Kaltimtoday.co, Samarinda - Tak dapat dimungkiri, tamparan bagi sektor ekonomi begitu terasa setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Imbasnya menurun terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Sebagai contoh pada 2020 silam, selama 3 triwulan berturut-turut, pertumbuhan negatif menghampiri perekonomian Kaltim.

Kebijakan yang dinilai tak konsisten dari pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus, faktanya memukul dunia usaha. Khususnya dirasakan sebagian besar pengusaha dan penggiat UMKM di Benua Etam.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi memberikan salah satu contoh, yakni saat kebijakan Kaltim Steril mulai diberlakukan pada Februari silam. Banyak penggiat usaha yang mengeluh dan kebingungan terhadap kebijakan itu.

"Pelaku usaha kebingungan kala itu. Apakah tetap menjalankan atau menghentikan usahanya. Yang pasti ini berdampak terhadap pendapatan," ungkap Bakri pada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Wisata Berau 2025 Meroket, Bupati Sri Ajak Pengembangan Pariwisata Lebih Serius

 

Baca Juga: YJI Kaltim Dorong Kesadaran Kesehatan Jantung Lewat Senam Sehat di Islamic Center

Baca Juga: AAKBB Kaltim Angkat Suara soal Keterbatasan Guru Agama Non-Muslim di Sekolah Dasar

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Sentil Satpol PP, Minta Penegakan Tak Tebang Pilih antara Ritel Modern dan Pedagang Kecil 

View this post on Instagram

Baca Juga: Polling: Atasi Banjir Samarinda, Keruk Sungai Mahakam atau Sungai Karang Mumus?

Baca Juga: Impor Pakaian Bekas Melonjak 51.328 Persen dalam Tiga Tahun, Pemerintah Siapkan Langkah Tegas

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 7 November 2025

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pacu Perluasan Program Makan Bergizi Gratis, Siapkan 73 Dapur Layani 135 Ribu Siswa

Baca Juga: BGN Nilai Samarinda Jadi Contoh Percepatan Program Makan Bergizi Gratis, Dapur SPPG Bugis Jadi Model Percontohan

Baca Juga: Kasus Remaja Meninggal Diduga akibat Kekerasan, TRC PPA Kaltim Dampingi Keluarga dan Fasilitasi Autopsi

Baca Juga: DPMD Kukar Hadiri FGD Bahas Penguatan UMKM di Wilayah Pascatambang

Baca Juga: Disdag Samarinda Siapkan Edaran Baru, Tertibkan Ritel Modern yang Langgar Aturan Jam Operasional

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Temuan Berkas Administrasi Bermasalah, Pemprov Kaltim Minta Pendaftar Gratispol Segera Lakukan Perbaikan

Adanya pembatasan jam malam juga dinilai cukup memberatkan. Sebab banyak usaha yang harus tutup lebih awal. Berpengaruh terhadap omzet. Sebagai contoh, usaha kuliner biasanya mempunyai jam sibuk sekitar pukul 6 sore hingga 9 malam.

"Pemerintah harusnya melibatkan akademisi dan organisasi perhimpunan. Bisa meminta pertimbangan terkait pengambilan kebijakan yang bakal diterapkan. Perlu ada sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha," lanjutnya.

Melihat pandemi yang masih berlangsung, Bakri tentu berharap agar ke depannya pemerintah bisa lebih konsisten terhadap kebijakan yang diambil. Agar pengusaha juga bisa beradaptasi. Sekaligus tak menciptakan kepanikan di tengah para pengusaha dan masyarakat sekitar.

[YMD | RWT]