Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda mengkritisi Pemerintah Kota dalam mengalokasi APBD Samarinda 2021, sebab sebagian besar dana tersebut diperuntukkan untuk belanja pegawai dan operasional ketimbang untuk pembangunan infrastruktur.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2021 senilai Rp 2.575.344.511.000, dengan rincian alokasi belanja operasional hingga belanja pegawai di lingkup Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) sebanyak Rp 1.992.908.511.358, jika diakumulasi maka alokasi dana OPD mencapai 65 persen, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 35 persen.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengungkapkan bahwa pembelanjaan daerah lebih banyak diperuntukkan untuk belanja pegawai sedangkan sisanya untuk pembangunan pelayanan publik melalui infrastruktur.

"Kalau sesuai aturan, sebenarnya pemerintah daerah hanya diperbolehkan belanja pegawai maksimal 50 persen, tidak boleh lebih. Sementara Pemkot Samarinda belanja pegawai melebihi porsi APBD," ujar Angkasa Jaya Djoerani di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (15/3/2021).

Diketahui APBD dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 534.086.248.000, Pendapatan Transfer senilai Rp1.590.415.463.000. Sementara pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 88.842.800.000 dengan jumlah pendapatan: Rp2.213.344.511.000.

Baca Juga: Diwakili Tim, Politikus Gerindra Kaltim Agus Suwandi Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Samarinda di DPC PDIP

 

Baca Juga: Unmul Jadi Tuan Rumah Forum Diskusi Forest Dialogue, Bahas Solusi Restorasi Ekosistem Hutan

Baca Juga: Wamen LHK ke UNMUL, Ajak Mahasiswa Ambil Peran dalam Transformasi Hutan Hujan Tropis di IKN

Baca Juga: Rute Baru Penerbangan Samarinda - Bali Mulai 26 April 2024, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya

Baca Juga: Lawan Dominasi Andi Harun, Golkar-Demokrat Ancang-Ancang Koalisi di Pilkada Samarinda 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: KPU Samarinda Resmi Buka Pendaftaran PPK, Gajinya Rp 2,2 hingga 2,5 Juta

Baca Juga: Rawan Kecelakaan, Polisi Larang Truk Muatan Berlebih Melintas di Gunung Manggah

Baca Juga: Oknum Kejaksaan Kaltim Diduga Terlibat Perselingkuhan, Pelapor Ingin Diberhentikan Secara Tak Hormat

Baca Juga: Suhu Panas di Samarinda Rata-Rata Capai 33-34 Derajat, Ini Penjelasannya

Baca Juga: Sudah Kena Pajak, Cek Harga Tiket Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Sudah Rilis! Cek Harga Tiket dan Seatplan Konser Sheila On 7 Samarinda Juli 2024

Baca Juga: Pilkada Samarinda 2024 Siap Digelar dengan Anggaran Rp 17 Miliar, Andi Harun Minta Kinerja Bawaslu dan KPU Diperkuat

 

Baca Juga: Mahyudin: PDRB Kaltim Jangan Hanya Bertumpu pada Tambang, SDM Harus Disiapkan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, Belanja Operasional senilai Rp1.992.908.511.358, Belanja Modal Rp 532.435.999.642 dan Belanja Tidak Terduga Rp 50.000.000.000 dengan Jumlah Belanja sebanyak Rp 2.57.344.511.000. Sedangkan penerima Pembiayaan senilai Rp 362.000.000.000. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 362.000.000.000, dengan total Penerimaan Pembiayaan sebanyak Rp 362.000.000.000

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menilai, alokasi dana dari total APBD untuk belanja oleh Pemkot Samarinda lebih banyak menanggung urusan pegawai ketimbang diperuntukkan bagi masyarakat dan infrastruktur.

"Harusnya Pemkot Samarinda mencari cara untuk menaikan pedapatan asli daerah untuk menutupi belanja pegawai dan operasional, sehingga pos anggaran pendapatan lainnya dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif termasuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Sutrisno selaku anggota Komisi III DPRD Samarinda bahwa alokasi APBD dalam pembangunan infrastruktur sangat minim, sehingga proses perkembangan ekonomi di Samarinda tercatat sangat lamban disebabkan lebih banyak belanja hal yang konsumtif.

Dia mengatakan, Samarinda sangat membutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir hingga peningkatan sumber daya manusia.

"Jadi memang tidak sehat alokasi APBD ini, masyarakat hanya menikmati sisa anggaran belanja pegawai dan operasional Pemkot. Tidak adil dan merata porsi anggaran ini. Seharusnya lebih besar alokasi pembangunan infrastruktur," ujarnya.

[SDH | RWT | ADV]