Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: DPRD Dorong Relokasi Kampung Rawan Banjir di Berau sebagai Solusi Jangka Panjang

 

Baca Juga: Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern

Baca Juga: Tambak Ikan Terendam Banjir, Kades Ponoragan Harap Bantuan Induk Berkualitas dari Pemkab Kukar

Baca Juga: Hari Anti Tambang 2025, JATAM Kaltim Soroti Ekstraktivisme dan Kerusakan Lingkungan

View this post on Instagram

Baca Juga: Banjir Ancam Produktivitas Pangan Kukar, Pengamat: Ekologi dan Ekonomi Tidak Bisa Dipisahkan

Baca Juga: Balita 2 Tahun Hanyut Terseret Banjir di Balikpapan, Tim SAR Lakukan Pencarian Intensif

Baca Juga: Banjir Masih Jadi Ancaman, DPRD Berau Dorong Pemkab Lakukan Kajian Ilmiah Wilayah Rawan

Baca Juga: Banjir di Jalan KH Abul Hasan Samarinda: Kendaraan Mogok, Kios, dan Rumah Kebanjiran

Baca Juga: Samarinda Dilanda Hujan Lebat, BPBD Sebut Ketinggian Air Berstatus Awas hingga Waspada

Baca Juga: Petani Gagal Panen di Lempake Jadi Prioritas Penyaluran Dana Darurat, DPRD Samarinda Minta Prosesnya Tak Berbelit

Baca Juga: Atasi Banjir Samarinda, Komisi III DPRD Kaltim Usulkan Penambahan Embung di Hulu Sungai Karang Mumus

Baca Juga: PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Sosial ke 4 Desa Terdampak Banjir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPK Kaltim Lakukan Pengeringan Koleksi Buku Bacaan Anak Pasca Banjir

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]