Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Salurkan Rp 7,5 Miliar untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

 

Baca Juga: Tragedi Banjir di Indonesia: Alarm Alam dari Dampak Keputusan Politik Tata Kelola Lingkungan yang Buruk

Baca Juga: Bongkar Jejaring Keuangan di Balik Krisis Iklim: Jurnalis Dibekali Teknik Follow The Money

Baca Juga: Update Korban Banjir Sumatera 2 Desember 2025: 604 Tewas, 464 Hilang

View this post on Instagram

Baca Juga: Gubernur Sumbar Desak Penetapan Banjir dan Longsor sebagai Bencana Nasional

Baca Juga: Banjir dan Longsor di Asia Tenggara Tewaskan Hampir 1.000 Orang, Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka Paling Parah

Baca Juga: Ini Penjelasan Purbaya tentang Alasan Kemenkeu Hanya Tambah Rp500 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sumatera

Baca Juga: Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Sumatera: Korban Meninggal Tembus 442 Jiwa, BNPB Percepat Kiriman Logistik Lewat Udara dan Starlink

Baca Juga: Program RTLH Dinilai Gagal Atasi Permukiman Kumuh, Samarinda Siapkan Sistem Baru Berbasis Kawasan

Baca Juga: Bocah Perempuan Ditemukan Meninggal di Saluran Air Lempake

Baca Juga: Korban Tewas Banjir Bandang Sumatera Utara Bertambah Jadi 62 Orang, Sibolga Catat Angka Tertinggi

Baca Juga: Asia Tenggara Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Penjelasan Ahli

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Banjir Landa Aceh: 12 Daerah Terendam, Ribuan Warga Mengungsi, dan 2 Tewas

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]