Kaltimtoday.co, Samarinda -  Banjir bandang yang menimpa Perumahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada 7 Januari 2021 silam menjadi sorotan.

Diduga, berdirinya pergudangan Samarinda Central Bizpark (SCB) di Jalan Pangeran Suryanata yang dekat kawasan tersebut, menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani mengatakan, proses pengelolaan lingkungan oleh pengelola SCB kini dalam pantauan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pihaknya pun telah mengeluarkan dokumen saran tindak, berdasarkan salinan rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu, usai dewan melakukan sidak ke kawasan pergudangan.

Baca Juga: Rembuk Perempuan Pesisir Serukan Prioritas Air Bersih dan Sanitasi untuk Komunitas Pesisir

 

Baca Juga: OIKN Jelaskan Penyebab dan Upaya Penanganan Banjir di Sepaku

Baca Juga: Banjir Rendam Wilayah Sekitar IKN di Sepaku, Ratusan Rumah dan Jiwa Terkena Dampak

Baca Juga: Normalisasi Sungai Mangkurawang, Solusi Banjir dan Ketahanan Pangan di Desa Rapak Lambur

View this post on Instagram

Baca Juga: DLH PPU Songsong Minat Generasi Muda Jadi Agen Perubahan Lingkungan

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Upaya Kolaboratif Susun Dokumen Area Nilai Konservasi Tinggi, Dorong Kelestarian Lingkungan di Kaltim

Baca Juga: Pj Bupati PPU Resmi Buka Bimtek Pengelolaan Sampah untuk Tingkatkan Kesadaran Lingkungan

Baca Juga: BPBD PPU Siapkan Langkah Antisipasi Menghadapi Banjir di Musim Penghujan

Baca Juga: BPBD PPU Waspadai Potensi Banjir Akibat Kenaikan Air Laut dan Hujan Lebat di Akhir Tahun

Baca Juga: BPBD PPU Siaga Hadapi Potensi Banjir di Musim Penghujan

Baca Juga: Antisipasi Kenaikan Air Laut dan Curah Hujan, BPBD PPU Siaga Hadapi Potensi Banjir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Total Bantuan CPPD di 2024 Sebanyak 49 Ton Lebih

"Pihak SCB harus menyesuaikan kapasitas poldernya sesuai dengan ketentuan, dengan meninggikan. Mereka juga harus bangun polder kedua," terang Yama, sapaan akrabnya, Kamis (20/5/2021).

Secara izin lingkungan, sebenarnya pengelola SCB sudah mengantongi. Namun, ada beberapa item terkait pengelolaan lingkungan yang belum dilaksanakan.

"Kalau dokumen izin lingkungan mereka sudah lengkap, tinggal dijalankan atau tidaknya yang jadi soal. Karena ada tahapan yang tidak boleh mereka lewati," terangnya.

Yama pun mengatakan, kasus di SCB patut menjadi pelajaran bagi pihak yang melaksanakan proyek pembangunan. Agar komitmen dalam soal pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan.

"Jika ada yang mulai melakukan pengerjaan bila belum terbit izin lingkungannya, maka tidak akan dilayani permohonan izinnya. Harus keras sedikit," pungkasnya.

[IN | NON | ADV DLH SAMARINDA]