Kaltimtoday.co, Bontang – Selama kurang lebih 3,5 tahun, pemerintahan Neni Moerniaeni yang memimpin Bontang, terus melakukan upaya besar dalam hal mewujudkan visi misinya. Dimana, visi misi tersebut tak hanya sebagai janji kampanye saja, namun masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021 termasuk capaian indikatornya.

Meski di awal kepemimpinan Neni menjabat sebagai Wali Kota Bontang pada 2016 lalu diterpa tsunami anggaran, wanita yang berlatar belakang dokter spesialis itu mampu survive hingga APBD Bontang terus meningkat setiap tahunnya.

Segala upaya, koordinasi, dan konsultasi dilakukan perempuan mantan Anggota DPR RI untuk mejadikan Bontang Lebih Baik meski anggaran mengalami defisit. Baginya, kepentingan masyarakat diatas segalanya. Dimana masyarakat harus tetap mendapat hak pendidikan, dan hak kesehatan sehingga dua urusan wajib pemerintah itu tetap menjadi prioritasnya.

“Bayangkan dari APBD 2015 Bontang senilai Rp 1,9 triliun, turun di 2016 yang hanya mencapai Rp 900 miliar. Tapi Bunda tidak menyerah, pendidikan dan kesehatan tetap yang utama sesuai porsinya yakni 20 persen dari APBD,” terang Neni.

Hingga mau tidak mau, suka tidak suka, istri dari Andi Sofyan Hasdam itu harus membuat kebijakan yang tidak populer yakni memangkas anggaran belanja tidak langsung (anggaran gaji pegawai) yang sebelumnya mencapai hampir 50 persen APBD Bontang. Dimana, tunjangan seluruh PNS diturunkan dan disamaratakan, serta dana insentif tenaga Non PNS yang dipangkas 50 persen lebih, dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1 juta.

“Memang itu kebijakan pahit, tapi harus dilakukan agar roda pemerintahan bisa tetap jalan. Dan saya komitmen, ketika APBD Bontang mencapai Rp 1,6 triliun, maka akan dikembalikan,”ujarnya.

Komitmen itu ia buktikan. APBD tahun anggaran 2019 diasumsikan mencapai Rp 1,6 miliar, dan Neni sudah membuat kebijakan insentif seluruh tenaga Non PNS atau honorer dinaikkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Bontang 2020, yaitu Rp 3,2 juta.

Lalu, apa saja keberhasilan Neni selama memimpin Bontang menjadi Kota yang Lebih Baik? Mari simak ulasannya:

1. Pembagian 38.500 Paket Seragam Gratis

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni berhasil mewujudkan visi misinya dalam hal pembagian paket seragam gratis. Program tersebut dimulai pada tahun 2017 dengan anggaran senilai Rp 18 miliar terdiri atas sepatu Rp 6,7 miliar, tas Rp 5,4 miliar, dan seragam Rp 6,1 miliar.

Pada 2017 lalu, jumlah paket seragam yang disalurkan sebanyak 38.727 pelajar, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kota Bontang baik swasta maupun negeri.

Nah, karena paket seragam gratis masuk hibah, maka pelaksanaannya tak bisa pertahun atau berturut-turut. Maka di 2018, Neni membagikan 10 ribu seragam olahraga gratis untuk anak PAUD, TK, RA, KB, SPS, serta TPA dengan jumlah anggaran Rp 1,5 miliar.

Di 2019 ini, barulah paket seragam gratis kembali dibagikan kepada 38.500 pelajar dengan anggaran Rp 20 miliar. Paket tersebut tidak hanya tas, sepatu, dan seragam saja, melainkan ditambah alat tulis sekolah berupa buku tulis.

2. Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Untuk Semua

Selain komitmen terhadap pendidikan. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang memiliki gelar dokter spesialis kandungan ini juga sangat konsen terhadap kesehatan masyarakat Bontang. Bontang menjadi salah satu daerah yang capaian kepesertaan BPJS-nya mencapai 100 persen.

Di bidang kesehatan, Neni juga berhasil meningkatkan kualitas kesehatan untuk semua. Di antaranya sudah mencapai target kinerja penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi balita gizi kurang, dan angka harapan hidup.

3. Peningkatan Kesejahteraan Kehidupan Sosial

Sasaran peningkatan kesejahteraan kehidupan sosial diukur dari dua indikator kinerja yakni tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Hal itu sejalan dengan pelaksanaan program melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Walaupun belum mencapai target, namun peningkatan pencapaian Pemkot Bontang dalam memberantas tingkat kemiskinan perlu diapresiasi.

4. Terwujudnya Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat diukur melalui 5 indikator kinerja yakni predikat akuntabilitas kinerja pemerintah, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), indeks kepuasan masyarakat, indeks reformasi birokrasi, nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI).

Atas 5 indikator tersebut, Kota Bontang meraih berbagai penghargaan, di antaranya:

- Anugerah Pangripta Nusantara Kaltim

- Penghargaan Bhumandala di 2017 dan 2018

- Penghargaan Smart Nation 2016

- Penghargaan Panji, Trophy dan Piagam Keberhasilan Pembangunan Kaltim 2017, 2018

- Penghargaan LAKIP 2017

- Penghargaan Kota Berkinerja Terbaik 2016

- Penghargaan Desa Maritim Award

- Penghargaan Upakarya Wanuanugraha

- Penghargaan Entrepeneur Award 2017

- Penghargaan Kota Cerdas

- Penghargaan Innovation Government Award 2017, 2018, 2019

- Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017, 2018

- Penghargaan Menteri Keuangan RI

- Penghargaan Smart Sanitation Award 2018

- Anugerah Pandu Negeri 2018

- Penghargaan Nata Mukti 2018

5. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi

Ada dua indikator capaian kinerja untuk mewujudkan peningkatan cakupan sanitasi yakni cakupan pelayanan air limbah domestik, dan cakupan penanganan sampah. Dua hal ini sangat diperhatikan penanganannya oleh Neni Moerniaeni. Mengingat jika pengelolaan sanitasi tidak ditangani dengan baik akan berdampak negatif terhadap lingkungan yakni tercemarnya sungai dan sumur yang mengakibatkan peningkatan biaya pengolahan air baku, juga meningkatnya jumlah penderita penyakit akibat sanitasi buruk.

Dari tahun ke tahun capaian pengelolaan sanitasi terus meningkat seperti di 2018 realisasi cakupan pelayanan air limbah yang mencapai 99,51 persen.

6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

Kota Bontang di tahun 2019 harus mampu mengubah 28,13 hektar kawasan kumuh 2018 menjadi wilayah bebas kumuh. Padahal, di 2015 terdapat SK Wali Kota Bontang no 106 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh di Bontang ditetapkan seluas 123,21. Artinya dapat disimpulkan Pemkot Bontang telah mencapai target penurunan wilayah permukiman kumuh sebanyak 78,79 persen.

7. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum

Ada dua program peningkatan akses pelayanan air minum dari Pemerintah Kota Bontang yakni program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, serta program perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam.

8. Banjir yang Bisa Ditangani dengan Baik

Indikator wilayah tergenang merupakan indikator yang baru ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dan 2018. Rata-rata, curah hujan di Bontang cukup besar, maka perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Dan telah dilakukan upaya teknis pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

Untuk indikator kinerja luas wilayah kebanjiran/tergenang trennya positif, dimana tahun 2017 sebesar 29,81 hektar, dan di 2018 berkurang menjadi 29, 19 hektar.

9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas

Indikator kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi Non Migas dapat diukur melalui pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). PDRB Non Migas diukur menurut 17 lapangan usaha yang dominan di masyarakat.

10. Tersedianya Infrastruktur Kota untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota

Insfrastruktur, sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Bontang sudah tersedia infrastruktur yang memadai di antaranya panjang jalan dengan kondisi baik, jumlah sarana perdagangan/pasar, jaringan gas rumah tangga.(bersambung).

[RIR | TOS | ADV]