Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: Bangunan Liar di Atas Drainase Jalan PM Noor Ditertibkan, Camat Samarinda Utara Dorong Partisipasi Masyarakat Jaga Lingkungan 

 

Baca Juga: Seno Aji Sebut Pengelolaan Sungai Terintegrasi Jadi Kunci Atasi Banjir Kaltim

Baca Juga: Selaraskan Kondisi Lapangan dengan Rencana Penanganan Banjir, Pemkot Samarinda Susur Drainase di Jalan Damai

Baca Juga: Upaya Normalisasi Sungai, DPRD Samarinda Usul Pembangunan Pintu Air untuk Cegah Banjir

View this post on Instagram

Baca Juga: Tinjau Perumahan Haji Saleh, Wali Kota Samarinda Upayakan Pengerjaan Sodetan untuk Penanganan Banjir

Baca Juga: HMI Samarinda Tagih Janji 100 Hari Kerja Andi Harun-Saefuddin Zuhri, Soroti Banjir hingga Tambang

Baca Juga: Menjaga Wajah Kota: Peran Landmark Alam dalam Identitas dan Mitigasi Konservasi Lingkungan  

Baca Juga: Sektor Pendidikan Terdampak Banjir, DPRD Berau Desak Penanganan Cepat Pasca Bencana 

Baca Juga: DPRD Dorong Relokasi Kampung Rawan Banjir di Berau sebagai Solusi Jangka Panjang

Baca Juga: Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern

Baca Juga: Tambak Ikan Terendam Banjir, Kades Ponoragan Harap Bantuan Induk Berkualitas dari Pemkab Kukar

Baca Juga: Hari Anti Tambang 2025, JATAM Kaltim Soroti Ekstraktivisme dan Kerusakan Lingkungan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Banjir Ancam Produktivitas Pangan Kukar, Pengamat: Ekologi dan Ekonomi Tidak Bisa Dipisahkan

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]