Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang menghadiri undangan rapat kerja oleh Komisi II DPRD Bontang, Selasa (4/5/2021).

Dalam rapat tersebut membahas soal kerja sama dengan imigrasi.

Turutadir Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia beserta staf dan Kepala Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, Okka.

Dikatakan Andi Kurnia, pihak Komisi II DPRD Bontang bertanya soal progres perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Dirjen Imigrasi terkait pendirian UKK di Bontang.

Andi menyebut, pihaknya menjelaskan tentang PKS, berikut kewajiban dari Pemkot Bontang dan apa saja yang harus dipenuhi.

Mengingat, jika Pemkot Bontang tidak bisa memenui komitmen sesuai PKS, maka pelayanan imigrasi bisa ditutup.

 

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

View this post on Instagram

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

Baca Juga: Membanggakan, Warga Binaan Lapas Bontang Tembus 13 Besar Lomba Cipta Lagu Fest 2.0

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

Baca Juga: Sambut Pilkada dengan Suka Cita, Najirah-Aswar Bagi-Bagi Balon untuk Pengguna Jalan

Baca Juga: Roadshow di Bontang, Rudy Mas'ud Janjikan Pendidikan Gratis hingga S3 melalui Program “Gratispol”

Baca Juga: Komitmen Najirah-Aswar di Pilkada: Permudah Investasi dan Berantas Praktik "Upeti"

Baca Juga: Sitti Yara Usul Car Free Day Rutin di Simpang Ramayana, Sebut Bisa Dukung Olahraga dan UMKM

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Apalagi di Sangatta sudah mengajukan permohonan ke Dirjen Imigrasi untuk membentuk UKK di Kutim,” ujar Andi.

Jika Pemkot tak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan PKS, bisa jadi, di Bontang ditutup dan buka lagi di Sangatta. Karena Kutim mengakui jika sudah siap dengan sarana dan prasarananya.

“Di Bontang memang belum lengkap sarana dan prasarananya, tapi semoga bisa segera dilengkapi di tahun ini,”harap Andi.

Mengenai hal itu pun, ditanggapi oleh Komisi II DPRD Bontang yang siap mendukung dalam hal penganggaran untuk pemenuhan PKS dengan Dirjen Imigrasi.

“Komisi II siap mengawal anggaran kesisteman Imigrasi di APBD Perubahan,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, jika pelayanan imigrasi di Bontang dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan imigrasi dan lain-lain, maka memang perlu didukung sarana dan prasarananya yang siap di-support Komisi II.

“Memang kami sedikit terkendala karena pandemi Covid-19, dan Alhamdulillah pihak imigrasi penuh pengerterian. Namun jangan sampai berlarut-larut karena Pemkot Bontang tetap harus memenuhi kewajibannya,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]