Kaltimtoday.co , Bontang - Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang bisa melayani perbaikan kerusakan paspor.

Namun, harus tetap sesuai prosedur imigrasi. Dimana kerusakan paspor perlu dilakukan BAP yang pelayanannya masih berada di Samarinda .

Dikatakan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka kerusakan paspor bisa diperbaiki jika termasuk dalam force majeure. Salah satunya terkena musibah banjir.

“Bisa cadangan, tapi harus di-BAP, namun masih di Samarinda,” kata Okka.

Menurutnya, semua itu bisa dilakukan di Bontang jika Pemerintah Kota Bontang sudah melengkapi sarana prasarana sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Baca Juga: Kolaborasi SAPMA PP dan Komunitas Foto Bontang Angkat Ikon Baru Kota Lewat Hunting Akhir Tahun

Baca Juga: Pemkot Bontang Cairkan Insentif Rp2 Juta untuk 2.000 Pegiat Agama, Wali Kota Neni Sebut Tertinggi se-Indonesia

Baca Juga: Melalui Kesra Pemkot Bontang, Pemuda Pancasila Salurkan Donasi Rp33 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra

Baca Juga: Rute Penyebrangan Bontang-Mamuju Ditarget 2026, Wawali Agus Kunjungi Sulbar

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Solidaritas Kemanusiaan, Pemkot Bontang Buka Donasi untuk Korban Bencana di Sumatra

Baca Juga: Jalan Rusak Hambat Perdagangan dan Mobilitas Warga di Poros Bontang–Sangatta 

Baca Juga: Kolaborasi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatra, Pemuda Pancasila-Forum Anak Bontang Kumpulkan Rp14,4 Juta

Baca Juga: Shemmy Gandeng DP3AKB Bahas Ketahanan Keluarga dan Isu Kekerasan dalam Sosialisasi Perda di Bontang

Baca Juga: Bantu Korban Bencana Sumatra, MPC Pemuda Pancasila Bontang Galang Donasi Kemanusiaan

Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Gerindra Bontang Disambut Antusias Warga, Donasi Capai Rp30 Juta

Baca Juga: Damkar Bontang Berhasil Evakuasi Kunci Mobil yang Tertinggal di Dalam Kendaraan

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Dua Laporan Evakuasi Ular di Hari yang Sama

 

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

“Kalau sistemnya sudah di-instal, rencana dalam waktu dekat, kami masih mempersiapkan untuk BAP ini,” ujarnya.

Jika semua PKS telah dijalankan 100 persen, maka pihaknya bisa melaporkan ke Dirjen Imigrasi. Harapannya juga bisa naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Bontang . Sehingga nama Bontang tertera di paspor, not again Samarinda.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia kata, semua pelayanan bisa dilakukan jika PKS sudah dijalankan 100 persen.

Diapun mendorong terus Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa memenuhi kewajibannya sesuai PKS.

Dimana, Pemkot Bontang harus umengalokasikan anggaran untuk kesisteman imigrasi yang nilainya mencapai Rp1,3 miliaran, pun kelengkapan sapras lainnya.

“Sisa kurang lebih Rp1,9 miliaran lagi, semoga bisa terealisasi di APBD Perubahan Tahun 2021 ini,” harapnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]