Kaltimtoday.co, Penajam – Beberapa jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) diketahui masih berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt). Namun, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) masih belum menginstruksikan untuk diadakan lelang jabatan dalam waktu dekat.

Beberapa jabatan pada OPD di lingkungan Pemkab PPU masih berstatus Plt seperti, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), dan Kepala Satpol PP. AGM menyebut, lelang jabatan atau open bidding belum dilaksanakan karena lebih berfokus kepada kinerja dalam pembangunan daerah.

“Kalau lelang jabatan belum, saat ini kami fokus dulu dalam pembangunan, jabatan ini kan vertikal saja, sudah ada bupati, wakil bupati, dan tentunya sekarang Sekda-nya dijabat oleh Plt. Saya sendiri menjabat lima tahun, di dalamnya juga saya melakukan perbaikan dalam sistem manajemen OPD,” tuturnya.

Pihaknya menyampaikan, dalam waktu kurang lebih dua setengah tahun berjalan kepemimpinannya telah melakukan penyelarasan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), guna mempercepat proses pembangunan. ASN sendiri bisa ditempatkan di posisi mana saja berdasarkan pertimbangan bupati sebagai penilai kinerja tertinggi.

Baca Juga: Sekda Kukar Ajak OPD Lebih Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

 

Baca Juga: Andi Faizal Sentil Kepala OPD Rajin Mangkir Rapat Paripurna, Agus Haris: Kalau Tak Layak, Ditegur dan Dievaluasi

Baca Juga: OPD Banyak Diisi Pelaksana Tugas, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Segera Seleksi untuk Penetapan Jabatan Definitif

Baca Juga: Dukung Pembangunan Daerah, Puluhan OPD di Kukar Miliki Unit Pengumpul Zakat

View this post on Instagram

Baca Juga: Bupati Kukar Serahkan Penghargaan bagi OPD dan Kelurahan/Desa Berprestasi

Baca Juga: Menuju Periode Kedua, Gamalis akan Evaluasi Proker OPD yang Jadi Kebutuhan Masyarakat

Baca Juga: Data Akurat untuk Kebijakan Efektif, Diskominfo PPU Konsolidasikan Data OPD

Baca Juga: Bapelitbang PPU Dorong Pelaku UMKM dan OPD Daftarkan HAKI untuk Produk Lokal

Baca Juga: Sri Juniarsih Instruksikan OPD Persiapkan Peringatan 17an dan Hari Jadi Berau

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan SDM di OPD, Kesra Kukar Sediakan 200 Kuota Penerima Beasiswa Kerjasama Tematik

Baca Juga: Wali Kota Bontang Basri Rase Desak OPD Peka dan Tuntas Tangani Persoalan

Baca Juga: Perubahan Nomenklatur Tingkat Pusat, Sejumlah Bidang OPD Kukar Dipangkas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 170 Pejabat Kukar Dilantik, Bupati Edi Tekankan Adaptasi dan Evaluasi Program

“Tahun pertama kan tahu kalau hutang yang ditinggalkan itu sebanyak Rp 800 milyiar lebih, PAD saat itu juga Rp 800 miliar. Alhamdulillah 2019 meningkat jadi Rp 1 triliun lebih dan sampai saat ini ASN dan honorer tidak ada yang ketinggalan gajinya. Bahkan saat ini saya sudah keluarkan Perbup, honorer tidak digaji melalui kepala dinas, tapi melalui badan kepegawaian agar keuangan daerah lebih terpantau, transparan dan tepat sasaran,” terangnya.

AGM melanjutkan, jika selama enam bulan tidak ada perubahan dan peningkatan kinerja OPD, serta kurang baik dalam menyelesaikan masalah, maka pihaknya sebagai penilai kinerja tertinggi akan melakukan tindakan.

“Kalau selama enam bulan tidak ada perubahan serta tidak ada peningkatan, maka wajib bupati mengambil langkah sebagai penilai kinerja tertinggi. Maka dari itu, saat ini di PPU masih ada yang Plt. Begitu juga kepala dinas yang lain, ketika mereka lambat dalam menangani masalah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain siap-siap juga di Plt-kan,” tegasnya.

[ALF |  RWT | ADV DISKOMINFO PPU]