Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang menghadiri undangan rapat kerja oleh Komisi II DPRD Bontang, Selasa (4/5/2021).

Dalam rapat tersebut membahas soal kerja sama dengan imigrasi.

Turutadir Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia beserta staf dan Kepala Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka.

Dikatakan Andi Kurnia, pihak Komisi II DPRD Bontang bertanya soal progres perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Dirjen Imigrasi terkait pendirian UKK di Bontang.

Andi menyebut, pihaknya menjelaskan tentang PKS, berikut kewajiban dari Pemkot Bontang dan apa saja yang harus dipenuhi.

Mengingat, jika Pemkot Bontang tidak bisa memenui komitmen sesuai PKS, maka pelayanan imigrasi bisa ditutup.

 

Baca Juga: Tak Ada Sengketa Hasil Pemilihan di MK, Neni-Agus Berpeluang Dilantik Lebih Awal

Baca Juga: Ketua Komisi B Bontang Sebut Lapangan Bessai Berinta Belum Layak Ditarik Retribusi

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: Dispoparekraf Bontang Berencana Tarik Retribusi di Lapangan Bessai Berinta, Winardi: Bagaimana 'Rumusnya' Fasum Diterapkan Retribusi?

View this post on Instagram

Baca Juga: Gelar Sosper di Bontang, Shemmy Serukan Kepedulian Kolektif untuk Perangi Narkotika 

Baca Juga: Dua Polisi di Bontang Alami Luka Parah Usai Ditabrak Pelaku Curanmor

Baca Juga: KPU Resmi Tetapkan Neni-Agus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Terpilih Periode 2025-2030

Baca Juga: Dinilai Tidak Efektif, Agus Haris Dorong Forum CSR Fokus pada Isu Kesejahteraan Warga

Baca Juga: Trotoar Ketinggian hingga Paving Rapuh, Alfin Rausan Fikry Soroti Proyek Rp7 Miliar Pemkot Bontang

Baca Juga: Alfin Sebut Perencanaan Proyek Pemkot Bontang Banyak Asal-asalan

Baca Juga: Sahib Sebut Tugu PKK Bontang Jelek, Bahkan Layak Dibongkar

Baca Juga: Sebut Kemiskinan Ekstrem Bisa Tuntas dalam 30 Hari, Agus Haris Tuntut Partisipasi Aktif Perusahaan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Apalagi di Sangatta sudah mengajukan permohonan ke Dirjen Imigrasi untuk membentuk UKK di Kutim,” ujar Andi.

Jika Pemkot tak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan PKS, bisa jadi, di Bontang ditutup dan buka lagi di Sangatta. Karena Kutim mengakui jika sudah siap dengan sarana dan prasarananya.

“Di Bontang memang belum lengkap sarana dan prasarananya, tapi semoga bisa segera dilengkapi di tahun ini,”harap Andi.

Mengenai hal itu pun, ditanggapi oleh Komisi II DPRD Bontang yang siap mendukung dalam hal penganggaran untuk pemenuhan PKS dengan Dirjen Imigrasi.

“Komisi II siap mengawal anggaran kesisteman Imigrasi di APBD Perubahan,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, jika pelayanan imigrasi di Bontang dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan imigrasi dan lain-lain, maka memang perlu didukung sarana dan prasarananya yang siap di-support Komisi II.

“Memang kami sedikit terkendala karena pandemi Covid-19, dan Alhamdulillah pihak imigrasi penuh pengerterian. Namun jangan sampai berlarut-larut karena Pemkot Bontang tetap harus memenuhi kewajibannya,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]