Kutim

Demo DPRD Kutim, Mahasiswa Tuntut Konpensasi Korban Banjir Sangatta

Kaltimtoday.co , Sangatta – Ratusan Mahasiswa Kutai Timur (Kutim) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kutim Menggugat melakukan aksi demo yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kutim, Senin (11/4/2022).

Dalam gugatannya ada 11 tuntutan yang disampaikan para demonstran. Salah satunya, protes isu perpanjangan masa jabatan presiden, dan usulan tertunda-tunda pemilu 2024 hingga kenaikan PPn serta BBM terus meluas ke berbagai belahan pulau Indonesia.

Baca juga:  Jelang Pelantikan Bupati, ASKB Tak Ada Persiapan Khusus

Tidak hanya desas-desus nasional yang menyaksikan massa aksi tersebut. Namun juga terdapat sejumlah masalah lokal yang diajukan sebagai tuntutan.
Salah satu tuntutan isu lokal yang diangkat adalah menuntut pemerintah agar memulihkan hak-hak korban banjir Sangatta, serta menyusun rencana penanggulangan bencana hingga mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan deklarasi krisis iklim.

Koordinator Aksi, Geraldino mengungkap, banjir yang melanda dua kecamatan pada bulan Maret lalu, yang menelan banyak kerusakan dan kerugian tidak dapat dinilai sebagai bencana alam semata. Terlebih faktor yang menyebabkannya adalah curah hujan.

“Puluhan ribu warga terdampak banjir, dan ironisnya hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai korban tidak sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” ketusnya.

Padahal, menurutnya, pembiayaan pemulihan pascabanjir jelas-jelas termaktub di beberapa sumber diantaranya: Belanja Tidak Terduga dari APBD Kutai Timur 2022 sebesar Rp15 miliar, dana kontigensi dan stimulan dari pemerintah pusat.

Baca juga:  Menuju Pilkada 2020, Sebanyak 240.824 Lembar Surat Suara Tiba di Kutim

Senada dengan Korlap, salah satu peserta demonstran, Agus Kurniady menilai, pengaturan tata kelola lingkungan selama ini tidak benar-benar memperhatikan prinsip dasar ekologi, dan ekosistem.

“Sesungguhnya masalah lingkungan yang kita hadapi sejak dulu adalah buah dari buruknya kebijakan pemerintah,” ungkap Agus dihadapan para demonstran.

Kekeliruan dan juga pelanggaran dalam mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya, menjadi musabab yang paling signifikan atas terjadinya bencana alam di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karenanya, sambung Agus, pemerintah sepatutnya menengok kesalahan tersebut kemudian menindaklanjutinya secara serius.

Baca juga:  Penyebaran Covid-19 Melonjak, Perjalanan Dinas Dewan Keluar Daerah Dibatasi

“Jangan lagi warga menjadi korban akibat kejahatan lingkungan, dan sudah waktunya bukan kita lagi yang harus menanggungnya,” tutup Agus.

Nampak dalam aksi mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni serta Wakil Ketua I Asti Mazar dan Wakil Ketua II Arfan. Serta sejumlah pengamanan yang dilakukan dari TNI/Polri serta Satpol PP.

Wabup Kutim, Kasmidi Bulang menyebutkan pada prinsipnya apa yang menjadi tuntutan dari demonstran akan dijawab.

Baca juga:  Oknum Honorer Lecehkan Anak di Bawah Umur, Terancam 5 Tahun Penjara

“Pada prinsipnya apa yang menjadi tuntutan kami akan menjawab dengan dialog dan praktik, karena pada prinsipnya ada kebijakan yang bisa diputuskan di daerah yang harus kami sampaikan ke pusat,” papar KB (sapaan akrabnya).

Pantauan Media ini, aksi berjalan lancar dan damai, tak ada tindakan anarkis.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

 

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker