Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2020 DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (26/4/2021) lalu di Hotel Mercure Samarinda.

Peserta RDP kala itu melibatkan Perusda di seluruh Kaltim. Salah satu anggota Pansus LKPJ, Bagus Susetyo mengungkapkan bahwa, agenda tersebut mengulang kegiatan Komisi II DPRD Kaltim yang fungsinya ada di pengawasan.

"Kalau LKPJ ini kan per tahun. Jadi ya kita selalu menyampaikan terkait dengan kinerja. Kinerja itu bisa dilihat dari laporan keuangan, laba rugi, program kerja juga," ungkap Bagus kepada awak media.

Melalui RDP tersebut, Bagus berharap Perusda bisa meneguhkan komitmennya. Kemudian bagi direksi dan komisaris yang baru nanti bisa bekerja lebih baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Pihaknya turut menyampaikan bahwa harus ada evaluasi. Bagi yang tidak berkontribusi bisa dilakukan keputusan.

Baca Juga: Andi Satya Tanggapi Positif Gelombang Aksi Massa di DPRD Kaltim, Sebut Publik Berhak Sampaikan Pendapat di Muka Umum

 

Baca Juga: PAW Abdul Rakhman Bolong Gantikan Seno Aji, Duduki Komisi III DPRD Kaltim

Baca Juga: Kisruh Pengangkatan Non ASN ke PPPK Ditunda, DPRD Kaltim Bakal Sampaikan ke Gubernur Rudy Mas'ud 

Baca Juga: Aulia Rahman Basri Resmi Gantikan Edi Damansyah, Hari Ini Daftar ke KPU Kukar

View this post on Instagram

Baca Juga: Antisipasi Tragedi di Kukar, DPRD Kaltim Desak Pertanggungjawaban Perusahaan atas Insiden Tabrakan Jembatan Mahakam

Baca Juga: DPRD Kaltim Respon Aksi Mahasiswa, Janji Awasi Kebijakan Anggaran

Baca Juga: Tagar #KaburAjaDulu Viral, Darlis Pattalongi: Bukan Kesalahan Anak Muda, Pemerintah Perlu Evaluasi

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Dewan Kaltim Firnadi Disambut Antusias Warga Muara Badak

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

Baca Juga: Isu Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Andi Satya Tekankan Payung Hukum dan Pengawasan yang Jelas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

"Sebenarnya semua berkontribusi tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Dari modal kerja, itu kan ada dalam setoran modal. Bisa juga dalam bentuk aset. Saya melihat hanya Bankaltimtara saja yang membanggakan. Kita apresiasi, yang lainnya masih belum maksimal," beber Bagus.

Melihat hal tersebut, Bagus menyampaikan agar Perusda harus berpikir untuk membuat program kerja yang jelas. Apalagi di lingkungan sekitar banyak ditemukan peluang.

"Misalnya Perusda BKS, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera. Mestinya kan bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang tak bisa dilakukan OPD dalam berbisnis," lanjut politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Dalam hal ini, Pansus melihat adanya potensi dan peluang yang masuh terbuka lebar dan harus dimanfaatkan. Setoran dan aset yang sudah diterima mestinya bisa dimanfaatkan. Menurutnya, itu tak sulit untuk dilakukan asalkan direksi yang dibentuk ini mempunyai kemampuan berbisnis.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]