Kaltimtoday.co, Bontang - Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mempertanyakan tidak adanya rambu beban sumbu maksimum di ruas jalan Soekarno Hatta di kawasan Bontang Lestari.

Menurutnya, keberadaan rambu tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan.

“Dari ujung ke ujung di sepanjang Jalan Soekarno Hatta tidak terlihat rambu soal batas maksimum beban sumbu jalan. Padahal kita sudah tahu bahwa kekuatan beban jalan hanya maksimum 8 ton,” ujarnya saat RDP bersama Dinas PUPR Senin lalu.

Politisi Gerindra ini menilai tidak adanya rambu sumbu beban maksimum tertentu, menjadi celah bagi pengendara truk yang tonasenya melebihi beban untuk melintas.

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

 

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

View this post on Instagram

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

Baca Juga: Perusahaan Sebut Angkatan Gen Z Tidak Kuat Mental Bekerja, Agus Haris: Terlalu Subjektif dan Perlu Pembuktian

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pastikan Tenaga Kerja Lokal Terserap Industri, Pemkot akan Surati 1.087 Perusahaan di Bontang

“Dia seenaknya saja, masuk tanpa beban, Padahal secara pengamatan langsung, mobil muatan CPO dapat mencapai 10, ton” ungkapnya.

Amir juga menyinggung Jembatan Timbang untuk memberikan sistem informasi pengawasan kendaraan angkutan barang dan penentuan pelanggaran muatan lebih.

“Ini jelas peruntukannya, bagaimana kami tahu bahwa mobil ini tonasenya lebih, jika tidak ada alat ukur?,” lanjutnya.

Pemda harus mengambil langkah preventif dalam mencegah kerusakan ruas jalan akibat aktivitas kendaraan yang melebihi beban muatan.

“Jangan sampai sudah rusak parah, lalu kami lagi yang memperbaiki,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR, Bina Antasariansyah menyampaikan, aktivitas lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan tidak dapat dipungkiri. Lantaran Bontang telah ditetapkan sebagai kota industri

Hal itu berimbas pada kerusakan ruas jalan. Seperti di Jalan Soekarno-Hatta, M. Roem dan Urip Sumoharjo di Bontang Lestari karena kekuatan tonase hanya mampu menopang beban sekira 8 ton.

Sedangkan, untuk sebuah Kota Industri tonase badan jalan harus mampu menopang beban minimal 10 ton. Sehingga kapasitas beban jalan perlu disesuaikan.

“Saat ini masih dalam tahap perencanaan review design untuk ditingkatkan,” timpalnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]