Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kekhawatiran mahasiswa terkait kemungkinan terjadinya tindakan represif aparat saat demonstrasi mencuat dalam forum reses yang digelar oleh Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, di Daerah Pemilihannya (Dapil) I, Tenggarong. 

Permintaan utama mahasiswa tersebut agar DPRD harus memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai upaya mahasiswa dan aparat bisa duduk satu meja.

Permintaan ini disampaikan oleh perwakilan BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), khususnya dari Divisi Propaganda dan Aksi. Mereka menilai, meski Kukar relatif aman dalam sejarah aksi mahasiswa, bukan berarti potensi konflik tidak ada.

“Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa aksi damai bisa berubah bentrok jika aparat yang bertugas tidak memiliki panduan atau koneksi komunikasi yang jelas dengan peserta aksi,” terang Akbar, Jumat (8/8/2025) malam.

Mahasiswa mengusulkan agar DPRD menjadi jembatan untuk menyusun semacam MoU antara mahasiswa, aparat keamanan, dan pemerintah daerah agar setiap aksi ke depan tidak berujung pada tindakan represif. Usulan ini disampaikan dengan harapan agar mahasiswa tetap bisa menyuarakan kritik tanpa rasa takut.

Politisi PDI-P tersebut menyambut baik aspirasi ini dan berjanji akan menyampaikannya secara langsung dalam ruang sidang DPRD Kukar. 

“Kalau ini bisa difasilitasi, kita bisa menciptakan ruang demokrasi yang sehat, aman, dan terbuka. Mahasiswa butuh kepastian bahwa hak menyampaikan pendapat tidak akan berujung intimidasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penting bagi Kukar untuk belajar dari daerah lain. Banyak kasus di luar Kukar yang berujung ricuh karena miskomunikasi di lapangan.

Menurut Akbar, DPRD punya tanggung jawab moral untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat di daerah. Fasilitasi RDP seperti yang diminta mahasiswa adalah langkah konkret menuju hal tersebut.

“Bukan cuma soal menjembatani, tapi juga menunjukkan bahwa lembaga legislatif mendengar keresahan rakyatnya,” tegasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]