Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: Upaya Kolaboratif Susun Dokumen Area Nilai Konservasi Tinggi, Dorong Kelestarian Lingkungan di Kaltim

 

Baca Juga: Pj Bupati PPU Resmi Buka Bimtek Pengelolaan Sampah untuk Tingkatkan Kesadaran Lingkungan

Baca Juga: BPBD PPU Siapkan Langkah Antisipasi Menghadapi Banjir di Musim Penghujan

Baca Juga: BPBD PPU Waspadai Potensi Banjir Akibat Kenaikan Air Laut dan Hujan Lebat di Akhir Tahun

View this post on Instagram

Baca Juga: BPBD PPU Siaga Hadapi Potensi Banjir di Musim Penghujan

Baca Juga: Antisipasi Kenaikan Air Laut dan Curah Hujan, BPBD PPU Siaga Hadapi Potensi Banjir

Baca Juga: Total Bantuan CPPD di 2024 Sebanyak 49 Ton Lebih

Baca Juga: Status Jalan Nasional Jadi Kendala Penanganan Banjir di Jalan Gatot Subroto Berau

Baca Juga: DPUPR Berau Upayakan Konektivitas Drainase untuk Kurangi Dampak Luasan Air ke Badan Jalan

Baca Juga: PPU Dorong Desa Maju Menjadi Mandiri dengan Alokasi Anggaran Berbasis Kebutuhan Desa

Baca Juga: Dispertan PPU Ajak Gotong Royong Petani dan P3 Bersihkan Parit, Cegah Banjir Rusak Lahan Pertanian

Baca Juga: Dispertan PPU Galakkan Edukasi dan Gotong Royong dengan Kelompok Tani untuk Antisipasi Banjir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dispertan PPU Pastikan Belum Ada Laporan Banjir, Petani Babulu Masuki Masa Panen

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]