Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2020 DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (26/4/2021) lalu di Hotel Mercure Samarinda.

Peserta RDP kala itu melibatkan Perusda di seluruh Kaltim. Salah satu anggota Pansus LKPJ, Bagus Susetyo mengungkapkan bahwa, agenda tersebut mengulang kegiatan Komisi II DPRD Kaltim yang fungsinya ada di pengawasan.

"Kalau LKPJ ini kan per tahun. Jadi ya kita selalu menyampaikan terkait dengan kinerja. Kinerja itu bisa dilihat dari laporan keuangan, laba rugi, program kerja juga," ungkap Bagus kepada awak media.

Melalui RDP tersebut, Bagus berharap Perusda bisa meneguhkan komitmennya. Kemudian bagi direksi dan komisaris yang baru nanti bisa bekerja lebih baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Pihaknya turut menyampaikan bahwa harus ada evaluasi. Bagi yang tidak berkontribusi bisa dilakukan keputusan.

Baca Juga: Gelar Sosper di Tenggarong, Firnadi Ikhsan Ingatkan Dampak Negatif Narkotika

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kualitas Tenaga Pendidik Lewat Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan untuk Implementasi Program Pendidikan Gratis sampai S3 Rudy-Seno

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Rudy-Seno

View this post on Instagram

Baca Juga: Struktur Lengkap Alat Kelengkapan DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Baca Juga: Perda Perlindungan Pesut Mahakam Masih Mandek, Anggota Dewan Kaltim Firnadi Siap Bantu Penyelesaian

Baca Juga: Pemprov Kaltim Dorong Penguatan Tata Kelola 8 BUMD, Tiga Perusda Perlu Perhatian Khusus

Baca Juga: Bearly Marketing Bantu Bisnismu Naik Kelas

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Pemerintah Akan Naikkan PPN Bangun Rumah Mandiri Tanpa Kontraktor Jadi 2,4 Persen pada 2025, Begini Aturan Langkapnya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

"Sebenarnya semua berkontribusi tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Dari modal kerja, itu kan ada dalam setoran modal. Bisa juga dalam bentuk aset. Saya melihat hanya Bankaltimtara saja yang membanggakan. Kita apresiasi, yang lainnya masih belum maksimal," beber Bagus.

Melihat hal tersebut, Bagus menyampaikan agar Perusda harus berpikir untuk membuat program kerja yang jelas. Apalagi di lingkungan sekitar banyak ditemukan peluang.

"Misalnya Perusda BKS, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera. Mestinya kan bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang tak bisa dilakukan OPD dalam berbisnis," lanjut politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Dalam hal ini, Pansus melihat adanya potensi dan peluang yang masuh terbuka lebar dan harus dimanfaatkan. Setoran dan aset yang sudah diterima mestinya bisa dimanfaatkan. Menurutnya, itu tak sulit untuk dilakukan asalkan direksi yang dibentuk ini mempunyai kemampuan berbisnis.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]