Kaltimtoday.co, Samarinda - Tak dapat dimungkiri, tamparan bagi sektor ekonomi begitu terasa setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Imbasnya menurun terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Sebagai contoh pada 2020 silam, selama 3 triwulan berturut-turut, pertumbuhan negatif menghampiri perekonomian Kaltim.

Kebijakan yang dinilai tak konsisten dari pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus, faktanya memukul dunia usaha. Khususnya dirasakan sebagian besar pengusaha dan penggiat UMKM di Benua Etam.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi memberikan salah satu contoh, yakni saat kebijakan Kaltim Steril mulai diberlakukan pada Februari silam. Banyak penggiat usaha yang mengeluh dan kebingungan terhadap kebijakan itu.

"Pelaku usaha kebingungan kala itu. Apakah tetap menjalankan atau menghentikan usahanya. Yang pasti ini berdampak terhadap pendapatan," ungkap Bakri pada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Dorong Ketertiban Berlalu Lintas, SMAN 4 Sediakan Area Parkir Khusus bagi Siswa Berhelm

 

Baca Juga: Gaungkan Semangat Inklusifitas, Mahasiswa Ilkom 23 Unmul dan Komunitas IKAT Samarinda Kampanye Bahasa Isyarat

Baca Juga: Program Live Yuk Disetir Jadi Strategi Mandiri UMKM di Era Digital

Baca Juga: Dari Pasar ke Rumah, Margono Tunjukkan UMKM PPU Mulai Kuasai Ruang Digital

View this post on Instagram

Baca Juga: Live Shopping Bukan Lagi Gimik, PPU Jadi Rujukan Digitalisasi UMKM IKN

Baca Juga: Upaya Ciptakan SPMB yang Transparan, Pemkot Samarinda Bentuk Tim Pengawas dan Luncurkan Saluran Pengaduan

Baca Juga: Satu Pelaku Pencurian BBM di Perairan Loa Buah Ditemukan, Motif Ekonomi Jadi Alasan

Baca Juga: Mural Bukan Sekadar Coretan! Cerita dari Para Seniman Samarinda

Baca Juga: Transportasi Publik Samarinda: Sudah Nyaman untuk Semua?

Baca Juga: Rakorda Demokrat Kaltim: Bambang Soepriyadi Jabat Plt Ketua, Irwan Fokus di DPP

Baca Juga: SPMB Samarinda Siap Digelar, PT Telkom Dilibatkan untuk Antisipasi Gangguan Server

Baca Juga: Godok Raperda Pariwisata, DPRD Samarinda Masuk Tahap Klasifikasi Pasal dan Bab

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Puluhan Makam di TPU Cempaka Jalan Pangeran Suryanata Longsor, BPBD Samarinda Upayakan Relokasi

Adanya pembatasan jam malam juga dinilai cukup memberatkan. Sebab banyak usaha yang harus tutup lebih awal. Berpengaruh terhadap omzet. Sebagai contoh, usaha kuliner biasanya mempunyai jam sibuk sekitar pukul 6 sore hingga 9 malam.

"Pemerintah harusnya melibatkan akademisi dan organisasi perhimpunan. Bisa meminta pertimbangan terkait pengambilan kebijakan yang bakal diterapkan. Perlu ada sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha," lanjutnya.

Melihat pandemi yang masih berlangsung, Bakri tentu berharap agar ke depannya pemerintah bisa lebih konsisten terhadap kebijakan yang diambil. Agar pengusaha juga bisa beradaptasi. Sekaligus tak menciptakan kepanikan di tengah para pengusaha dan masyarakat sekitar.

[YMD | RWT]