Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: BPBD Soroti Konstruksi RSUD AMS II, Bangunan Panggung Dinilai Lebih Aman dari Banjir

 

Baca Juga: Membaca Kehendak di Balik Pesan: Ketika Lingkungan Diceritakan oleh Gubernur  

Baca Juga: Pematangan Lahan RSUD AMS II Diprotes Warga Rapak Binuang, Banjir Kian Parah Sejak Proyek Dimulai

Baca Juga: Izin Terbit Tak Sesuai Prosedur, Pengurukan Perluasan RSUD AMS II di Sempaja Selatan Ditangguhkan Pemkot Samarinda 

View this post on Instagram

Baca Juga: Update Banjir Sumatera: Korban Meninggal Capai 1.030 Orang, 206 Masih Hilang

Baca Juga: Imunitas Penjaga Lingkungan

Baca Juga: Mahasiswa Korban Banjir Sumatera Dapat Bantuan Rp 1,25 Juta per Bulan dari Pemerintah

Baca Juga: PT Berau Coal Sinergi dengan KLH dan KESDM salurkan bantuan untuk Bencana Sumatera

Baca Juga: BKSDA Aceh Kerahkan Gajah untuk Bersihkan Puing Banjir Bandang di Pidie Jaya

Baca Juga: Banjir Ancam Hulu Sungai Segah dan Kelay, Warga Diminta Siaga

Baca Juga: BNPB Rilis Update Korban Bencana Sumatera: 929 Tewas, 274 Orang Masih Hilang

Baca Juga: Presiden Setujui Bantuan Rp 60 Juta per Rumah untuk Warga Terdampak Bencana

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Penataan Lingkungan Balikpapan Dinilai Meningkat, DPRD Kaltim Dorong Komitmen Berkelanjutan

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]