," beber Bahar.

Pengembangan sektor jalan-jalan pertanian rakyat dan jalan provinsi sudah jelas tertera di RPJMD. Menurutnya, hal tersebut sudah sejak lama menjadi komitmen Pemprov.

Dia pun meminta Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD bisa fokus untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dibarengi tahapan yang sesuai berdasar kepada usulan rakyat pula. Jangan sampai ada usulan yang hilang tiba-tiba.

"Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan kabupaten dan kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ," tandas Bahar.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]