Kaltimtoday.co, Samarinda - Tak dapat dimungkiri, tamparan bagi sektor ekonomi begitu terasa setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini. Imbasnya menurun terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Sebagai contoh pada 2020 silam, selama 3 triwulan berturut-turut, pertumbuhan negatif menghampiri perekonomian Kaltim.

Kebijakan yang dinilai tak konsisten dari pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus, faktanya memukul dunia usaha. Khususnya dirasakan sebagian besar pengusaha dan penggiat UMKM di Benua Etam.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi memberikan salah satu contoh, yakni saat kebijakan Kaltim Steril mulai diberlakukan pada Februari silam. Banyak penggiat usaha yang mengeluh dan kebingungan terhadap kebijakan itu.

"Pelaku usaha kebingungan kala itu. Apakah tetap menjalankan atau menghentikan usahanya. Yang pasti ini berdampak terhadap pendapatan," ungkap Bakri pada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

View this post on Instagram

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Juga: Januari 2025 Masuk Jadwal Audit Kearsipan, DPK Kaltim: Penilaian Objektif-Profesional di Setiap OPD

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Target Penyerahan 132 Filling Kabinet ke Sejumlah OPD, DPK Kaltim Pastikan Tuntas Akhir Desember

Adanya pembatasan jam malam juga dinilai cukup memberatkan. Sebab banyak usaha yang harus tutup lebih awal. Berpengaruh terhadap omzet. Sebagai contoh, usaha kuliner biasanya mempunyai jam sibuk sekitar pukul 6 sore hingga 9 malam.

"Pemerintah harusnya melibatkan akademisi dan organisasi perhimpunan. Bisa meminta pertimbangan terkait pengambilan kebijakan yang bakal diterapkan. Perlu ada sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha," lanjutnya.

Melihat pandemi yang masih berlangsung, Bakri tentu berharap agar ke depannya pemerintah bisa lebih konsisten terhadap kebijakan yang diambil. Agar pengusaha juga bisa beradaptasi. Sekaligus tak menciptakan kepanikan di tengah para pengusaha dan masyarakat sekitar.

[YMD | RWT]