Kaltimtoday.co , Bontang - Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang bisa melayani perbaikan kerusakan paspor.

Namun, harus tetap sesuai prosedur imigrasi. Dimana kerusakan paspor perlu dilakukan BAP yang pelayanannya masih berada di Samarinda .

Dikatakan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka kerusakan paspor bisa diperbaiki jika termasuk dalam force majeure. Salah satunya terkena musibah banjir.

“Bisa cadangan, tapi harus di-BAP, namun masih di Samarinda,” kata Okka.

Menurutnya, semua itu bisa dilakukan di Bontang jika Pemerintah Kota Bontang sudah melengkapi sarana prasarana sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

Baca Juga: Perusahaan Sebut Angkatan Gen Z Tidak Kuat Mental Bekerja, Agus Haris: Terlalu Subjektif dan Perlu Pembuktian

Baca Juga: Pastikan Tenaga Kerja Lokal Terserap Industri, Pemkot akan Surati 1.087 Perusahaan di Bontang

 

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

“Kalau sistemnya sudah di-instal, rencana dalam waktu dekat, kami masih mempersiapkan untuk BAP ini,” ujarnya.

Jika semua PKS telah dijalankan 100 persen, maka pihaknya bisa melaporkan ke Dirjen Imigrasi. Harapannya juga bisa naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Bontang . Sehingga nama Bontang tertera di paspor, not again Samarinda.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia kata, semua pelayanan bisa dilakukan jika PKS sudah dijalankan 100 persen.

Diapun mendorong terus Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa memenuhi kewajibannya sesuai PKS.

Dimana, Pemkot Bontang harus umengalokasikan anggaran untuk kesisteman imigrasi yang nilainya mencapai Rp1,3 miliaran, pun kelengkapan sapras lainnya.

“Sisa kurang lebih Rp1,9 miliaran lagi, semoga bisa terealisasi di APBD Perubahan Tahun 2021 ini,” harapnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]