Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: Peringati Hari Mangrove Sedunia, Siswa SD di Kutai Kartanegara Diajak Tanam Pohon

 

Baca Juga: DPRD Samarinda Pastikan Raperda Lingkungan Hidup Selaras dengan Regulasi Nasional

Baca Juga: Fase Pemulihan Banjir, IKEA Salurkan Bantuan untuk 364 Keluarga di Aceh Tamiang

Baca Juga: Orang Utan di Negeri Tambang dan Sawit, Sebuah Upaya Penyelamatan Terpadu di Lanskap Keraitan

View this post on Instagram

Baca Juga: Tutupan Hutan Kalimantan Menyusut Drastis hingga 33 Persen Selama 2015-2025, WALHI se-Kalimantan Desak Stop Izin Industri Ekstraktif

Baca Juga: Kritis Tinggal Satu Ekor di Alam Liar, Badak Pari Mahulu Segera Dievakuasi Lewat Udara

Baca Juga: Banjir Rendam Jalur 2 Tenggarong Seberang-Samarinda, Sore Mulai Surut

Baca Juga: Cegah Banjir, Panbers Bersihkan Drainase dan Sungai di Sejumlah Titik Kota

Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup: Jangan Terjebak Slogan Palsu

Baca Juga: Banjir Jalan Gatot Subroto Tak Kunjung Usai, DPRD Berau Desak DPUPR Bongkar Sedimen Drainase

Baca Juga: JATAM Kaltim: 44 Tahun KPC Perpanjang Krisis Lingkungan di Kaltim

Baca Juga: Minimalisir Potensi Banjir, Panbers DPUPR Bontang Normalisasi Sungai Dahlia

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Kubar Darurat Banjir, Ketinggian Air di Enam Kecamatan Capai 1,5 Meter

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]