Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: Banjir Kepung Akses Jalan di Meraang, Peningkatan Infrastruktur Diupayakan Tersalur di Anggaran Belanja Tambahan

 

Baca Juga: Hujan Deras Disertai Petir, BPBD Samarinda Laporkan 10 Titik Banjir 

Baca Juga: Menerjang Banjir di Hulu Kelay, Perjuangan Gamalis bersama OPD Tinjau Infrastruktur yang Dikeluhkan Warga

Baca Juga: Banjir Musiman Rendam Kecamatan Tabang, BPBD Kukar Siaga Kirim Tim Pemantau

View this post on Instagram

Baca Juga: Banjir dan Longsor Terjang Berau: 9 Kampung Terdampak, Dua Lansia Meninggal Dunia

Baca Juga: Wakil Bupati PPU Soroti Pengembang Perumahan yang Diduga Jadi Penyebab Banjir

Baca Juga: Banjir dan Ujian Pak Bagus

Baca Juga: Hujan Deras Guyur Balikpapan, Sejumlah Titik Terendam Banjir hingga 1 Meter

Baca Juga: Infrastruktur Jalan dan Banjir Masih Jadi Masalah Utama di Sanga-Sanga 

Baca Juga: Dampak Pembangunan IKN Jadi Ancaman Kelestarian Teluk Balikpapan 

Baca Juga: Musim Hujan, BPBD Kukar Petakan Sejumlah Lokasi Rawan Longsor

Baca Juga: Banjir Samarinda Berangsur Surut, Warga Terdampak Mulai Kembali ke Rumah

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Dorong Pemimpin Daerah Duduk Bersama Atasi Banjir, Akmal Malik: Tidak Bisa Ditangani Sendiri

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]