Advertorial
Tuntut Kejelasan, Satpol PP PPU Minta Personelnya yang Masih THL Mendapatkan Status PNS

Kaltimtoday.co, Penajam - Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Susanto mengatakan, perlu adanya kepastian hukum terhadap keberlanjutan status bagi personelnya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai yang tertuang dalam regulasi.
Diketahui, mayoritas anggota Satpol PP di Indonesia, termasuk PPU merupakan honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka telah lama berjuang untuk mendapatkan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal di regulasi disebutkan bahwa anggota Satpol PP seharusnya adalah PNS.
Perubahan status ini menjadi suatu keharusan, mengingat logikanya bahwa anggota yang tidak memiliki status PNS akan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka yang melibatkan penegakan hukum.
"Sebenarnya yang berkaitan sama menegakkan aturan itu tadi logikanya kalau mereka bukan PNS gimana mereka mau menindak. Apalagi yang ditindak itu kan PNS, itu saja sih sebenarnya," kata Margono Hadi Susanto.
Untuk mengawal perjuangan mereka, anggota Satpol PP membentuk Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara. Mereka bahkan telah mengambil langkah penting dengan menghadap ke presiden pada akhir bulan lalu untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Upaya untuk mendapatkan status PNS menjadi langkah penting bagi anggota Satpol PP, terutama ketika tugas mereka melibatkan penyidikan dan penegakan hukum.
Kepala Satpol PP PPU mengungkapkan bahwa, sebanyak 104 THL Satpol PP di PPU telah mengajukan permohonan untuk menjadi PNS, menggarisbawahi pentingnya status yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Perubahan status ini akan memberikan anggota Satpol PP di PPU legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan tugas mereka dan mengawal kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta mempermudah mereka dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penindakan di lingkungan pemerintahan daerah.
Hal itu juga yang menjadi salah satu landasan serta langkah untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan dari Satpol PP di PPU.
“Bagaimana mereka mau menjadi penyidik dan melakukan penindakan kalau mereka sendiri statusnya adalah THL,” pungkasnya.
[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Buntut dari Pemutusan Tenaga Honorer di Bawah Dua Tahun, Pejuang SIGAP di Berau Dinonaktifkan Sementara
- Krisis Tenaga Kesehatan di Berau, Puluhan Honorer Non-ASN Dirumahkan
- Non-ASN Kurang dari 2 Tahun Tidak Bisa PPPK, Pemkab Berau Harap Solusi Pemerintah Pusat
- Kontroversi Poligami ASN, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Patuhi Undang-Undang
- Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Akhirnya Berdamai dengan ASN Ditjen Dikti Neni Herlina