Bontang
DPRD Bontang Minta Manajemen BCM Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal dan dan Utamakan Bayar Pajak Daerah
Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang lakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP), Kamis (1/9/2022) lalu.
Pada kunjungan tersebut, anggota DPRD Bontang, Nur Salam meminta manajemen BCM untuk berkoordinasi dengan tenant-tenant yang akan beroperasi di Mal agar memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk dijadikan karyawan. Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Alih Daya.
“Nanti akan kami tindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami akan panggil ownernya,” ujarnya kepada awak media.
Politisi dari Partai Golkar ini mengungkapkan, selain memprioritaskan warga Bontang menjadi tenaga kerja di sana, BCM juga perlu memperhatikan pajak daerah yang mesti dibayarkan di Bontang. Sebab kata Salam, tenant yang masuk dominan merupakan tenant ternama dan berasal dari luar Bontang.
"Jangan sampai mereka justru bayar pajak keluar. Sementara di Bontang tidak ada,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengusulkan agar BCM memiliki tempat khusus untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Kami juga minta di BCM nanti ada tempat khusus untuk pelaku UMKM lokal Bontang. Bisa tempat tersendiri atau titip di gerai yang ada,” ujarnya.
Legislator yang juga sebagai pemimpin kunjungan ke proyek BCM ini menambahkan, kehadiran BCM bisa menjadi solusi warga Bontang untuk berlibur.
"Momen liburan tahun baru nanti warga Bontang tidak perlu berlibur ke luar daerah. Cukup menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke mall kebanggaan kita," tandasnya.
Untuk diketahui, hasil kunjungan lapangan tersebut, per awal September 2022 sudah mencapai progres 70-80%. Diharapkan, BCM akan segera beroperasi tahun depan, 2023.
[BID | RWT | ADV DPRD BONTANG]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Pemerintah Alokasikan Rp 256 Triliun untuk Pembebasan PPN Kebutuhan Pokok
- Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Resmi Diumumkan, Fokus pada Insentif dan Perpajakan
- Reses di Lok Tuan, Sitti Yara Dicurhati Warga Soal Air Bersih dan Penerangan Jalan yang Minim
- Gapensi: Perluasan Basis Pajak Lebih Efektif daripada Kenaikan PPN 12 Persen
- Komisi C DPRD Bontang Kunjungi Dishub Kaltim, Sumardi: Terminal Bus Bontang Siap Diresmikan pada Pertengahan Desember 2024