BONTANG, Kaltimtoday.co - Dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelamatan aset daerah di DPRD Kota Bontang terus menguat. 

Tiga fraksi menyatakan sepakat mendorong pembentukan pansus yang akan menelusuri pengelolaan aset milik pemerintah daerah, termasuk kapal Roll-on/Roll-off (RoRo) yang belakangan menjadi sorotan.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat DPRD Kota Bontang yang membahas persoalan hukum KMP Bontang Ekspress II di Gedung Paripurna, Senin (3/8/2026).

Ketua Komisi B DPRD Bontang sekaligus Wakil Ketua Fraksi Golkar, Rustam, mengatakan pembentukan pansus menjadi langkah yang tepat untuk memastikan upaya penyelamatan aset daerah tetap berjalan tanpa bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, secara politik dukungan dari tiga fraksi sudah menjadi modal kuat untuk merealisasikan pembentukan pansus. Ia juga menegaskan usulan pembentukan pansus tidak harus diajukan oleh ketua fraksi, melainkan dapat diusulkan oleh anggota DPRD.

"Salah satu syarat untuk mengusulkan pansus tidak perlu ketua, anggota saja bisa mengusulkan. Saya sudah pasti mendorong karena saya pimpinan rapat pasti saya mendukung," ujarnya.

Rustam menegaskan, ruang lingkup kerja pansus nantinya hanya berfokus pada penelusuran dan pengelolaan aset daerah. DPRD, kata dia, tidak akan masuk ke substansi sengketa hukum kapal RoRo karena persoalan tersebut telah diputus melalui proses peradilan.

"Kami ini pansus hanya melihat masalah aset," tegasnya.

Dukungan senada datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, Winardi. Ia menilai pembentukan pansus penting sebagai upaya menjaga aset milik pemerintah daerah, namun tetap harus menghormati seluruh putusan hukum yang telah inkrah.

Menurutnya, langkah penyelamatan aset tidak boleh bertabrakan dengan proses hukum yang sudah selesai.

"Karena kita satu visi, bagaimana caranya kita menyelamatkan aset tapi tidak melangkahi keputusan hukum," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS-NasDem DPRD Bontang, Suharno, menyatakan secara pribadi mendukung pembentukan pansus. Namun karena berada dalam fraksi gabungan, keputusan resmi masih akan dibahas bersama seluruh anggota fraksi sebelum sikap final ditetapkan.

"Nanti saya akan bicarakan dengan kawan-kawan Nasdem dan kawan-kawan yang lain," tuturnya.

Dukungan terhadap pembentukan pansus juga datang dari luar parlemen. Ketua DPD Pusat Hubungan Masyarakat (PHM), Udin Mulyono, meminta DPRD segera membentuk pansus agar penelusuran aset daerah dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ia menegaskan PHM siap menjadi mitra DPRD dalam proses pengumpulan informasi maupun penelusuran aset yang berkaitan dengan kapal RoRo.

"Kami PHM siap untuk jadi mitra daripada pansus tersebut," ujarnya.

[ADV DPRD BONTANG]