Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kaltim, Isran Noor yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memimpin kunjungan kerja delegasi APPSI ke Belanda dan Swiss mulai 17-22 Juli 2023. Tampak pimpinan DPRD Kaltim juga mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Namun, kunjungan kali ini justru mengundang kritik dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun saat dikonfirmasi mengatakan keberangkatan pimpinan DPRD Kaltim bersama APPSI ini tidak ada yang menghambat kegiatan kedewanan. 

"Tidak ada yang tertunda, tidak ada yang bermasalah," ungkap Samsun, Rabu (19/7/2023).

Samsun menyebut, ada beberapa hal yang jadi perhatian pihaknya selama di Belanda. Yakni terkait pelayanan publik. Kondisi penjara di Belanda rupanya menarik perhatian para rombongan. 

"Kalau di Indonesia, penjara selalu penuh bahkan over kapasitas. Di Belanda justru sebaliknya. Kapasitas penjara hanya terisi 20 persen. Kenapa bisa seperti itu, inilah yang kami tanyakan," sambung Samsun. 

Rupanya, bentuk hukuman para narapidana di sana tak semata-mata hanya dipenjara. Namun ada denda sampai sanksi sosial. Di sana, rombongan juga mengunjungi tempat rehabilitasi narapidana.

"Ada lembaga khusus yang menangani untuk pengkaryaan narapidana. Mereka produktif dengan kerja sosial dikaryakan di perusahaan begitu. Nah ini yang menarik sehingga ini lebih manusiawi," ujarnya lagi. 

Sistem pelayanan publik di Belanda jadi salah satu alasan APPSI pergi ke Eropa untuk belajar langsung. Samsun mengakui, banyak manfaat yang bisa dipelajari dari sistem pemerintahan dan pelayanan dasar publik itu. 

Ditanya mengenai alasan seluruh unsur pimpinan DPRD Kaltim ikut kunjungan kerja ini, Samsun menyebut rencana perjalanan ini sudah direncanakan sejak jauh hari. 

"Yang membuat seluruh unsur pimpinan hadir karena memenuhi undangan dan ini sudah lama sekali undangannya direncanakan. Kalau Gubernur Isran Noor sendiri bilang ini telah direncanakan sejak 7 tahun yang lalu," paparnya. 

Terpisah, akademisi dan pengamat dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) Herdiansyah Hamzah atau Castro punya pendapat lain. Menurutnya, kunjungan kerja dengan tujuan mempelajari soal pelayanan publik hanya sekadar alasan. 

"Itu alasan aja. Cuma buat plesiran, buang-buang duit saja," jelas Castro, Kamis (20/7/2023).

Castro berpendapat, jika memang ingin mempelajari sesuatu dengan negara lain, teknologi dan via daring pun bisa dimanfaatkan. Jika memang harus berangkat, menurutnya tak perlu dengan rombongan. 

"Kalau cuma ingin belajar, via zoom juga bisa. Kalau benar-benar harus berangkat, enggak harus rombongan begitu. Apalagi sampai semua pimpinan pergi sampai enggak ada yang jaga gawang," tegas Castro. 

Castro menilai, para pimpinan DPRD Kaltim ini tampak gelap mata akibat diiming-imingi plesiran ke luar negeri. Menurutnya, keberangkatan kali ini patut disayangkan, mengingat kepergian mereka juga belum tentu relevan dengan tugas dan kewajibannya. 

"Yang ada justru menghambat tugas-tugas DPRD, terutama dalam soal anggaran. Lalu, kepergian pimpinan DPRD ke luar negeri ini pertanda mereka tidak paham fungsi dan kewajibannya. DPRD seolah dijadikan auto pilot tanpa pimpinan. Mereka perlu sekolah lagi agar lebih paham soal tugas-tugasnya sebagai pimpinan," sambung Castro lagi. 

Terakhir Castro menyebut, kepergian para unsur pimpinan DPRD Kaltim dengan gubernur menyiratkan kompromi antara DPRD dan gubernur. Menurutnya, jelas ini akan mematikan fungsi pengawasan terhadap gubernur. 

"Kasus-kasus seperti 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), tambang ilegal dan lain-lain jelas akan semakin jauh dari pengawasan DPRD," tandasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.