Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2020 DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (26/4/2021) lalu di Hotel Mercure Samarinda.

Peserta RDP kala itu melibatkan Perusda di seluruh Kaltim. Salah satu anggota Pansus LKPJ, Bagus Susetyo mengungkapkan bahwa, agenda tersebut mengulang kegiatan Komisi II DPRD Kaltim yang fungsinya ada di pengawasan.

"Kalau LKPJ ini kan per tahun. Jadi ya kita selalu menyampaikan terkait dengan kinerja. Kinerja itu bisa dilihat dari laporan keuangan, laba rugi, program kerja juga," ungkap Bagus kepada awak media.

Melalui RDP tersebut, Bagus berharap Perusda bisa meneguhkan komitmennya. Kemudian bagi direksi dan komisaris yang baru nanti bisa bekerja lebih baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Pihaknya turut menyampaikan bahwa harus ada evaluasi. Bagi yang tidak berkontribusi bisa dilakukan keputusan.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

 

Baca Juga: Pemerintah Akan Naikkan PPN Bangun Rumah Mandiri Tanpa Kontraktor Jadi 2,4 Persen pada 2025, Begini Aturan Langkapnya

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Peduli Masyarakat, PT Indexim Coalindo Bakti Sosial di Desa Baay

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: Muhammadiyah Rencanakan Tarik Dana Umat 15 Triliun di BSI Sejak 2020, Apa Alasannya?

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

"Sebenarnya semua berkontribusi tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Dari modal kerja, itu kan ada dalam setoran modal. Bisa juga dalam bentuk aset. Saya melihat hanya Bankaltimtara saja yang membanggakan. Kita apresiasi, yang lainnya masih belum maksimal," beber Bagus.

Melihat hal tersebut, Bagus menyampaikan agar Perusda harus berpikir untuk membuat program kerja yang jelas. Apalagi di lingkungan sekitar banyak ditemukan peluang.

"Misalnya Perusda BKS, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera. Mestinya kan bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang tak bisa dilakukan OPD dalam berbisnis," lanjut politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Dalam hal ini, Pansus melihat adanya potensi dan peluang yang masuh terbuka lebar dan harus dimanfaatkan. Setoran dan aset yang sudah diterima mestinya bisa dimanfaatkan. Menurutnya, itu tak sulit untuk dilakukan asalkan direksi yang dibentuk ini mempunyai kemampuan berbisnis.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]