Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Komisi III mengelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang aktivitas pemanduan dan penundaan arus sungai di bawah jembatan Kukar, Selasa (13/04/2021).

Turut hadir Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar dan Provinsi. Selain itu, Perusahaan Seroang Terbatas Daerah (Perseroda) PT Tunggang Parangan (TP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda serta Polres Kukar.

Abdul Rasid menuturkan, RDP kali ini untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang kapal pandu dan tunda di wilayah Kukar. Informasi dari TP, dalam pelaksanaan pemanduan dan penundaan yang ada, tidak bisa berjalan dengan maksimal karena ada perusahaan tidak patuh dengan aturan yang ada.

"Kami mendengar secara langsung tadi bahwa pemanduan dan penundaan sudah jelas aturannya. Pertama untuk keselamatan daripada pengunaan sungai dan jembatan yang ada di Kukar," ujar Rasid kepada Kaltimtoday.co, Selasa (13/04/2021).

Dirinya sangat menyoroti permasalahan ini, apalagi berkenan jembatan yang notabenenya menghubungkan kedua daerah yang terpisahkan dengan sungai mahakam. Pihaknya tidak ingin kejadian insiden tongkang batu bara menabrak jembatan Dondang maupun di Kecamatan Kota Bangun.

Baca Juga: Soroti Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Rudi: Perlu Dilengkapi dengan Perbup

 

Baca Juga: Isran Noor Segera Revisi Pergub Nomor 49/2020, DPRD Kaltim Sambut Positif

Baca Juga: IKN Berdampak terhadap Peningkatan Produk UMKM di Kutai Kartanegara 

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Mimi Pane Sosper Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ke Warga Kelurahan Lamaru

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

Baca Juga: Pansus Targetkan Pengesahan Raperda RTRW Kaltim sebagai Perda Dilaksanakan Maret 2023

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

 

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Masih membekas di kepala akibat runtuhnya jembatan Kukar yang menghubungkan Kecamatan Tenggarong dengan Tenggarong Seberang maupun Samarinda. Dampaknya begitu sangat luas sekali terutama akses mobilitas kendaraan terganggu sehingga merugikan pemerintah khususnya masyarakat.

"Oleh karena itu, kami harus melakukan sebagaimana implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2013 bisa dijalankan maksimal. Artinya kapal batu bara bisa lewat di bawah jembatan dengan aman, jadi ini harus diatur baik-baik supaya ponton aman dalam melewati bawah jembatan," ungkapnya.

Secara terpisah, Kadishub Kukar, Heldiansyah mengatakan, sebenarnya potensi Pandu Tunda itu banyak, tidak dengan potensi daerah yang harus sesuai dengan Perda.

Dalam Perda hanya memberlakukan tambat atau kapal berlabuh maupun terikat, sehingga pihaknya tidak memberlakukan Pandu Tenda.

Jika kapal tambat di pelabuhan maka dikenai biaya sebesar Rp40 ribu. Misalnya sehari ada 40 kali tambat, jadi sebulan bisa menghasilkan Rp48 juta. Namun, hasil yang didapatkan tidak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan cuma retribusi.

"Setiap kapal yang merapat di pelabuhan kita, mereka harus bayar sesuai dengan aturan perda yang berlaku," pungkasnya.

[SUP | NON]