Kaltimtoday.co , Bontang - Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang bisa melayani perbaikan kerusakan paspor.

Namun, harus tetap sesuai prosedur imigrasi. Dimana kerusakan paspor perlu dilakukan BAP yang pelayanannya masih berada di Samarinda .

Dikatakan Kepala UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka kerusakan paspor bisa diperbaiki jika termasuk dalam force majeure. Salah satunya terkena musibah banjir.

“Bisa cadangan, tapi harus di-BAP, namun masih di Samarinda,” kata Okka.

Menurutnya, semua itu bisa dilakukan di Bontang jika Pemerintah Kota Bontang sudah melengkapi sarana prasarana sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

 

Baca Juga: Butuh Sosok Baru dan Visioner, Tokoh Lamongan di Bontang Deklarasikan Dukungan ke Sutomo-Nasrullah

Baca Juga: Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik dan Sebarkan Hoaks, Neni Moerniaeni Laporkan Udin Mulyono ke Polisi

Baca Juga: Ingin Sampaikan Aspirasi ke Pj Gubernur Kaltim, Ratusan Warga Kampung Sidrap Gelar Demonstrasi

Baca Juga: Warga RT 25 Api-Api Protes Spanduk Klaim Dukungan Bapaslon di Lingkungan Mereka

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Intip Profil dan Harta Kekayaan Sutomo Jabir

Baca Juga: Mengenal Calon Wali Kota Bontang di Pilkada 2024, Ini Profil dan Harta Kekayaan Najirah

Baca Juga: Basri Rase-Chusnul Dhihin Bakal Jalani Tes Kesehatan selama 10 Jam 

Baca Juga: RSUD Taman Husada Libatkan 16 Dokter Periksa Kesehatan Neni Moerniaeni-Agus Haris

Baca Juga: Tiba Tepat Waktu di RSUD, Sutomo Jabir-Nasrullah Pertama Jalani Tes Kesehatan

Baca Juga: Sebelum Tes Kesehatan, Najirah-Aswar Puasa Sejak Malam hingga Rutin Jalan Kaki

Baca Juga: KPU Bontang Jelaskan Alasan Molornya Pendaftaran Sutomo Jabir-Nasrullah

Baca Juga: Simpatisan Membludak, Najirah-Aswar Optimis Raih 65 Persen Suara

 

Sebuah kiriman dibawa oleh Kaltim Today (@ kaltimtoday.co)

“Kalau sistemnya sudah di-instal, rencana dalam waktu dekat, kami masih mempersiapkan untuk BAP ini,” ujarnya.

Jika semua PKS telah dijalankan 100 persen, maka pihaknya bisa melaporkan ke Dirjen Imigrasi. Harapannya juga bisa naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Bontang . Sehingga nama Bontang tertera di paspor, not again Samarinda.

Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang , Andi Kurnia kata, semua pelayanan bisa dilakukan jika PKS sudah dijalankan 100 persen.

Diapun mendorong terus Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bisa memenuhi kewajibannya sesuai PKS.

Dimana, Pemkot Bontang harus umengalokasikan anggaran untuk kesisteman imigrasi yang nilainya mencapai Rp1,3 miliaran, pun kelengkapan sapras lainnya.

“Sisa kurang lebih Rp1,9 miliaran lagi, semoga bisa terealisasi di APBD Perubahan Tahun 2021 ini,” harapnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]

[related_posts_by_tax taxonomies = "post_tag"]