Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang menghadiri undangan rapat kerja oleh Komisi II DPRD Bontang, Selasa (4/5/2021).

Dalam rapat tersebut membahas soal kerja sama dengan imigrasi.

Turutadir Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia beserta staf dan Kepala Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka.

Dikatakan Andi Kurnia, pihak Komisi II DPRD Bontang bertanya soal progres perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Dirjen Imigrasi terkait pendirian UKK di Bontang.

Andi menyebut, pihaknya menjelaskan tentang PKS, berikut kewajiban dari Pemkot Bontang dan apa saja yang harus dipenuhi.

Mengingat, jika Pemkot Bontang tidak bisa memenui komitmen sesuai PKS, maka pelayanan imigrasi bisa ditutup.

 

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

View this post on Instagram

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

Baca Juga: Perusahaan Sebut Angkatan Gen Z Tidak Kuat Mental Bekerja, Agus Haris: Terlalu Subjektif dan Perlu Pembuktian

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Apalagi di Sangatta sudah mengajukan permohonan ke Dirjen Imigrasi untuk membentuk UKK di Kutim,” ujar Andi.

Jika Pemkot tak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan PKS, bisa jadi, di Bontang ditutup dan buka lagi di Sangatta. Karena Kutim mengakui jika sudah siap dengan sarana dan prasarananya.

“Di Bontang memang belum lengkap sarana dan prasarananya, tapi semoga bisa segera dilengkapi di tahun ini,”harap Andi.

Mengenai hal itu pun, ditanggapi oleh Komisi II DPRD Bontang yang siap mendukung dalam hal penganggaran untuk pemenuhan PKS dengan Dirjen Imigrasi.

“Komisi II siap mengawal anggaran kesisteman Imigrasi di APBD Perubahan,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, jika pelayanan imigrasi di Bontang dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan imigrasi dan lain-lain, maka memang perlu didukung sarana dan prasarananya yang siap di-support Komisi II.

“Memang kami sedikit terkendala karena pandemi Covid-19, dan Alhamdulillah pihak imigrasi penuh pengerterian. Namun jangan sampai berlarut-larut karena Pemkot Bontang tetap harus memenuhi kewajibannya,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]