Kaltimtoday.co, Penajam – Beberapa jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) diketahui masih berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt). Namun, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) masih belum menginstruksikan untuk diadakan lelang jabatan dalam waktu dekat.

Beberapa jabatan pada OPD di lingkungan Pemkab PPU masih berstatus Plt seperti, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), dan Kepala Satpol PP. AGM menyebut, lelang jabatan atau open bidding belum dilaksanakan karena lebih berfokus kepada kinerja dalam pembangunan daerah.

“Kalau lelang jabatan belum, saat ini kami fokus dulu dalam pembangunan, jabatan ini kan vertikal saja, sudah ada bupati, wakil bupati, dan tentunya sekarang Sekda-nya dijabat oleh Plt. Saya sendiri menjabat lima tahun, di dalamnya juga saya melakukan perbaikan dalam sistem manajemen OPD,” tuturnya.

Pihaknya menyampaikan, dalam waktu kurang lebih dua setengah tahun berjalan kepemimpinannya telah melakukan penyelarasan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), guna mempercepat proses pembangunan. ASN sendiri bisa ditempatkan di posisi mana saja berdasarkan pertimbangan bupati sebagai penilai kinerja tertinggi.

Baca Juga: Bapelitbang PPU Dorong Pelaku UMKM dan OPD Daftarkan HAKI untuk Produk Lokal

 

Baca Juga: Sri Juniarsih Instruksikan OPD Persiapkan Peringatan 17an dan Hari Jadi Berau

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan SDM di OPD, Kesra Kukar Sediakan 200 Kuota Penerima Beasiswa Kerjasama Tematik

Baca Juga: Wali Kota Bontang Basri Rase Desak OPD Peka dan Tuntas Tangani Persoalan

View this post on Instagram

Baca Juga: Perubahan Nomenklatur Tingkat Pusat, Sejumlah Bidang OPD Kukar Dipangkas

Baca Juga: 170 Pejabat Kukar Dilantik, Bupati Edi Tekankan Adaptasi dan Evaluasi Program

Baca Juga: Workshop Penginputan RUP Mahulu, Dorong Komitmen OPD Tingkatkan ITKP

Baca Juga: Bupati Kukar Ingatkan OPD Lakukan Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2024

Baca Juga: Abd Rahman Wahid Mendorong Pengarusutamaan Gender di Kantor OPD

Baca Juga: Yan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran OPD di Kutim

Baca Juga: Seno Aji Dorong Pemprov Kaltim Rutin Evaluasi Capaian APBD di Tiap Tahun Anggaran

Baca Juga: Tingkatkan Standar Pelayanan Minimal, Pemkab Berau Gelar Bimtek 

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Bupati Kukar Lantik Sejumlah Pejabat dan Kepala Sekolah

“Tahun pertama kan tahu kalau hutang yang ditinggalkan itu sebanyak Rp 800 milyiar lebih, PAD saat itu juga Rp 800 miliar. Alhamdulillah 2019 meningkat jadi Rp 1 triliun lebih dan sampai saat ini ASN dan honorer tidak ada yang ketinggalan gajinya. Bahkan saat ini saya sudah keluarkan Perbup, honorer tidak digaji melalui kepala dinas, tapi melalui badan kepegawaian agar keuangan daerah lebih terpantau, transparan dan tepat sasaran,” terangnya.

AGM melanjutkan, jika selama enam bulan tidak ada perubahan dan peningkatan kinerja OPD, serta kurang baik dalam menyelesaikan masalah, maka pihaknya sebagai penilai kinerja tertinggi akan melakukan tindakan.

“Kalau selama enam bulan tidak ada perubahan serta tidak ada peningkatan, maka wajib bupati mengambil langkah sebagai penilai kinerja tertinggi. Maka dari itu, saat ini di PPU masih ada yang Plt. Begitu juga kepala dinas yang lain, ketika mereka lambat dalam menangani masalah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain siap-siap juga di Plt-kan,” tegasnya.

[ALF |  RWT | ADV DISKOMINFO PPU]