Catatan Rizal Effendi

PEGIAT sosial Sudarno alias Darno meminta maaf kepada Hijrah Mas’ud, adik kandung Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM). Ini pasti berkaitan dengan ucapan Darno yang menyorot kehadiran dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) di jajaran Dewan Pengawas (Dewas) RSUD milik Pemprov Kaltim.

Pernyataan maaf itu disampaikan Darno dalam postingan podcast terbarunya. “Saya minta maaf kemarin sempat menyebut dosen ini adalah dosennya adik Gubernur, saya minta maaf, walaupun kenyataannya faktanya begitu,” kilahnya.

Darno adalah wakil ketua tim pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dalam Pilgub 2024. Dia juga menjadi juru bicara dan mengampanyekan program-program unggulan Rudy-Seno seperti Gratispol. Tapi belakangan dia sering mengkritik kebijakan Pemprov Kaltim, yang dianggapnya tidak berpihak kepada SDM lokal.

Dalam video sebelumnya, Darno mengkritik kebijakan Gubernur HARUM yang mengangkat dua dosen Unhas yaitu Dr Syahrir A Pasinringi, MS yang akrab dipanggil Prof Cali sebagai ketua Dewas RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai anggota Dewas RSUD dr Kanujoso Djatibowo Balikpapan.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi dampak negatif akibat penunjukan itu. Yaitu, tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan karena yang bersangkutan tinggal di luar Kaltim, adanya capital flight dan ketidakadilan terhadap SDM lokal.

Secara tidak langsung Darno mengaitkan kedua orang itu dengan Hijrah. “Saya paham kedua dosen itu adalahnya dosennya Mba Hijrah. Tapi harusnya nggak begitu, kita harus tetap memberi kehormatan kepada SDM kita, akademisi kita,” tandasnya.

Hijrah bersama suaminya dr Ifransyah Fuadi, dirut RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan tahun lalu mengambil program magister rumah sakit (MARS) di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas terutama untuk memenuhi persyaratan sang suami sebagai direktur rumah sakit. Prof Cali dan Dr Fridawaty di antara dosen yang mengajari mereka.

Dr Syahrir sendiri kabarnya belum berstatus guru besar. Tapi karena senior jadi dipanggil “profesor”. Dia pernah menjabat ketua Prodi MARS Unhas, Dewas RS Unhas (2019-2023), Dewas RSUD AM Parikesit Tenggarong (2020-2025), Dewas RS Amalia Bontang (2019-2023), Dewas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja (2015-2025), anggota Komite Bersama Kemenristek Dikti dan Kemenkes, Ketua Bagian Manajemen RS serta konsultan manajemen di beberapa rumah sakit.

Dalam podcast terbarunya, Darno masih menyorot sepak terjang Prof Cali. Salah satunya soal surat Prof Cali yang mengundang anggota Dewas RSUD AWS, Ketua dan anggota Dewas RSKD dan RS Atma Husada, serta Direktur dan jajaran direksi 5 RS UOBAK Pemprov Kaltim.

Dalam surat undangan tertanggal 3 November 2025 itu, disebutkan bahwa acaranya berlangsung Kamis, 6 November di ruang pertemuan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan agenda Rapat Koordinasi Pembahasan Hospital Base RS sebagai RSPPU (Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama) dan pembahasan hal-hal penting lainnya.

Menurut Darno, undangan itu salah kaprah dan melampaui wewenang. “Itu kerjaan tak pantas. Dr Syahrir saya ingatkan. Kebetulan kita pernah sama-sama di Tim Transisi. Saya ingatkan Pak Syahrir, Bapak tak ngerti kewenangan. Urusan mengundang seperti itu seharusnya menjadi kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim bukan Bapak,” tegas mantan anggota DPRD Kaltim dari PDIP yang belakangan nyeberang ke Golkar.

Dr Syahrir ternyata sebelumnya diangkat Gubernur Rudy masuk dalam Tim Transisi Jilid 1 yang dipimpin Dr Rusmadi Wongso, mantan Wakil Wali Kota Samarinda. Sedang dalam draft Tim Transisi Jilid 2 yang diketuai Ismiati, Dr Syahrir ditempatkan sebagai Koordinator  Bidang SDM dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam Tim Transisi Jidil 1 Darno mengakui sering berdebat dengan Dr Syahrir. Di antaranya soal rencana kerjasama S2 dan pengelolaan manajemen rumah sakit antara Pemprov Kaltimdengan FKM Unhas, padahal sudah ada FKM Unmul. Juga soal alokasi anggaran Rp35 miliaruntuk membuat skema bagaimana penanganan sejumlah pasien yang menderita penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS.

“CABUT SK GUBERNUR”

Dalam bagian lain podcastnya, Darno juga menyoroti keterlibatan kedua dosen itu dalam beberapa proyek kesehatan di Kaltim. “Kita kerampokan karena beliau berdua tidak sekadar Dewas yang aktivitasnya masih kita pertanyakan, tetapi juga terlibat dalam proyek pendampingan Puskesmas se-Kaltim bernilai Rp4,2 miliar,” jelasnya.

Selain itu Darno juga menyinggung peran Dr Fridawaty lagi menyusun dokumen-dokumen kesehatan Kaltim yang nilainya ratusan juta.  

Menurut Darno, kebijakan itu sebagai pelecehan buat rakyat Kaltim khususnya universitas di Kaltim. Padahal di Unmul, juga ada FKM. Dekannya juga profesor yaitu Prof Iwan. “Yang berarti FKM Unmul dianggap tidak mampu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kaltim,” anggapnya.

Dia mengingatkan, bahwa APBD disusun dengan tiga prinsip. Pertama, pro poor. Supaya kemiskinan berkurang. Tapi bagaimana rakyat Kaltim jadi kaya kalau uangnya diberikan untuk orang luar. Kedua, pro growth. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau uangnya dibawa ke luar. Dan ketiga, pro job. Supaya lapangan pekerjaan meningkat. “Jadi intinya APBD disusun untuk menyejahterakan rakyat Kaltim, bukan orang luar,” tandas Darno.

“Ini harapan saya kepada Bapak Gubernur,” kata Darno. Dia minta segera SK Gubernur yang mengangkat kedua dosen itu sebagai Dewas segera dicabut. Dia juga mengingatkan kepada kedua dosen Unhas itu agar jangan berlebihan bermain proyek di Kaltim.

Sejauh ini kita belum mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari Dr Syahrir dan Dr Fridawatyserta FKM Unhas. Ketika dihubungi vivaborneo.com, Syahrir tidak menjawab meskipun WA yang dikirim dibaca. Tapi ada yang bilang kehadiran mereka di Kaltim karena adanya permintaan dari Pemprov Kaltim sendiri.

Yang mengagetkan, Darno juga menyinggung soal ditelepon kawannya, Ketua Ormas Kaltim. “Terima kasih sudah ditelepon ngajak duel untuk kebaikan. Kita tegak lurus aja Pak, tegak lurus untuk Kaltim. Keberpihakan kita untuk sumber daya masyarakat lokal Kaltim. APBD kita untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim bukan orang luar,” jelasnya.

Ada yang menarik dari podcast Darno terakhir. Dia tidak lagi berbicara sambil merokok. Di atas meja tempat dia bicara, hanya ada secangkir kopi dan makanan gorengan. “Saya tidak lagi merokok,” katanya begitu.

Saya menyarankan rokoknya diganti makanan camilan produksi UMKM setempat. Biar sekalian ikut mempromosikan. Biar Mas Darno juga dikenal sebagai pegiat medsos “pro UMKM.” (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co