Kaltimtoday.co , Bontang - Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang bisa melayani perbaikan kerusakan paspor.

Namun, harus tetap sesuai prosedur imigrasi. Dimana kerusakan paspor perlu dilakukan BAP yang pelayanannya masih berada di Samarinda .

Dikatakan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka kerusakan paspor bisa diperbaiki jika termasuk dalam force majeure. Salah satunya terkena musibah banjir.

“Bisa cadangan, tapi harus di-BAP, namun masih di Samarinda,” kata Okka.

Menurutnya, semua itu bisa dilakukan di Bontang jika Pemerintah Kota Bontang sudah melengkapi sarana prasarana sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Baca Juga: Bekali Orangtua dan Siswa Cegah Kekerasan Seksual, MPLS di SDN 001 Bontang Selatan Akan Libatkan DP3AKB

Baca Juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, SDN 001 Bontang Selatan Libatkan Orangtua Lewat Pra MPLS

Baca Juga: JAP Minta Fasilitas Ramah Difabel Jadi Prioritas dalam Raperda LLAJ Bontang

Baca Juga: Andi Faizal Dorong Kesadaran Warga Rawat Aset Publik

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pupuk Kaltim Raih Penghargaan AREA 2026, Pertegas Komitmen Bangun Ekonomi Inklusif

Baca Juga: Nursalam Desak KMP Penuhi Kewajiban Sewa Lahan Milik Pemkot Bontang

Baca Juga: Bonnie Sukardi Dorong Pemkot Kembangkan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi

Baca Juga:  Andi Faizal Nilai Bontang Open 2026 Jadi Bukti Sport Tourism Mulai Menggerakkan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Winardi Nilai Bontang Tertinggal dalam Perebutan Investasi, Pemkot Diminta Lebih Proaktif

Baca Juga: Bikin Bangga! SMAN 1 Bontang Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI Kaltim, Siap Wakili Daerah di Jakarta

Baca Juga: Karena Bontang Bukan Cuma Pabrik

Baca Juga: Gempa di Filipina M 7,7 Berpotensi Tsunami, BMKG Tetapkan Berau, Bontang, dan Kutim di Kaltim Status Waspada!

 

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

“Kalau sistemnya sudah di-instal, rencana dalam waktu dekat, kami masih mempersiapkan untuk BAP ini,” ujarnya.

Jika semua PKS telah dijalankan 100 persen, maka pihaknya bisa melaporkan ke Dirjen Imigrasi. Harapannya juga bisa naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Bontang . Sehingga nama Bontang tertera di paspor, not again Samarinda.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia kata, semua pelayanan bisa dilakukan jika PKS sudah dijalankan 100 persen.

Diapun mendorong terus Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa memenuhi kewajibannya sesuai PKS.

Dimana, Pemkot Bontang harus umengalokasikan anggaran untuk kesisteman imigrasi yang nilainya mencapai Rp1,3 miliaran, pun kelengkapan sapras lainnya.

“Sisa kurang lebih Rp1,9 miliaran lagi, semoga bisa terealisasi di APBD Perubahan Tahun 2021 ini,” harapnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]